JAKARTA, Indonesia — Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta memutuskan untuk mencabut hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama atas perintah dari partai. 

“Kita sudah putuskan bahwa kita mendorong penegakan hukum,” kata Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus seperti dikutip Beritajakarta.com, Senin, 2 Maret 2015. “Terkait pelanggaran yang diindikasikan, silakan diteruskan. Atas dasar itu kemudian kita menyepakati angket ini tidak lagi diperlukan dan harus ditarik. Kalau nanti gubernur membuat kesalahan otomatis tanpa hak angket pun dia akan turun.”

Bestari mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena ada perintah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem untuk menariknya. 

“Intinya kita ingin APBD segera selesai.”

DPRD DKI memutuskan menggunakan hak angket menyusul dinamika penundaan penyelesaian evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri. 

(BACA: Paripurna DPRD DKI Jakarta setuju gunakan hak angket untuk Ahok) 

Setelah hak angket diputuskan, Ahok melaporkan dugaan korupsi DPRD Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

(BACA: Ahok laporkan dugaan korupsi APBD Jakarta 2015 ke KPK)

 

DPP PKB juga perintahkan tarik hak angket

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memerintahkan fraksi PKB di DPRD Jakarta untuk menarik hak angket. 

“Ya, dari teman-teman dari DPP, cuma DPP sudah memerintahkan untuk menarik, tetapi perintah DPP itu akan ditindaklanjuti dengan rapat fraksi di Jakarta,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan seperti dikutip tribunnews.com. 

Menurutnya kemungkinan besar PKB menarik hak angket, karena seharusnya DPRD mengajukan hak interpelasi dahulu sebelum mengajukan hak angket. 

 

Ahok dan Djarot menyambut baik keputusan Nasdem

 

gile juga ya dprd dki sama cina berani ngibulin harga

— Rindradana (@ponakannyaom) February 27, 2015

Ahok mengatakan bahwa keputusan Nasdem untuk mencabut hak angket adalah keputusan yang menunjukkan partai memiliki sikap yang jelas, memisahkan hitam dan putih.  

“Makanya, kalau ada parpol yang mengatakan, kami mendukung angket dan mendukung Ahok untuk membatalkan Rp 12,1 triliun, itu mah pura-pura namanya,” kata Ahok. “Mereka berdiri di dua sisi, namanya mau injek di dua kaki, Bos.”

Wakil Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat juga menyambut baik keputusan Nasdem. 

“Itu haknya dia nggak apa-apa. Kita sudah siap dan kita berterima kasih seperti itu,” kata Djarot. 

Mundurnya Fraksi Nasdem dari hak angket, dinilainya sebagai langkah pembelaan Partai Nasdem terhadap Pemprov DKI yang tengah berupaya menciptakan penyelenggaraan keuangan daerah yang bersih dan transparan.

Langkah Partai Nasdem ini, diharapkannya dapat diikuti oleh partai-partai politik lainnya di DPRD DKI Jakarta. Sebab sudah saatnya DPRD dan Pemprov DKI bahu membahu membangun Kota Jakarta dan kesejahteraan rakyat Jakarta.

“Saya berharap, semuanya supaya menarik dukungan hak angket. Dan kita fokus ngurusin rakyat. Serahkan saja ke Kemdagri untuk memfasilitasi,” tuturnya. — Rappler.com