Polri sebut korban tembak Tolikara risiko melanggar HAM

JAKARTA, Indonesia— Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan korpsnya bertanggung jawab atas penembakan 12 orang saat insiden di Tolikara, Papua, 17 Juli.

"Penembakan itu dilakukan aparat kepolisian sebagai perwujudan upaya negara menjamin konstitusi itu harus ditegakkan," kata Badrodin, Senin, 20 Juli. "Jadi, kalau yang 12 orang itu adalah korban tembak, ya itu risiko karena mereka telah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia.”

Kapolri juga mengaku bertanggung jawab atas penembakan tersebut, menyatakan bahwa semua sudah sesuai prosedur.

“Penanggung jawabnya polisi,” kata Badrodin. “Pokoknya yang bertanggung jawab itu aparat keamanan, polisi.”

Satu orang meninggal dan sebelas lainnya terluka dalam insiden Tolikara, ketika massa dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) berupaya menghentikan salat Idul Fitri. Massa membakar puluhan kios, dan apinya juga menghanguskan Musala Baitul Mustaqin. Polisi diberitakan menembaki para perusuh tersebut. 

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Yotje Mende mengatakan personelnya di lapangan tidak ada yang mengaku menembak warga. Tembakan hanya dilepaskan ke udara sebagai peringatan. Polda Papua terus memeriksa 10 personel yang berada di lokasi untuk mencari siapa pelaku penembakan.

Sampai dengan saat ini, Polri belum menetapkan seorang pun jadi tersangka, baik untuk kasus penembakan maupun pembakaran. 

“Kita kuatkan dulu alat buktinya. Nanti sajalah kalau sudah kuat,” katanya. Namun dia mengatakan sudah ada beberapa nama calon tersangka. Bila terbukti, tersangka akan dijerat dengan beberapa pasal, termasuk perusakan fasilitas umum dan penodaan agama. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sudah meminta kepolisian mengusut tuntas pelaku provokasi pembakaran dan penyerbuan musala tesebut.

“Saya besok akan melihat kondisi masyarakat dan korban luka serta kerusakan kios dan musala di Tolikara,” kata Tjahjo. “Indonesia adalah negara majemuk, harus saling toleransi dan menghargai warga negara. Beribadah harus dikedepankan.

“Polri pasti mengusut tuntas permasalahan yang ada. Kita harus yakin Indonesia adalah negara hukum."—Rappler.com