Provide your email for confirmation

Tell us a bit about yourself

country *

Please provide your email address

welcome to Rappler

Login

To share your thoughts

Don't have an account?

Login with email

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue signing in. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Sign up

Ready to get started

Already have an account?

Sign up with email

By signing up you agree to Rappler’s Terms and Conditions and Privacy

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue registering. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Join Rappler+

How often would you like to pay?

Annual Subscription

Monthly Subscription

Your payment was interrupted

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

Your payment didn’t go through

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

welcome to Rappler+

Charlie Hebdo dan tren kartun satire 2015

            

#ParisAttack, lalu kini #ParisAttacks. Serangan berdarah ke kantor redaksi majalah Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang, termasuk pemimpin redaksi media satir itu, pada 7 Januari 2015, mengguncang dunia media. Diprotes keras mereka yang mempromosikan kemerdekaan berekspresi, baik negara, kelompok maupun individu.  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutuk keras serangan teror itu. 

Pembantaian di kantor media yang sejatinya bertiras tidak besar, sekitar 30.000, juga menandai babak baru dalam serangan kelompok bersenjata terhadap mereka yang dituding menistakan agama Islam. Padahal kartunis di Charlie Hebdo menggunakan pena sebagai senjata menyajikan kritik yang pedas, gaya satir, kepada agama lain juga, termasuk Kristen dan Yahudi.            

Mengenai #CharlieHebdo, silahkan menikmati tulisan Arman Dhani yang dimuat di Rappler Indonesia. Ini tautannya. 

Laman Guardian memuat tulisan Nabila Ramdani, yang berjudul Charlie Hebdo: Don’t blame this bloodshed on France’s Muslims.  Saya kutipkan sebuah paragrafnya,“Sadly, the French capital has been associated with some of the worst barbarism in human history”.  

Nabila menuliskan mulai dari Revolusi 1789 yang menewaskan ribuan orang, banyak di antaranya dihukum pancung di depan publik. Pembunuhan massal terjadi di jalanan, alun-alun kota antara abad ke-19 dan 20, melalui dua masa perang dunia. 

Pada yang kedua, puluhan ribu Yahudi dieksekusi dan dikirim ke kamp konsentrasi yang mematikan. Pasca perang banyak gendarmes, polisi militer Prancis yang mendapat pelatihan dari Gestapo, terlibat dalam aksi brutal terhadap warga Aljazair yang harus menyingkir dari negaranya karena memperjuangkan kemerdekaan dari jajahan Prancis.

Jadi, kata Nabila yang tinggal di Paris, tiga orang Perancis keturunan Aljazair yang dipercaya bertanggungjawab atas kematian 12 orang dalam #ParisAttack, Rabu (7/1) lalu, boleh jadi adalah aktivitas “kini” dari bentuk perlawanan yang pernah terjadi tahun 1960-an, ketika mereka memindahkan medan perang di Aljazair ke Paris.  

Sebuah insiden berdarah tahun 1961, menyebabkan 200 orang Aljazair dibantai di area berbagai monumen populer di Paris, termasuk di sekitar Menara Eiffel, Katedral Nortre Dame. Sejumlah jembatan cantik di sepanjang sungai Seine menjadi saksi banyaknya orang keturunan Aljazair yang dibenamkan di sungai itu sampai mati.

Nabila mengingatkan sejarah panjang diskriminasi dan kekerasan yang dialami minoritas yang tinggal di Paris. Kini Paris menjadi rumah bagi sekitar 4 juta warga Muslim, terbesar di Eropa. Sebagian besar berasal dari negara Afrika, negara bekas jajahan Perancis.  

Politisi di Prancis, baik dari sayap kiri maupun kanan, sudah terbiasa menyalahkan Islam sebagai penyebab beragam bentuk problem sosial yang terjadi di sana. Problem sosial yang sebenarnya dipicu oleh diskriminasi di semua lini, termasuk dalam hak mendapatkan pekerjaan dan perumahan. Sebenarnya, tidak ada kaitannya dengan agama.

