Siapa rawan dieliminasi dari Kabinet Jokowi?

KERJA? Presiden Jokowi saat umumkan struktur Kabinet Kerja di Istana Negara pada 26 Oktober 2014. Foto oleh EPA

KERJA? Presiden Jokowi saat umumkan struktur Kabinet Kerja di Istana Negara pada 26 Oktober 2014.

Foto oleh EPA

Kabinet Kerja Presiden Joko “Jokowi” Widodo adalah kabinet koalisi. Partai politik yang mendukung pencalonan Jokowi-Jusuf Kalla saat pemilihan presiden 2014 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).  

Secara tersirat, dalam berbagai kesempatan sebelum pengumuman kabinet, Jokowi mengakui perlunya mengakomodasi parpol pendukung dalam penyusunan kabinetnya.  

Begitu juga akomodasi calon dari wapresnya, Jusuf Kalla, dan ini yang penting, Megawati Sukarnoputri sebagai ketua umum PDI-P.  Publik melihat posisi Megawati di pemerintahan Jokowi bagaikan presiden komisaris dalam sebuah perusahaan, dengan Jokowi sebagai kepala eksekutif, atau Chief Executive Officer.

Jadi, meminjam istilah kompetisi menyanyi, maka para menteri dari parpol pendukung relatif aman dari eliminasi jika terjadi penggantian (reshuffle) anggota kabinet. Isu ini bergema kian kencang dalam sebulan terakhir, dan memicu keingintahuan publik. Tak kurang dari Presiden Jokowi dan Wapres JK sudah mengomentari isu ini. JK membenarkan bahwa mungkin saja terjadi penggantian anggota kabinet.  Jokowi mengelak pertanyaan wartawan dengan meminta media bertanya ke Wapres.

Siapa saja yang relatif aman dari eliminasi?  

Menteri dari PDI-P dalam kabinet adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly; dan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Keempat menteri ini adalah kader PDI-P dan sebelumnya menduduki posisi penting di partai banteng moncong putih itu.

Proxy Ketum PDI-P Megawati yang secara terbuka menyebut Presiden Jokowi dan menteri PDI-P sebagai “petugas partai”? Saya memasukkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam kategori ini. Sebenarnya saya tergoda untuk memasukkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam proxy PDI-P, tapi saya mencoba melihat sosok yang lama malang-melintang dalam bisnis telekomunikasi ini sebagai wakil dari kalangan profesional. 

Rudiantara membuat Maruarar Sirait, kader PDI-P yang dikenal dekat dengan Jokowi, terpental dari posisi Menkominfo hanya beberapa jam sebelum pengumuman kabinet. Maruarar disebut-sebut tidak mendapatkan restu dari ketua umumnya.

Menteri Susi, ketika saya wawancarai sehari setelah pengumuman kabinet, mengatakan bahwa sebelum pengumuman yang dilakukan oleh Jokowi pada tanggal 26 Oktober 2014, dirinya secara khusus meminta jaminan Megawati bahwa sebagai menteri Jokowi, dia akan didukung penuh untuk menjalankan program kerjanya. Megawati memberikan dukung penuh. 

“Karena itu saya merasa lebih percaya diri menerima tawaran untuk bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi,” kata Susi. 

Ryamizard Ryacudu dikenal dekat dengan keluarga Megawati, terutama dengan almarhum suami Megawati, Taufiq Kiemas, sejak dia menjabat Panglima Komando Strategis (Pangkostrad) TNI di era Presiden Abdurrachman “Gus Dur” Wahid. Di era Presiden Megawati, Ryamizard menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Megawati juga dikenal cukup dekat dengan mertua Ryamizard, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. 

Jadi, ketika Jokowi yang notabene usulan PDI-P memenangi pilpres, posisi Menteri Pertahanan sudah pasti digenggam Ryamizard, seorang jenderal lapangan yang punya pengalaman panjang. Kasat mata, Ketum PDI-P minimal berhasil menempatkan enam orang di kabinet Jokowi.

