Refleksi Natal 2014: Isu agama masih jadi ‘gorengan’

Uni Lubis
Refleksi Natal 2014: Isu agama masih jadi ‘gorengan’
Jemaat GKI Yasmin masih menjadi sorotan, setelah mereka kembali gagal menjalankan ibadah Natal di lokasi yang mereka anggap sebagai gerejanya. Dalam kasus ini, Kepala daerah cenderung bersikap aman dengan mengambil posisi memihak mayoritas pemilih.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Setiap pemilihan presiden, salah satu isu paling panas yang menjadi bahan ’gorengan’ kubu yang bertarung adalah isu kesalehan beragama. Masih ingat bukan, ketika Susilo Bambang Yudhoyono diserang dengan isu bahwa istrinya, Kristiani Herawati, beragama kristen? Ini terjadi saat pemilu presiden 2004.  Sejumlah Kyai di Jawa Timur pun turun tangan membentengi.

Pada pemilu 2009, giliran istri calon wakil presiden Boediono yang diisukan beragama Katolik. Kemudian pada Pilpres 2014, isu agama Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo juga tak kalah kencang.  

Untuk membendung isu ini, foto saat Jokowi sedang shalat pu beredar.  Istri Jokowi, Iriana, tampil menggunakan kerudung saat debat capres-cawapres. Antara lain untuk menunjukkan bahwa dia dan suaminya memeluk agama Islam.

Masalah jadi ramai di media bernuansa Islam saat pasca pilpres, Iriana tampil tanpa kerudung atau jilbab. Saking kesalnya, Jusuf Kalla, cawapres Jokowi, menantang agar ada lomba baca Al-Quran antar Capres antara Prabowo Subianto dan Jokowi.  

Usulan JK ini dimuat Republika, ini tautannya.

Saya mengambil contoh di atas untuk menunjukkan, betapa isu ‘pemeluk Islam yang taat’ tersebut ternyata begitu berperan dalam politik di Indonesia. Negeri dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, dengan dasar negara Pancasila, bukan syariah Islam.

Saking pentingnya, di daerah muncul usulan yang mensyaratkan bahwa calon kepala daerah yang berlaga di pemilihan kepala daerah, harus lolos uji membaca Al Qur’an di depan umum.

Saking pentingnya, di  daerah muncul usulan yang mensyaratkan bahwa calon kepala daerah yang berlaga di pemilihan kepala daerah, harus lolos uji membaca Al Qur’an di depan umum.  

Usulan ini muncul di Sumatera Barat, silahkan baca di sini.

Kalau syarat ini diberlakukan di Nangroe Aceh Darussalam itu wajar, karena yang berlaku qanun syariat Islam.

Baik di pusat maupun daerah, memasukkan soal kesalehan beragama dalam
pemilu, argumentasinya senada: Islam sebagai agama mayoritas. Pemimpin harus islami.

Anggapan itu mendorong para politisi, mulai dari presiden, menteri, gubernur sampai bupati dan walikota, untuk cenderung mengambil posisi berpihak di suara yang banyak, mayoritas.

Karena merekalah penyumbang suara terbesar di pemilu. Kalkulasi politik lebih menguntungkan jika mengambil posisi bersama dengan yang banyak.

Mungkin ada yang berpikir: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beda. Tapi, kita tunggu jelang pilkada DKI tiga tahun lagi.

Isu ‘Agama’ dan GKI Yasmin

 

DEBAT CAPRES. Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat mengikuti debat calon presiden di Jakarta, 15 Juni 2014. Foto oleh Adi Weda/ EPA

 

Gamang. Saya menduga ini yang menjadi alasan mengapa kasus kisruh jemaat Gereja Kristen Indonesia Yasmin, tak kunjung menemukan solusi. Hari ini, di hari Natal, mereka belum bisa melakukan ibadah Natal di gerejanya, karena disegel Pemerintah Kota Bogor.

Tentu Walikota Bogor Bima Arya punya alasannya.  Kata dia, jemaat GKI Pos Yasmin itu sudah tidak ada, karena sudah diminta bubar oleh GKI Pengadilan sebagai induknya.  Lengkapnya pernyataan Walikota Bima Arya dan tanggapan GKI Yasmin ada di tautan ini.

Saya tidak ingin masuk ke soal internal GKI di Bogor.  Juga soal isu ada pemalsuan tanda-tangan dan sebagainya.  Banyak juga yang berpendapat bahwa  ada pihak yang sengaja meramaikan terus kasus ini, Padahal jemaat GKI Yasmin sudah ditawari lokasi lain.

Buat saya, sikap Walikota Bima Arya kembali membuktikan, sekali lagi, untuk pro kepada mayoritas. Bila perlu tidak menjalankan keputusan institusi lain yang juga sah dan konstitusional, yakni institusi hukum tertinggi, Mahkamah Agung. Sikap Bima Arya setali tiga uang dengan walikota sebelumnya, Diani Budiarto.

‘Agama’ jadi isu gorengan di kalangan politisi

“Agama adalah isu yang populer bagi politisi, terutama di daerah,” kata pengamat politik Dewi Fortuna Anwar, yang pernah menjadi salah satu penasihat di kantor wakil presiden Boediono. Menurut Dewi Fortuna, pemilik suara dalam Pemilu Kepala Daerah masih melihat aspek agama dalam menentukan pilihannya.  

‘Agama adalah isu yang populer bagi politisi, terutama di daerah. Pemilik suara dalam Pemilu Kepala Daerah masih melihat aspek agama dalam menentukan pilihannya.’

Pengamat politik Dewi Fortuna Anwar, mantan penasihat Boediono

Ucapan Dewi saya kutip dari artikel di Koran New York Times yang membahas kasus-kasus terkait intoleransi beragamadi Indonesia. Ini tautannya.

Tidak hanya di daerah. Sebagaimana Saya katakan di awal tulisan, isu ini jadi penting di tingkat pusat. Ini yang membuat gamang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menteri dalam negeri dan menteri agamanya dalam memutuskan solusi bagi kasus GKI Yasmin misalnya.  

SBY terkesan ingin melepaskan pengelolaan kasus ini di tingkat kepala daerah. Tapi, ketika hal ini menjadi isu nasional, bahkan internasional? Bagaimana dengan potensi  preseden di tempat lain?

Urusan Presiden atau kepala daerah?

Ini yang Saya diskusikan dengan salah satu anggota kabinet Jokowi pekan lalu. Argumentasi sang menteri sama:  ini kan bukan urusan presiden, biarkan kepala daerah menangani. Tidak semua harus ditangani presiden.  

Saya menanggapi dengan, “kalau ada 30-40 isu yang menjadi bahan perdebatan publik, meskipun itu kasusnya menjadi domain daerah, sepatutnya presiden menyatakan sikap.  

GKI Yasmin dan problem yang dialami jemaatnya, apapun variasi konflik di dalamnya, adalah satu dari isu yang jadi perdebatan publik itu. Bayangkan, tiap hari Minggu mereka menjadikan depan istana presiden sebagai tempat ibadat? Kurang menonjol apa? Mau sampai kapan?  Natal tahun depan?

Lalu di mana janji perubahan ke arah lebih baik itu? Mana solusi cespleng-nya?  Jangan sampai untuk berubah, kita terpaksa harus memanggil jagoan-jagoan di Power Ranger, tokoh animasi populer di TV. Karena, walikota berganti, menteri agama berganti, menteri dalam negeri berganti, presiden berganti, kasus GKI Yasmin masih berlanjut.

Belum lagi kasus intoleransi lain, atau kasus Papua berdarah.–Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.