Secara lengkap, tulisan Nabila Ramdani bisa dibaca di sini

Dia mengecam tindakan brutal pelaku teror terhadap kartunis dan karyawan Charlie Hebdo, termasuk tewasnya dua orang Muslim, Ahmed Merabet seorang polisi yang bertugas menjaga kantor media yang telah lama menerima ancaman memastikan sejak mereka mempublikasikan kartun Nabi Muhammad SAW yang diterbitkan koran Denmark, Jyllands Posten, juga Mustapha Ourad, karyawan Charlie Hebdo.

Kita mengikuti, sesudah serangan berdarah ke kantor media Charlie Hebdo, sejumlah masjid di sekitar Paris menjadi target kemarahan publik. Kekerasan, sebagaimana sejarah Paris, pula sejarah dunia, selalu memancing kekerasan. Begitu siklusnya.  

“Menimpakan kesalahan pada jutaan muslim Perancis yang tinggal di sana dan mematuhi hukum yang berlaku, adalah sama sinisnya dengan mereka yang mencoba menyalahkan sekelompok penulis dan seniman kartun,” kata Nabila.

Saya menyepakati apa yang menjadi keresahan Nabila, pula sikapnya.

Mempublikasikan atau tidak? Sebuah pilihan

#ParisAttack mengingatkan saya akan keterlibatan dalam beragam konferensi antar agama termasuk diskusi peliputannya. Saya ikut menjadi anggota panitia pengarah, juga peserta, saat pemerintah Indonesia dan Norwegia memfasilitasi Global Intermedia Dialogue yang dilaksanakan sesudah heboh pemuatan kartun Nabi oleh Jylland-Posten. Saya menyinggungnya dalam tulisan ini.

Saya, jurnalis yang lahir dan besar, juga hidup di Indonesia, tidak akan mengambil posisi editorial seperti Charlie Hebdo, dalam konteks agama. Saya teringat salah satu elemen jurnalisme dalam buku yang ditulis duet Bill Kovach dan Tom Rosenstiel: Loyalitas yang pertama bagi jurnalis, harus ditujukan kepada publiknya. 

Kovach dan Rosenstiel menulis, bahwa penerbitan media, baik itu korporasi media yang fokus pada kebutuhan iklan dan pemegang saham, maupun blogger yang memiliki pendapat dan prioritas pribadi, diharapkan menunjukkan loyalitas paling tinggi kepada publiknya. Mereka harus menempatkan kepentingan publik, dan kebenaran, di atas asumsi maupun kepentingan pribadinya.

Komitmen kepada publik, juga berarti jurnalis perlu menyajikan gambaran yang mewakili kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menganggap remeh, termasuk bersikap cuek, terhadap sekelompok orang dalam masyarakat, berdampak media itu dianggap berjarak dengan publiknya.

Prinsip yang disampaikan Kovach dan Rosenstiel, didasari dengan nuansa pengelolaan bisnis media. Pula situs informasi yang dikelola pewarta warga, seperti blogger. 

Saya mencoba menempatkannya dalam konteks yang lebih luas Bagaimana jurnalis maupun media, memahami bagaimana kultur masyarakat di mana dia tinggal. Apa dampak dari karyanya bagi kelompok-kelompok yang ada di masyarakatnya? Dua hari ini ada debat soal bagaimana media menyikapi termasuk apakah akan memuat atau tidak karya-karya Charlie Hebdo. 

Banyak yang memilih tidak. Saya ada di barisan ini. 

Saya ingat salah satu prinsip juga dalam jurnalistik: minimizing harm.

Kartun Nabi Muhammad yang dimuat oleh Jyllands-Posten memicu protes di sejumlah negara dengan banyak penduduk Islam. Di Pakistan, ratusan mati dalam protes itu. Tragis.

