Kabinet Kerja menjanjikan, tapi belum memuaskan

JAKARTA, Indonesia — Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah melaksanakan 100 hari pertama memimpin Republik Indonesia. Masa “bulan madu” kebanyakan dihiasi sesuatu yang positif. Bahkan bila ada kesalahan, masyarakat biasanya memaafkan dan mencoba mengerti.

Tidak demikian dengan pemerintahan Jokowi. Harapan warga negara Indonesia yang terlalu besar kepada Jokowi sudah mulai digantungkan sejak hari pertama ia menjabat.

Begitu juga dengan Kabinet Kerja yang ia bentuk. Sejak pertama diumumkan ke publik, selang 6 hari setelah pelantikan Jokowi, kabinet ini sudah membuat mata terbelalak.

Sejumlah menteri timbulkan pertanyaan sejauh mana kompromi politik yang Jokowi lakukan. Belum lagi menteri yang berasal dari partai politik. Namun beberapa nama memang dipandang pantas untuk mengisi posisi mereka.

Sejak hari itu pula, Jokowi memerintahkan menterinya untuk kerja, kerja, kerja.

34 menteri Kabinet Kerja telah bekerja selama 100 hari. Sekian banyak kebijakan telah dibuat. Terlalu dini untuk menilai langsung performa mereka berdasarkan waktu yang singkat ini, tapi kinerja mereka sejauh ini menjadi indikasi mana yang bergerak cepat dan mana yang belum menghasilkan apa-apa.

Menteri Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Foto oleh Jet Damazo-Santos/Rappler

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Foto oleh Jet Damazo-Santos/Rappler

Susi Pudjiastuti menyorot perhatian sejak hari pertama. Gayanya yang santai, bukan tipikal menteri, mengundang perhatian media massa dan publik. Ia tertangkap kamera sedang merokok sesaat setelah diumumkan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Istana Negara pada 26 Oktober silam.

Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah menenggelamkan kapal asing ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Ia dipuji di dalam negeri karena dianggap mampu menyelamatkan ikan di perairan Indonesia, namun mendapat reaksi keras dari negeri tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Yuddy Chrisnandi mengaku kementeriannya telah menghemat anggaran dinas sebesar Rp 18 triliun akibat kebijakan yang dibuatnya. Sebelumnya ia mengeluarkan surat edaran menteri yang melarang kementerian dan lembaga pemerintah mengadakan rapat di hotel. Ia juga membatasi jumlah tamu keluarga pejabat negara yang mengadakan resepsi pernikahan.

Menteri Perhubungan

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat konferensi pers terkait hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 di Bandara Juanda, Surabaya, pada 28 Desember 2014. Foto oleh EPA

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat konferensi pers terkait hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 di Bandara Juanda, Surabaya, pada 28 Desember 2014.

Foto oleh EPA

Ignasius Jonan dikritik publik saat ia menghapus tiket murah maskapai penerbangan budget, sebuah langkah reaktif yang ia ambil setelah jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501, Desember silam. Ia juga mendapatkan surat terbuka dari seorang pilot setelah beredar kabar di media massa ia marah-marah saat meninjau langsung proses pra-penerbangan di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Sesudahnya, ia mengambil langkah untuk memutasi pejabat di Ditjen Perhubungan Udara dan Darat akibat meloloskan izin penerbangan AirAsia yang dirasa ilegal. 

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah

Anies Baswedan menuruti kehendak publik. Ia mengambil langkah untuk menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di seluruh Indonesia. Kurikulum ini akan diperbaiki dan dikembangkan. Saat ini kementeriannya sedang mengkaji sistem ujian nasional (UN). Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menghapus ujian nasional, namun tidak menjadikan UN sebagai tolok ukur kelulusan siswa.

Menteri Ketenagakerjaan

Hanif Dhakiri meniru langkah Jokowi dalam gaya blusukan. Ia sempat mendobrak tempat penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai dengan peraturan. Publik memujinya karena bertindak langsung, namun tak sedikit pula yang mencibirnya, seperti politisi Golkar Nurul Arifin yang katanya “ingin muntah lihat pejabat yang sering blusukan.” Meski demikian, Hanif merupakan salah satu menteri Kabinet Kerja yang aktif melaporkan kegiatan mereka melalui akun media sosial. Ia juga rajin berinteraksi dengan pengikutnya. 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM

Tedjo Edhy Purdijatno dicerca publik baru-baru ini akibat komentarnya mengenai kisruh KPK vs Polri. Ia menyayangkan pimpinan KPK yang menurutnya memperkeruh suasana karena mengajak masyarakat untuk mengadakan aksi massa di lobi gedung KPK. Ia mendorong KPK untuk tak mencari dukungan “rakyat nggak jelas”. Sontak, rakyat merasa sakit hati akibat ucapannya dan ramai-ramai menghujatnya melalui media sosial. Tedjo pun dilaporkan ke Polisi soal penghinaan dan pencemaran nama baik. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara

Rini Soemarno sempat dikritik oleh publik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akibat ide yang dituangkannnya: Membuka peluang bagi orang asing untuk menjadi direksi BUMN. Ide tersebut dinilai tidak nasionalis. Menurut Rini, menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, BUMN perlu orang-orang yang bisa memenangi kompetisi di pasar global. Kalau tidak ada orang Indonesia yang mampu, mengapa tidak merekrut ekspatriat?

