TNI mulai masuk ke wilayah sipil?

Sebuah lembaga kajian Institut for Policy Analysis of Conflict (IPAC) awal pekan ini mengungkapkan analisisnya, yang isinya mengkhawatirkan kembalinya militer ke fungsi yang selama 17 tahun reformasi Indonesia dipegang sipil. 

Menurut IPAC, bentuk keterlibatan militer, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI), bisa dilihat dari adanya penandatanganan kerja sama dengan beberapa kementerian, termasuk memberikan peran mendistribusikan pupuk bagi petani, menjaga penjara dan infrastruktur publik dan milik swasta. 

“Kecenderungan ini terjadi karena militer mengambil peluang dari posisi presiden yang lemah, yang disebabkan oleh sejumlah krisis, serta dugaan tindakan korupsi di lingkungan kepolisian,” demikian isi laporan itu.  

Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan bahwa ada dugaan presiden mengambil posisi itu, memberikan peluang kepada militer untuk masuk ke ranah sipil, karena lemahnya dukungan politik dari kalangan parlemen. Laporan IPAC yang dimuat oleh kantor berita AFP dengan judul Indonesia military extending influence in civilian life: study.  

Analisis itu menurut saya berasal dari ragam peliputan di media. Masyarakat mendiskusikan bagaimana TNI yang justru diminta oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk membantu mengamankan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat mereka berseteru dengan Kepolisian Republik Indonesia menyangkut status tersangka calon Kapolri saat itu, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. 

Dalam Tim Transisi yang dibentuk oleh Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membenahi kisruh antara pemerintah dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), ada juga perwira tinggi TNI, yaitu mantan komandan jenderal Kopassus, L. Paulus. 

Menurut Kepala Staf Angkatan Darat  (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan TNI AD dalam penyaluran pupuk dan keperluan pertanian lain bertujuan mendukung swasembada pangan.   

Sebetulnya kerjasama antara TNI AD dengan Kementan sudah dilakukan di era KSAD sebelumnya, yaitu era Jenderal TNI Budiman, yang juga mengikat kerja sama dengan Kementan untuk ketahanan pangan.  

Membaca analisa IPAC, saya teringat dengan analisa yang dimuat oleh Asia Sentinel, sebuah laman yang berisi kajian militer dan politik di kawasan ini. Rappler menuliskannya, dan saya meminta konfirmasi Gatot, awal bulan ini.  

Cuplikan wawancara dengan Gatot saya tuliskan dalam artikel Benarkah TNI promosikan isu proxy-wars? Dari pertemuan dengan Gatot itu saya mendapatkan gambaran bahwa pemimpin TNI AD ini risau dengan sejumlah isu yang bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan politik.

Ketika melakukan reportase dan menuliskan isu terkait “beras plastik” misalnya, tak kurang dari Bustanul Arifin, guru besar ilmu pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menganggap ini pekerjaan intelijen atau orang yang ingin mengganggu suasana. 

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akhirnya mengatakan bahwa hasil penyelidikan laboratorium Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dan Laboratoriun Badan Reserse Kriminal Polri menunjukkan bahwa tidak ada senyawa yang terkait dengan bahan plastik dalam sampel beras yang jadi rujukan heboh isu ini.  

Padahal, sampel yang diuji sama persis dengan sampel yang dites laboratorium PT Sucofindo di Bekasi. Hasil uji awal menunjukkan bahwa ada senyawa polyvynil chlorideApa motif beredarnya isu “beras plastik”? 

Kita masih menunggu jawaban terang dari Kapolri.  Kalau tidak terbukti sampelnya, siapa berbohong dan untuk apa? Bakal ditangkap kah? 

Isu terkait beras sebagai komoditas pangan utama selalu memiliki kandungan politik. Jangankan “beras plastik”. Harga beras naik, dan beras langka saja bisa menggoyang situasi.   

“Ujung-ujungnya kita didorong untuk impor,” kata Gatot dalam wawancara dengan Rappler Indonesia. Apakah bergentayangannya isu membuat KSAD mendeteksi kentalnya nuansa proxy-wars di negara kita? 

Di bawah ini saya menyajikan cuplikan wawancara dengan KSAD Jendral TNI Gatot Nurmantyo.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo. Foto oleh Febriana Firdaus/Rappler

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo.

Foto oleh Febriana Firdaus/Rappler

Rappler Indonesia: Laman Asia Sentinel mengatakan Anda rajin turun ke kampus bicara soal proxy-wars. Isunya terkait pangan, narkoba, sampai demo buruh. Akibatnya, Anda (dan TNI) dianggap tengah mengembangkan isu baru, mirip-mirip ketika di era Orde Soeharto, TNI gunakan isu ancaman komunis. Apa tanggapan Anda atas analisis itu? 

KSAD Jendral Gatot: Awalnya kita tidak bicara dengan proxy wars. Ini kekhawatiran saya pribadi. Logika berpikirnya demikian. 

Yang pertama kali adalah, ketika raksasa migas British Petroleum (Beyond Petroleum), pada tahun 2011 mengatakan   bahwa energi fosil akan habis pada tahun 2056. Kemudian setelah saya meneliti, ternyata 70% konflik di dunia minimal berlatar belakang energi. Mulai dari Mesir, Irak, Iran dan  terakhir Ukrainia.  

