Konflik berbau agama terjadi lagi, Jokowi sebut Indonesia contoh toleransi dunia

JAKARTA, Indonesia (UPDATED) — Ketenangan penduduk perumahan Bukit Az-Zikra terusik Rabu malam, 11 Februari 2015. Sekelompok orang yang mengaku mencintai kesatuan negara menyerang kepala keamanan perumahan tersebut. 

Alasannya sederhana, mereka tidak ingin spanduk yang menurut mereka provokatif karena menolak Syiah dipasang di depan perumahan itu. 38 orang ini lalu berusaha memaksa kepala keamanan perumahan bernama Faisal untuk menyebut siapa pemasang spanduk. 

“Sekelompok massa berjumlah 38 orang semuanya laki-laki, mereka mendatangi perkampungan majelis zikir Az-Zikra, bermaksud menanyakan siapa yang memasang spanduk berisi penolakan terhadap aliran Syiah,” kata Kepala Humas Polres Bogor AKP Ita Puspitalena seperti dikutip republika.com, Kamis, 12 Februari 2015.

Spanduk yang dipampang di depan perumahan Bukit Az-Zikra itu bertuliskan “Kami Warga Pemukiman Muslim Bukit Az-Zikra Sentul Menolak Paham Syiah”.

Faisal mengaku dia dituduh ISIS oleh kelompok penyerangnya. Ia dipukul bertubi-tubi dan mengalami luka di bibir dan pipi. 

Polsek Babakan Madang kemudian mendatangi lokasi dan menahan 38 orang yang menurut polisi belum jelas dari kelompok atau organisasi mana. Mereka masih diperiksa di Polres Bogor.

“Kita belum bisa memastikan mereka dari kelompok massa mana, karena masih dilakukan proses pemeriksaan, apakah dari kelompok Syiah atau bukan belum diketahui pasti,” katanya.

Arifin Ilham, seorang anggota majelis Az-Zikra, menuliskan di laman Facebook-nya bahwa pemimpin dari penyerang adalah seseorang yang mengaku Habib Ibrahim dari komunitas Syiah.

“(Mereka) menganiaya, menculik penegak Syariah Az-Zikra, bang Faisal. Gerombolan sekitar 30 orang itu marah karena majlis Az-Zikra menolak faham syiah, dan minta sepanduk penolakan atas faham sesat syiah diturunkan. Faham Syiah adalah ajaran yang difatwakan Majlis Ulama Indonesia sesat. Kami minta aparat menahan gerombolan itu atas delik penyerbuan, penganiayaan dan penculikan sahabat kami tercinta,” kata Arifin.

Herstaning Ichlas, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Universalia, yang mendampingi komunitas Syiah di Indonesia membantah kalau mereka adalah bagian dari Syiah.  

“Mereka mengatakan bukan Syiah dan mereka bilang mereka hanya kelompok yang mencintai NKRI,” kata Herstaning pada Rappler.com, menambahkan bahwa mereka bukan warga lokal. 

Dia melanjutkan bahwa memang banyak spanduk dan selebaran di Tangerang dan di Bekasi yang mendiskreditkan Syiah. 

“Ada beberapa kejadian di mana komunitas yang mengaku Syiah mencoba berdialog dengan pemasang spanduk agar diturunkan. Mereka murni ingin berdialog, intinya mereka bilang jangan memprovokasi umat.”

Menurut Herstaning, Az-Zikra yang tadinya majelis zikir biasa, mulai ikut memprovokasi dan mendiskreditkan Syiah. 

“Tempat mereka pernah dipakai oleh Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) untuk kongres, MMI ini yang paling getol mendiskreditkan Syiah.”

 

Jokowi sebut Indonesia role model toleransi, benarkah?

Presiden Joko “Jokowi” Widodo, dalam pidatonya pada penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta, Rabu, 11 Februari 2015, menyebutkan bahwa toleransi di Indonesia bisa jadi contoh untuk negara muslim lainnya. 

“Beberapa kali saya bertemu dengan kepala-kepala negara, selalu disampaikan penghargaan sebagai negara dengan penduduk terbesar muslim di dunia, tapi memiliki toleransi, harga-menghargai,” kata Jokowi. “Indonesia bisa dijadikan role model untuk negara muslim di dunia.”

Dia mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada ekstrimisme seperti di negara-negara lainnya. 

“Karena sekarang ini kalau kita lihat ada goncangan di barat, ekonominya, di tengah karena goncangan toleransinya. Dan alhamdulilah kita bisa menjaga kerukunan itu.”

Tapi tak semua orang sependapat dengan Jokowi. Berbagai kasus diskriminasi terhadap kelompok agama dan kelompok minoritas terus terjadi. 

Di Yogyakarta, kota di mana Jokowi berpidato kemarin, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tak bisa terang-terangan memampang identitas mereka. Kantor JAI di Yogyakarta sengaja diberi palang setelah ratusan orang dari berbagai organisasi massa (ormas) menyegel kantor dan meminta plang dicabut pada Maret 2011. 

Beberapa hari kemudian, segel itu dibuka oleh pengurus kantor, tapi mereka tidak pernah memasang plang itu lagi. 

