Membicarakan kembali isu pangan transgenik

Hari Minggu, 30 Mei 2015, saya belanja ke toko Co-Op di pemukiman kampus Universitas California di Davis, Amerika Serikat. Toko yang dikelola dengan pola koperasi ini mudah ditemui di seantero AS, pula di negara di Eropa. Konsumen senang berbelanja di situ karena menjual produk organik hasil panen para petani. Di Negeri Paman Sam, petani masuk kelompok penekan (pressure group), dan mereka tergolong maju dalam penerapan teknologi dan menyerap informasi terbaru. Tren konsumsi pangan organik merebak di mana-mana, terutama di kalangan kelas menengah terdidik. Kita melihat tren serupa di Indonesia.

Bahkan di negara maju dengan produsen dan konsumen yang melek informasi, ketakutan akan konsumsi produk non-organik, apalagi yang menggunakan benih hasil modifikasi genetik, masih kuat. Pekan lalu, koalisi petani organik di Oregon mengklaim telah mengalahkan Monsanto, raksasa produk pertanian, dalam pengadilan yang memutuskan larangan penggunaan benih hasil modifikasi genetik (genetically modified organism) di salah satu kawasan agraris di AS itu. Kemenangan melawan Monsanto, yang identik dengan produksi GMO, dianggap penting bagi kelangsungan usaha produk pertanian organik.

Lompatan ini terjadi pada tahun 1977, menyusul temuan bahwa rekombinasi DNA dapat dilakukan antar organisme: dari hewan ke tanaman atau sebaliknya, atau bahkan dari organisme lain. “Ini cikal bakal revolusi pertanian pangan,” tulis Zuhal dalam bukunya Gelombang Ekonomi Inovasi.

Petani di Oregon tidak sendirian menentang produk GMO. Tahun depan, produk pertanian termasuk yang sudah menjadi makanan, yang dijual di kawasan Vermont, wajib mencantumkan label khusus jika dihasilkan dari GMO. Gubernur Peter Shumlin meneken peraturan pelabelan GMO pada Mei 2014, dan mendapat tantangan dari industri makanan. Produsen makanan dengan GMO wajib melabeli kemasannya dengan informasi ini mulai 1 Juli 2016. 

Benih GMO dan produktivitas

Produk Monsanto sebenarnya sudah diterapkan secara luas di AS dan sekitar 28 negara.  Agus Pakpahan, ahli pertanian yang kini di komisi keanekaragamanan hayati, mengatakan bahwa total luasan lahan yang menggunakan GMO di dunia mencapai sekitar 180 juta. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, bahkan menganggap penggunaan benih transgenik adalah solusi bagi produktivitas tanaman

Kenaikan harga beras sejak awal tahun, ribut-ribut isu “beras plastik”, sampai janji Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun pemerintahannya, membuat isu produktivitas tanaman pangan menjadi isu penting. Komoditas yang menjadi target swasembada adalah beras, jagung, kedelai, dan kemudian gula. Kini kita masih menutupi kebutuhan dalam negeri dengan impor keempat produk itu.  Jagung terutama untuk makanan ternak.  

Indonesia adalah importir kedelai terbesar dari AS. Sekitar 90 persen kedelai digunakan untuk industri tahun dan tempe, produk pangan olahan terpopuler bagi masyarakat. Tidak pernah dijelaskan secara gamblang apakah kedelai yang diimpor Indonesia dari AS itu menggunakan benih transgenik alias GMO. Duta Besar AS di Indonesia pernah menjamin bahwa kedelai yang diimpor dari AS itu aman. 

Monsanto memproduksi benih transgenik untuk kedelai, jagung, bunga matahari, sampai produk susu perah. Sebagian dari ketakutan akan produk pangan transgenik datang dari aspek kesehatan bagi konsumen. Misalnya, soal memicu alergi, resistensi terhadap antibiotik. Kuat juga debat soal pertimbangan agama dan etika. Sebagian lain, termasuk di Indonesia dan banyak negara, bahkan sebagai di awal tulisan, adalah perlawanan terhadap raksasa industri yang dianggap bakal membentuk ketergantungan petani akan penggunaan benih dari Monsanto.  

Kontroversi transgenik di Indonesia

Di Indonesia bahkan lebih jauh lagi. Kontroversi penggunaan benih transgenik muncul tahun 2001-2002, kita mengenalnya dengan kasus kapas transgenic Bollgard di Sulawesi Selatan. Janji peningkatan produksi ternyata tak terbukti. Petani marah. Kisahnya bisa diikuti di sini, dan melibatkan nama mantan suami aktris Sophia Latjuba, Michael Villareal. Ini kasus tuduhan suap kepada sejumlah pejabat Kementan agar meloloskan penggunakan benih Monsanto untuk tanaman kapas di Sulsel.

Kasus di atas yang lantas dijadikan protes para aktivis anti-transgenik ketika pemerintah meluncurkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas. Beleid ini membuka peluang uji varietas GMO hasil badan penelitian lokal. Agus Pakpahan tiga tahun lalu mengataskan bahwa ada 13 varietas transgenik yang tengah diuji mendapatkan rekomendasi aman

Saya mendapatkan informasi bahwa salah satu di antaranya, varietas transgenik untuk tebu, sudah lolos uji aman pangan dan aman lingkungan. “Untuk uji keamanan pakan dari Kementerian Pertanian prosesnya belum selesai/ditetapkan,” kata Agus. Jadi, belum bisa dikomersialisasikan.  

Benih transgenik tebu ini hasil kerjasama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, PTPN XI, dan Ajinomoto.

Menarik untuk menunggu bagaimana kelanjutan bagi peluncuran pertama produk GMO alias transgenik ini, dalam kaitan dengan target swasembada Jokowi. Sejauh ini dalam berbagai kesempatan Jokowi menyinggung soal perbaikan irigasi dan lahan pertanian untuk mendukung programnya. Soal benih transgenik belum disinggung.  

Apakah masyarakat kini lebih nyaman akan produksi pangan transgenik? Ini juga hal penting, karena produktivitas tinggi diharapkan ujungnya adalah harga yang terjangkau bagi masyarakat.  

Saya membuka kembali ingatan dan kontroversi soal produk transgenik ini karena saat ini saya tengah berada di AS, mengikuti Program Literasi Bioteknologi di Universitas California, di Davis. Debat aman atau tidak aman dan bagaimana perkembangan GMO yang dianggap lompatan penting dalam bioteknologi pangan akan saya bagikan untuk Anda. —Rappler.com

Uni Lubis adalah mantan pemimpin redaksi ANTV. Follow Twitter-nya@unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.