34 menteri Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Presiden Joko u2018Jokowiu2019 Widodo dilantik pada Senin, 27 Oktober 2014. Foto oleh Mast Irham/EPA

34 menteri Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Presiden Joko u2018Jokowiu2019 Widodo dilantik pada Senin, 27 Oktober 2014.

Foto oleh Mast Irham/EPA

Partai Nasdem menempatkan tiga kadernya dalam kabinet Jokowi. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijanto; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. Nasdem menambah satu kursi penting untuk kadernya, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, sementara Menko Tedjo menuai kontroversi dalam kasus KPK Vs Polri.  

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berhasil menyodorkan saudara iparnya, Prof Muhammad Nasir, sebagai Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nasir sebetulnya sudah terpilih menjadi Rektor Universitas Diponegoro, dan rencana akan dilantik pada 18 Desember 2014. Tapi dia lebih dulu diminta bergabung dengan kabinet Jokowi. Mengingat hubungan kekerabatannya dengan Cak Imin, sapaan akrab Ketum PKB, maka kita bisa menganggap posisi Nasir di kabinet adalah jatah PKB dan sebagai pengganti Cak Imin, yang sebelumnya disebut akan menduduki posisi salah satu menteri koordinator.

Kader PKB lainnya di kabinet adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Sementara itu, Partai Hanura menempatkan dua kadernya di kabinet, yakni Menteri Perindustrian Saleh Husein dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Jika Jokowi ingin mempertahankan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang notabene disokong oleh empat parpol, bisa jadi nama-nama kader partai atau proxy ketua umum parpol sebagaimana saya sebut di atas relatif aman. Kita belum bicara soal kinerja di sini. Realitas politik menghadapkan Jokowi kepada keharusan menerima calon-calon yang disodorkan parpol pendukung.

Faktor Wapres JK?

Bagaimana dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla? Dari nama yang ada di kabinet, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dikenal sebagai orang yang dekat dengan JK sejak kabinet SBY-JK. Sofyan juga ikut dalam tim negosiasi perdamaian antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

JK dikenal berkoalisi secara kepentingan politik dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan pernah berduet dengan Ketua Umum Partai Hanura Jenderal Purn (TNI) Wiranto dalam Pilpres 2009. Jadi, siapapun yang dicalonkan oleh Nasdem dan Hanura, saya anggap mendapat dukungan penuh dari JK. 

Belakangan, kalangan dekat Jokowi menghembuskan perbedaan pendapat antara Jokowi dan JK, di antaranya adalah dalam penunjukan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. JK disebut-sebut mendorong Said Didu, peneliti LIPI dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN di era SBY-JK. Said Didu juga didukung oleh Menteri ESDM Sudirman Said karena nilai hasil seleksi tertinggi. Tapi Jokowi memilih Bambang Gatot Ariyono. 

Staf khusus Wapres JK Saleh Husein menganggap upaya media membahas keretakan hubungan Jokowi dan JK tendensius. “Diskusi dalam Tim Penilai Akhir kok dianggap protes. Biasa saja kan, kalau ada tiga calon ya didiskusikan,” kata Saleh.

Yang menarik adalah kehadiran kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. PPP dalam pilpres terpecah, ada yang mendukung KIH, dan ada yang mendukung Koalisi Merah Putih (KMP). Saya menganggap Menag Lukman tergolong netral. Dia diminta bergabung karena sosoknya yang mumpuni sebagai politisi, dan saat menjabat Menteri Agama beberapa bulan di era Presiden SBY banyak melakukan terobosan dan menjanjikan perlindungan bagi kalangan minoritas. 

Lukman dianggap membawa angin segar di kementerian yang paling disorot itu. Sejauh ini publik menempatkannya sebagai menteri yang populer dan kinerja baik.  

Menteri non-parpol lebih rawan diganti?