“Sejak SKB 2008 keluar, sebenarnya memang sudah tidak boleh pasang plang,” kata Cima Tahir Ahmad, pemeluk Ahmadiyah pada Rappler.com. 

Ia merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2008 yang isinya melarang segala aktivitas JAI. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat dan menyimpang pada 2005.

Karenanya, MUI tak mengundang Ahmadiyah di acara kongres kemarin. Syiah juga tidak diundang. 

“Ada guyonan, itu kan konferensi Islam Sunni, karena hanya kelompok mereka saja yang diundang,” kata juru bicara JAI Firdaus Mubarik yang juga Koordinator Nasional Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan pada Rappler.com.

 

Pemerintah memberikan perlindungan, tapi mengabaikan kasus

 Korban-korban intoleransi sepakat bahwa pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi sudah lebih baik dalam memberikan perlindungan pada kelompok agama dan kelompok minoritas tapi belum menyentuh pada kasus-kasus intoleransi lama. 

 “Yang bisa saya apreasiasi di pemerintahan Jokowi adalah menurunnya kekerasan fisik, itu memang harapan minimal kita pada pemerintahan yang baru,” kata Firdaus. “Tapi untuk lebih dari itu, seperti memperbaiki akar masalah, menurut saya tidak atau belum.”

 Meski pemerintahan baru lebih baik, namun pada level pemerintah daerah, menurut Firdaus tidak ada perubahan. 

 “Belum ada perubahan signifikan di pemerintahan baru, terutama di level pemda,” katanya. “Ahmadiyah di Bekasi masih kucing-kucingan, status disegel, tapi jemaah masih bisa menggunakan. Di Depok, masjid Ahmadiyah akan ditutup.”

Firdaus mengatakan untuk sampai pada penyelesaian masalah lama, pemerintah masih pada tahap wacana. 

“Menteri agama belum keluarkan satu pun policy yang menunjukkan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Dia kemana-mana bicara tentang UU Perlindungan Umat Beragama, tapi tidak sampai tindakan nyata. Kita tidak mau menyikapi omongan menteri, tapi kebijakan dan tindakan nyata.”

Hal senada disampaikan Renata Anggreini, anggota tim media Gereja Kristen Indonesia jemaat Yasmin (GKI Yasmin). 

“Mendengar pernyataan Jokowi, sebagai korban saya ingin balik mengatakan, buka dulu GKI Yasmin yang sah berdiri dan didukung putusan Mahkamah Agung (MA) dan direkomendasikan dibuka oleh Ombudsman RI, baru kita percaya. Kalau cuma pernyataan begitu, ya kita ketawa saja.”

Menurutnya, perwakilan korban intoleransi sudah bertemu menteri agama dan menteri dalam negeri di awal pemerintahan, tapi tak ada kelanjutan penyelesaian masalah. 

“Korban kebanyakan ingin melihat seberapa cepat Jokowi dan menteri-menterinya bertindak, tapi sami mawon, rasanya belum ada perubahan,” katanya. “Ibadah GKI Yasmin masih underground.

 

Ini pekerjaan rumah Jokowi

Setidaknya ada tiga kasus intoleransi yang masih menanti campur tangan pemerintah: 

1.  Gereja-gereja yang disegel

HKBP Filadelfia di Bekasi disegel pemerintah daerah pada tahun 2012 karena tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan bahwa pemerintah daerah harus memberikan IMB karena sudah memenuhi syarat, namun segel tak kunjung dibuka. 

GKI Yasmin di Bogor juga menghadapi masalah yang sama. Gereja yang masih setengah terbangun ini disegel pemerintah daerah setelah IMB yang sempat dikeluarkan dicabut kembali. MA sudah memutuskan bahwa segel mesti dibuka, namun meski walikota sudah berganti, segel tak kunjung dibuka. 

Kedua jemaat gereja ini secara rutin beribadah Minggu di depan Istana Presiden. 

2. Warga Syiah yang tak bisa kembali ke kampung halaman di Sampang

Puluhan warga Syiah Sampang masih hidup di pengungsian, di Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur. Pasca pengusiran dan bentrok dengan kelompok Sunni pada tahun 2012, mereka dipaksa pemerintah tinggal di pengungsian. 

Mereka kehilangan pekerjaan dan rumah mereka. Karenanya mereka berharap bisa segera pulang ke kampung halaman dan beraktivitas seperti dulu, tapi tidak diberi keleluasaan oleh pemerintah untuk kembali. 

3. Masjid-masjid Ahmadiyah yang ditutup

Ada banyak masjid Ahmadiyah yang disegel oleh pemerintah daerah, seperti di Bekasi, Depok, Ciamis dan banyak tempat lainnya. Pemerintah pernah mengeluarkan larangan untuk penyebaran Ahmadiyah, namun tidak pernah ada larangan untuk mereka beribadah. Sayangnya, pemerintah daerah mengartikan larangan penyebaran sebagai larangan beribadah.

Di Bekasi, jemaat Ahmadiyah terpaksa beribadah dengan masuk dari pintu belakang masjid, karena pintu utamanya disegel.

Jadi bisakah Indonesia jadi contoh toleransi untuk negara lainnya? —Rappler.com