Masih jualan kecap nomor satu, Jok?

Sungguh pun seringkali dibahas, saya ragu bahwa para politisi di Indonesia memahami esensi personal branding. Yang dilakukan banyak politikus adalah memoles citra yang pada akhirnya tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Sudah boleh bilang suram?

Kesalahan pokoknya ada pada pemahaman tentang personal branding itu sendiri. Seolah, personal branding itu hanya berhenti pada upaya untuk membuat orang menjadi tertarik. Jadinya narsisistik.

Saat Joko “Jokowi” Widodo, misalnya, melakukan kegiatan personal branding seperti blusukan. Apa yang hendak dicapai? Untuk membuat orang suka padanya karena artinya dia mau mendengar orang kecil? Mungkin. 

Tapi kita tahu hal itu malah jadi titik lemah yang mudah diserang musuh politiknya. Iklan tanpa esensi. Pencitraan.

Tapi Jokowi kan sukses. Buktinya dia bisa jadi presiden. Banyak tokoh di republik ini dengan kualitas kepemimpinan yang lebih baik, tapi tidak jadi apa-apa. Kenapa kita tidak ikuti jalan Jokowi saja? Sad.

Bagi saya, sedihnya itu memang di situ. Masyarakat kita memang tidak dibiasakan memilih pemimpin dengan nalar. Ikatan primordial, arahan dari panutan sosial masih dominan. Ikut gerbong yang isinya banyak.

Masyarakat seperti ini memang mudah jadi korban politik pencitraan. Karena mereka tidak diajari, apa untungnya saya kalau si A jadi walikota di tempat saya. Saya ingin garis bawahi kalimat “Apa untungnya saya?”

Lebih parah lagi, jika pun ada yang mikir apa untungnya saya, cuma sebatas Rp 50.000 atau sekantung sembako. Ada yang lebih menyedihkan dari itu?

Masyarakat yang seperti ini perlu diajari baik. Tapi politikus kita lebih senang untuk menjerumuskan. Jadilah pilkada yang akan datang ini potensial untuk berisikan ratusan atau bahkan ribuan Jokowi-Jokowi baru. Jualan citra.

Apa untungnya saya? Apa manfaat yang bisa saya peroleh? Kalau kita berpikir dengan cara yang sama seperti pada saat kita beli mobil, misalnya, kita tidak semudah itu dibodohi.

Pemasar mobil tidak juga berpikir untuk membodohi konsumen. Karena mereka tahu, menjanjikan sesuatu yang tidak bisa diberikan, akan berbalik kepada mereka.

Mereka fokus pada hal-hal yang menjadi kekuatan produk mereka. Mereka mengarahkan sumber dayanya untuk mewujudkan janji iklan mereka. Pemasaran bukan cuma persoalan jualan. Pemasaran memfasilitasi terjadinya pertukaran manfaat.

Waktu kunjungan ke daerah miskin menjanjikan pendidikan dan pengobatan gratis. Waktu pertemuan dengan pengusaha bilang akan membangun berbagai infrastruktur untuk meningkatkan akses ekonomi. Waktu bicara dihadapan pegawai negeri sipil mau naikin gaji. Duitnya siapa? 

Apakah masyarakat akan terus-menerus bodoh? Tentu tidak. Mereka belajar. Saya tidak tahu seberapa lama, tapi saya yakin mereka akan sampai pada titik pencarian manfaat itu untuk pilihan pemimpin.

Dulu, kita cukup mengiklan diri sebagai kecap nomor satu. Hari ini, kita harus bicara soal terbuat dari kedelai hitam yang membuat makanan menjadi lebih nikmat. Bahkan membuat warna makanan jadi lebih baik. Manfaat.

Belajarnya bagaimana? Karena ada pemasar yang lebih pintar. Yang tahu bahwa kecap nomor satu tidak membawa kita kemana-mana. Saat ini kita butuh juga politisi yang memiliki ketajaman mata seperti itu.

Saat kecap dikompetisikan berdasarkan manfaatnya, apa yang kita peroleh sebagai masyarakat? Tentu saja kecap yang lebih baik. Inovasi terjadi.

Bukankah itu yang kita harapkan dari kompetisi manfaat yang harusnya  dilakukan politikus? Indonesia yang lebih baik. 

Ardi Wirdamulia adalah seorang doktor di bidang Manajemen Pemasaran FEUI. Ia sedang belajar menulis artikel populer. Follow Twitter-nya di @awemany.