Jadi, kini kita mendapat sejumlah nama yang secara awam dikategorikan sebagai menteri dari kalangan profesional. Mereka adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Perencanaan  Pembangunan/Kepala Bappenas Andrianof Chaniago; Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno; dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Anies Baswedan.  

Pratikno adalah Rektor Universitas Gadjah Mada, almamater Jokowi juga, dan seorang kawan yang dikenal lama. Andrianof dikenal publik sebagai “pakar” yang mendukung Jokowi sejak mantan walikota Solo ini mengincar posisi politik lebih tinggi, di Pemprov DKI Jakarta, dan kemudian kursi presiden. 

Menteri Rini dan Menteri Anies adalah bagian dari Tim Transisi Jokowi. Rini dikenal sangat dekat dengan Ketum PDI-P Megawati selama 10 tahun terakhir saat parpol itu menjadi oposisi. Bisa dikatakan, Rini selalu ada di samping Megawati, dan karena itu dipercayai Jokowi menjadi Ketua Tim Transisi.  

Hubungan Rini dengan Megawati merenggang jelang pasca kemenangan Jokowi dan berjalannya Tim Transisi. Rini bahkan hampir terpental, tak masuk kabinet. PDI-P tidak menghendakinya ada di sekitar Jokowi. Tapi Jokowi menganggap Rini adalah sosok yang profesional dan bekerja dengan cepat. Bisa dikatakan, Rini adalah menteri yang berperan banyak dalam perumusan dan eksekusi program terkait ekonomi di kabinet Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dipilih Jokowi karena pengalamannya sebagai direkrut Badan Pangan Dunia (FAO). Ketahanan pangan adalah salah satu program utama Jokowi.  

Menteri dari kalangan profesional lainnya adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan; Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said; Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi; Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro; Menteri Perdagangan Rachmat Gobel; Menteri Pertanian Amran Sulaiman; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise; Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek; dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. 

Di atas kertas, dengan pertimbangan tidak menjadi kader parpol, maka menteri dari kalangan profesional dan birokrat bisa dianggap rawan eliminasi dalam kocok-ulang kabinet. Tapi, ada sejumlah catatan juga. Khofifah dikenal sebagai tokoh perempuan Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam dengan anggota terbanyak.  

Amran Sulaiman yang berlatarberlakang pengusaha adalah ketua tim pemenangan Jokowi-JK untuk wilayah timur Indonesia. Ignasius Jonan yang tersandung tragedi jatuhnya Air Asia QZ 8501 dan kinerja maskapai Lion Air dianggap masih populer di masyarakat, setidaknya menurut media tertentu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah seorang birokrat, dan dibanggakan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama. Sejauh ini kinerjanya dianggap tidak bermasalah, dan cukup proaktif menangani perlindungan tenaga kerja Indonesia dan menjaga peran diplomasi Indonesia di panggung internasional. Menteri Yohana Yambise adalah perwakilan Papua.

Bagaimana reaksi kabinet?

Bahkan menteri yang dianggap paling populer seperti Susi Pudjiastuti disebut namanya sebagai sosok yang juga layak diganti. Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan ada dua menteri yang jadi mitra kerja komisinya patut dipertimbangkan oleh presiden agar di-reshuffle. Keduanya adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. 

“Menteri Kelautan dan Perikanan layak dipertimbangkan untuk di-reshuffle," kata Herman beberapa waktu lalu, sebagaimana dikutip Radar Bangka

Desakan agar Jokowi lakukan reshuffle juga datang dari kandang banteng. Elit PDI-P seperti Effendy Simbolon dan TB Hasanuddin menekankan perlunya Jokowi mengevaluasi kabinetnya. Yang santer disebut perlu diganti menurut lingkar dekat Megawati, adalah tiga sosok terdekat Jokowi: Menteri Rini, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaita,n dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Dua yang terakhir tidak masuk anggota kabinet, tetap memimpin tim Istana Presiden dan selalu ada di sekitar Jokowi.