Di atas hanya sebagian kebijakan dan kinerja menteri Kabinet Kerja. Bagaimana tanggapan masyarakat melihat performa menteri-menteri ini? 

“Begitu banyak menteri-menteri brilian di kabinet Jokowi, namun yang paling saya akui kinerjanya adalah Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti dimana beliau berani bernegosiasi dengan negara-negara "penyerang" dan beraksi menangkal dan "membasmi" nelayan ilegal di perairan Indonesia, serta beberapa programnya juga patut diacungi jempol, seperti contohnya meningkatkan kualitas SDM di bidang perikanan yg menurutnya adalah salah satu syarat agar Indonesia qualified menjadi poros maritim dunia.

Pendapat saya tentang performa kabinet kerja Presiden Joko Widodo terbilang sudah cukup meningkat dan beliau terlihat berusaha membuktikan janji-janjinya pada masa kampanye.”

Ratna Dewi 

“Menteri yang kurang tampil? Puan Maharani. Nggak ada gebrakannya sama sekali.”

Ajo Wawan

“Kementerian yang kerjanya paling kelihatan dan bagus sejauh ini itu Kementerian Keuangan. Masalah anggaran rapi dan beres, terutama soal subsidi BBM yang sekarang sudah jadi tetap. Pak Bambang Brodjonegoro patut diapresiasi dalam hal ini. Semoga APBN cepet disahkan ini di Banggar DPR. 

Menteri yang nggak beres performanya sejauh ini itu Menkopolhukam, Pak Tedjo. Belum jelas kerjaan dia selama ini dan dia sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang kurang tepat dari sudut pandang hukum dan HAM. 

Mungkin Pak Jonan juga bisa dapet honorable mention kalai soal menteri yang performanya nggak meyakinkan. Respon dia soal LCC di kasus AirAsia menunjukkan dia kurang paham soal industri penerbangan.”

Rocky Intan

“Kalau boleh saya evaluasi, hanya satu orang menteri dalam 100 hari Jokowi-Jk yang menonjol. Cuma Kementerian Kelautan dan Perikanan.”

Alvino Utama

“Menteri yang banyak kerja sejauh ini Bambang Brodjonegoro, Lukman Saifuddin, Hanif Dhakiri, dan Susi Pudjiastuti. Susi dan Hanif, yang bikin ramai dengan meledakkan kapal liar dan penyaluran TKI itu perlu diapresiasi, meskipun bisa saja pencitraan. 

Menteri yang kurang performanya dan nggak meyakinkan sebenarnya banyak, tapi yang mau ditekankan adalah:

Ignasius Jonan: Kebijakan yg dia keluarkan setelah kejadian AirAsia
Rudiantara: TVRI makin bermasalah dan Internet juga masi bermasalah. Masih banyak disensor.
Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani: Nggak terdengar gebrakannya.
Yasona Laoly: Berhubung dia seorang politisi, jadinya beberapa isu berkaitan dengan hukum selalu dijawab mengambang.

Secara singkat, Kabinet Kerja ini masih belum keliatan kemajuannya. Sangat disayangkan beberapa politisi bisa masuk ke jabatan penting seperti hukum. Bisa diragukan integritasnya. Cuma saya memaklumi, ada politik dagang sapi yang perlu dilakukan.”

Disna Harvens

“Menteri yang belum terlihat hasilnya adalah Menkominfo. Situs-situs radikal anti-pluralis masih berterbaran. Menkominfo yang sekarang ini sepertinya bukan pilihan utama Mr. President. Pilihan Jokowi sebenarnya ingin jatuh ke Maruarar Sirait, tapi karena konflik internal, jadinya di-cancel di menit-menit akhir.”

Nugroho Wiwoko

“Kementerian ekonomi-bisnis oke banget mulai dari treatment untuk subsidi BBM sampe pembentukan tim reformasi tata kelola migas dan bersih-bersih jajaran BUMN. Apreasiasi buat tim ekonomi. 

Beberapa hal yang bermasalah: Hukuman mati (saya nggak setuju), pendiaman penembakan Papua dan terakhir soal Budi Gunawan. Semua ada di tim Polhukam.”

Haryo Wisanggeni 

“Menteri yang performanya kurang meyakinkan adalah Menkopolhukam. Statement-nya, misal tentang pelarangan Munas Golkar di Bali dan tudingan terhadap KPK jegal Budi Gunawan.”

Dimas Fiancheto

“Sejauh ini belum ada yang berjalan baik. Seperti, kementerian yang digabung, direktorat jenderalnya masih tetap berada di kementerian yang lama. Contoh, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi. Untuk yang bagus, sekarang belum ada. Kebanyakan masih memoles wajah untuk blusukan.” 

Agustina

Bagaimana kamu menilai kerja menteri-menteri ini? Bagi pendapat kamu dengan mention @RapplerID di Twitter!