Di era dunia tak berbatas, karena Internet, jurnalis perlu memikirkan bahwa karyanya juga bisa diakses di tempat lain. Di luar masyarakatnya. Di negara-negara yang masih terdapat orang-orang yang sulit menerima, bahwa misalnya, junjungannya, Nabi Muhamad SAW, diolok-olok. Dibuat satir. Atau Yesus dan gereja dikritisi. Padahal, banyak sekali tulisan dari kelompok Kristen yang juga mengkritisi gereja. Terjadi di semua agama.

Saya mendukung kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan pers. Tapi, saya tidak hidup dalam masyarakat seperti yang diyakini oleh teman-teman di Charlie Hebdo, terbiasa menerima kritik dan satir terkait agama. Mayoritas belum bisa.

Stephane Charbonnier, pemimpin redaksi Charlie Hebdo yang tewas dalam #Paris Attack, lahir di tahun yang sama dengan saya. Percaya bahwa exercising freedom of expression di Prancis, tempat lahir prinsip demokrasi, dijamin. Dipahami. 

Tahun 2012 dia berkata kepada kantor berita Associated Press, sesudah kantor medianya dibom, “[Nabi] Muhammad tidak sakral buat saya. Saya tidak menyalahkan orang Muslim jika tidak tertawa melihat karya saya. Saya hidup di bawah hukum Perancis. Saya tidak tunduk pada hukum Al Qur’an.”

Nabila Ramadani juga hidup dan dibesarkan di Paris. Juga jutaan Muslim lainnya. Mereka patuh, taat kepada hukum, dan jauh dari sikap melawan atas tirani mayoritas apalagi melakukan teror.  Jadi, saya sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa teror ke Charlie Hebdo bukan karena agama. Nabila menceritakan kepada kita, akar masalahnya. Sejarah panjang.

Berapa banyak yang paham?

Sama halnya dengan menyadari betapa banyak masyarakat di Indonesia yang belum bisa menerima satir terhadap agama. Tidak lepas dari proses pendidikan dan pola asuh yang mereka alami. Di media sosial kita lihat diskusi panas sering terjadi karena perbedaan pendapat di dua kelompok: kaum yang memposisikan diri sebagai liberal (termasuk dalam hal agama) melawan kaum konservatif.

Di media berseliweran soal pemicu, dari kartun pemimpin Negara Islam (ISIS) yang dimuat terakhir kali oleh Charlie Hebdo sampai pengakuan pelaku dari kelompok Al Qaeda Yaman.  Apapun, mereka adalah gerakan politik. Agama menjadi bungkus untuk mematrikan militansi.

Saya hidup di Indonesia. Saya tidak akan tersinggung atau marah jika ada yang membuat kartun satir tentang Nabi. Tapi saya memilih tidak ikut mempublikasikannya. Juga tidak ikut membuat satir tentang sosok Nabi. Hal yang sama berlaku untuk sosok panutan di agama lain.

Di kesempatan lain, menurut France24, Charbonnier juga pernah menyatakan ke koleganya, “Saya tidak takut aksi pembalasan. Saya tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya mobil, juga utang. Mungkin kedengarannya berlebihan, tapi saya memilih untuk mati berdiri ketimbang tunduk berlutut.”

Charbonnier paham risiko pekerjaanya. Mengambil jalan itu. Tapi tetap saja, tindakan teror kekerasan untuk membungkam kemerdekaan pers, kemerdekaan bereskspresi, tidak bisa dibiarkan. Harus dilawan.

Meskipun, itu tren yang terjadi. Di sejumlah negara, termasuk di Turki. Mungkin juga di Indonesia.  Kalau kita tidak melawan. Lihat kasus yang menimpa pemimpin redaksi Jakarta Post.

Tren publikasi kartun satire online di 2015

Bagaimana kartunis lain yang hidup di negara dan kultur yang berbeda?

Sebuah tulisan di edisi tahunan 2015 majalah The Economist menarik perhatian saya. Judulnya,  Paperless Cartoons.