Ferry Mursyidan Baldan adalah satu menteri yang nampak santai menghadapi isu reshuffle. Selain menjadi orang dekat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ferry merasa tidak ada masalah dalam kinerjanya sebagai menteri. 

“Setahu saya nggak ada pembicaraan reshuffle. Presiden menilai anak buahnya. Tugas kami pembantu presiden. Ketika presiden merasa tidak terbantu, ya presiden bisa punya pertimbangan,” kata Ferry.  

Ferry mengatakan, loyalitasnya sebagai menteri kepada presiden. Sebagai kader partai ke ketum partai.

Menurut Ferry, sejauh ini Jokowi belum mengomunikasikan rencana reshuffle ke parpol pendukungnya. Ferry menceritakan suasana kerja di kabinet yang lumayan harmonis. Koordinasi antar menteri berjalan cukup baik. “Hari ini saya menelepon lima menteri untuk koordinasi. Saya agresif  pro aktif,” kata Ferry, saat wawancara dengan tim Rappler Indonesia, Kamis pekan lalu, 7 Mei, di kantornya.

Dalam pembicaraan informal antara sesama menteri, isu reshuffle juga tidak menjadi bahan diskusi. Sejumlah pihak menurunkan evaluasi kinerja kabinet, yang menyimpulkan kekecewaan publik responden. Yang dianggap kurang memuaskan adalah kinerja kabinet ekonomi. “Saya sih biasa-biasa saja melihat penilaian publik. Saya fokus bekerja saja. Tiap Senin rapim. Evaluasi. Siapkan apa yang bisa dilaksanakan pekan depan. Ke bawah juga demikian,” kata Ferry. 

Sebagai pejabat publik, kata Ferry, bagaimana memastikan yang susah bagi rakyat, menjadi mudah. DPR pun menjadi penilai kinerja pemerintah dan kabinet, bukan hanya publik. 

“Penilaian kinerja kabinet adalah hal yang wajar. Masih syukur kalau orang masih menilai. Artinya masih ada harapan bahwa ada hal yang bisa diperbaiki. Kalau menilai saja sudah tidak mau, nah itu celaka. Hopeless,” ujar Ferry.

Wapres JK mengatakan bahwa reshuffle akan diadakan dalam waktu dekat. Publik bisa setuju atau tidak, karena toh kabinet baru berjalan tujuh bulan. Pekan lalu saya mendapatkan informasi bahwa elit PDI-P berharap Jokowi melakukan penggantian anggota kabinet, sesudah Lebaran, sekitar bulan Agustus.  

Publik tentu berharap Jokowi unjuk-gigi tak sekedar menjadi petugas partai dan menuruti kehendak PDI-P. Apalagi, belakangan justru dukungan atas program Jokowi datang dari pihak Koalisi Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto, lawan Jokowi saat pilpres 2014. Soal perlu tidaknya reshuffle dan waktu yang pas adalah hak prerogatif presiden.

Ketika mengumumkan kabinetnya, Jokowi sudah menuai kritikan karena menyalahi janji kabinet ramping dan profesional. Kabinet Jokowi selain gendut, juga nyaris separuhnya sodoran parpol. Memang, dalam perjalanannya, tidak semua yang disodorkan parpol punya kinerja buruk. Ada yang baik dan rajin mengkomunikasikan kinerjanya melalui media. Kalau hasil dari kocok ulang ternyata juga mengecewakan, itu berarti Jokowi tersandung kerikil yang sama.  

Santer disebut PDI-P berharap alokasi lebih banyak dalam kabinet. Artinya yang rawan dieliminasi adalah menteri non-parpol dan berkinerja medioker, alias biasa-biasa saja. Ini secara politik.  

Menurut saya, susunan kabinet penting, termasuk kualitas dan kinerja. Tapi yang paling penting adalah kinerja kepemimpinan Presiden Jokowi. Bagaimana menurut pembaca? —Rappler.com

Uni Lubis adalah mantan pemimpin redaksi ANTV. Follow Twitter-nya@unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.