Dalam beberapa tahun terakhir kartunis di seluruh dunia menghadapi sejumlah tantangan.  Turunnya tiras koran di negara barat, dan meningkatnya sensitivitas relijius di timur, membuat kian sulit bagi kartunis untuk mengetahui di mana batas dalam menggambar.

Bagi Sabir Nazar, kartunis paling kondang di Pakistan, tahun 2015, mungkin akan menandai batas akhir. Karya Nazar yang tajam dan komentar yang efektif terhadap kondisi politik negaranya yang dipublikasikan di Friday Times dan Express Tribune mengundang banyak perhatian.  

Tidak selalu perhatian itu berupa pujian. Kemarahan karena komentar serupa memancing para ekstremis untuk menyerang Express Tribune, tujuh kali dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sebuah penyerangan, editor Nazar menjadi target. Dia selamat, sopirnya tewas.

Ancaman yang meningkat membuat Nazar berpikir bahwa tahun 2015 akan menjadi tahun di mana dia akan mulai menggambar kartun, ditujukan terutama untuk publik di luar Pakistan. Nazar ingin menghindari nasib seperti Ali Farzat, kartunis kondang dari Suriah yang secara brutal diserang.  

Tangannya dipatahkan oleh gerombolan pro-Bashar Assad pada tahun 2011. Farzat kemudian melarikan diri ke Kuwait dan diganjar anugerah Sakharov Prize untuk kemerdekaan berpikir oleh Parlemen Eropa.

Karya-karya Sabir Nazar dapat dinikmati di sabirnazar.blogspot.com dan dinding Facebooknya. Kartun Sabir Nazar membuat kelompok sayap kanan di Pakistan marah. Kaum liberal tentu mendukungnya. Ancaman yang kian meningkat dari sayap kanan, membuat sejak 2013 ia lebih banyak menyajikan karya via online, dan lebih kepada isu-isu internasional. Dia mengubah fokus karya dengan lebih melayani audiens di luar Pakistan.

Bagaimana karya Sabir Nazar membuat kelompok konservatif di Pakistan marah?

Misalnya, pada Oktober 2011, dia memasang kartun yang disertai komentar terkait kian banyaknya ustadz yang menjadi bintang di acara televisi di sana. “Difoto, apalagi muncul di film itu katanya haram. Herannya, kini hampir semua televisi menampilkan ustadz di acaranya.” 

Ini juga komentar Sabir Nazar, soal Pakistan, dibuat tahun 2011. Dia mengistilahkan negaranya sebagai ‘absurdistan’: “Turis Eropa yang datang ke Al-Absurdistan, tidak boleh konsumsi minuman keras atau berciuman di depan publik, karena itu mengganggu perasaan masyarakat. Tapi, pelarangan atas penggunaan jilbab di Eropa dianggap melanggar hak asasi manusia dan dipandang sebagai simbol Islamofobia di Barat.”

Sesudah 2013, dia pindah haluan. Salah satu karyanya mengkritisi kebijakan luar negeri Presiden AS Barack Obama.

Ada juga kritik soal selera orang Pakistan yang dikritisi Sabir Nazar: “Kita ingin mobil dan semua peralatan elektronik yang kita miliki produksi Jepang, model Jepang. Tapi ketika bicara soal model hukum yang mestinya mengatur kita, kita hanya ingin hukum ala Taliban”.

Kita bisa melihat analisa mengenai Sabir Nazar dan karyanya, lewat kajian yang dibuat oleh Tufail Ahmad, direktur proyek studi Asia Selatan pada Institute Riser Timur Tengah  (MEMRI), yang berlokasi di Washington, DC, AS. Ini tautan situs yang memuat kajian Tufail Ahmad

Meskipun media, terutama Guardian, menyumbang dana untuk menjaga penerbitan Charlie Hebdo pasca teror berdarah Rabu lalu, bukan tidak mungkin jalan yang ditempuh Sabri Nazar punya makin banyak pengikut.

Bisa jadi kian kuat setelah #ParisAttacks. —Rappler.com

Uni Lubis adalah mantan pemimpin redaksi ANTV. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.