Bisa dicek, Presiden Barack Obama menyampaikan bahwa apabila Rusia menyerang Ukrainia, maka NATO akan berperang melawan Rusia. Ternyata Ukrainia penghasil 10 juta barel minyak per hari. 

Ternyata apa yang disampaikan Presiden Jokowi pada saat pertama kali jadi presiden, bahwa kekayaan sumberdaya alam suatu negara belum tentu membuat negara itu damai, itu benar adanya. Termasuk latar belakang pelepasan Timtim, latar belakangnya karena mineral, yaitu di cadangan di Celah Timor dengan nama Greater Sunrise. Ini satu poin. Energi.

Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan saat ini memuat energi bisa dibuat, bukan diperbaharui, melainkan digantikan dengan energi hayati.

Bagaimana dengan pangan, yang Anda sebutkan sebagai isu yang rawan pula?

Kita semua tahu Teori Malthus, populasi manusia bertambah seperti deret ukur, kesediaan pangan seperti deret hitung.  

Saya cek teori itu. Ternyata ada data dari ahli statistik bahwa pada tahun 1800-an jumlah manusia baru 1 miliar. Memerlukan 130 tahun untuk menambah 1 miliar lagi, yaitu tahun 1930.  Berikutnya perlu 30 tahun untuk tambah populasi 1 miliar. 

Berikutnya makin cepat, 12 tahun bertambah 1 miliar, lantas 6 tahun. Pada 2011, posisi penduduk bumi 7 miliar. 

Pakar-pakar populasi penduduk mengatakan daya tampung bumi yang normal adalah 3 sampai 4 miliar penduduk. Jadi, posisi tahun 2011 sudah dua kali lipatnya. 

Tak heran, saat kita bicara ini, per hari 41.000 anak meninggal dunia karena kemiskinan, kurang gizi, kelaparan.  Populasi sudah melebihi ambang batas daya tampung bumi.

Akan ada perlombaan antara kebutuhan energi dengan kebutuhan pangan ya?

Betul. BP katakan konsumsi energi pada 2035 akan meningkat 45 persen. Maka kalau kita konversi, kemungkinan  energi fosil akan habis pada tahun 2043.  

Yang tadinya diperkirakan habis  2056, lebih cepat. Dalam kondisi seperti ini, maka pada tahun 2043, setelah saya hitung, perkiraaan jumlah penduduk dunia 12,8 miliar. 

Energi tidak terbaharui, tapi digantikan dengan energi baru dari hayati, tumbuh-tumbuhan. Logika berpikirnya energi akan ada di sekitar khatulistiwa, karena ada di sini ada pertumbuhan vegetasi, ada matahari, bisa bercocok tanam sepanjang tahun.  

Sekarang saja 41 ribu anak meninggal dunia tiap hari. Bayangkan nanti ketika energi fosil habis, dan dibagi energi hayati, maka pangan dan energi dibagi dua. Siapa yang berebut? Dari 12,8 miliar populasi, sebanyak 9,8 miliar ada  di luar khatulistiwa. Yang 2 miliar, hidup di sekitar garis khatulistiwa.  

Ada tiga kelompok di sini. Kelompok satu Indonesia dengan Filipina, Malaysia, Thailand, Laos.  Blok 1 lagi Afrika Tengah, Kongo Cs. Lalu blok  Amerika Latin.  

Tiga kelompok dengan populasi 2 miliar. Yang lainya 9,8 miliar, hidup di luar wilayah itu. Rentan dengan kehabisan energi, krisis pangan, krisis air. Apa yang mereka lakukan apabila melihat Indonesia?

Ingin menguasai sumber daya alam?

Maka saya tanyakan ke mahasiswa di UI, ITB, UGM, Unibraw, Unhas, Unila, Pattimura sampai Merauke, Lemhanas dan Universitas Pertahanan.  Apa yang akan mereka lakukan jika mereka ada di posisi 9,8 miliar penduduk itu?  Negara-negara itu? 

Dari mahasiswa muncul jawaban antara lain: membeli media untuk menentukan opini dan rekayasa sosial, membayar legislatif menelurkan UU dan Pakta Perdagangan (yang berpihak pada negara lain), sampai ke soal potensi adu aparat hukum, KPK dan Polri. Ini sudah muncul saat saya bicara di Universitas Indonesia.  Saya masih Pangkostrad di era Presiden SBY. Kejadian kan, KPK diadu dengan Polri.

Jadi, dari situ muncul istilah “proxy-wars”? Dari Anda?

Saya sampaikan ke mereka, itulah yang dinamakan proxy wars. Adalah perang dari berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak diketahui siapa lawan siapa lawan, dilakukan oleh non state actors, tapi pasti dikendalikan oleh state, nggak tahu state-nya mana. 

Proxy wars ini adalah perang menggunakan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari ideologi, politik, budaya, agama, segala macam. Dilakukan olen warga negara kita sendiri, tapi dikendalikan dari luar.

Anda setuju dengan mahasiswa, bahwa isu-isu di atas adalah bentuk dijalankannya proxy wars?

Lha itulah proxy wars. Tujuannya logikanya, kalau Anda mahasiswa jadi presiden, di mana negaramu, banyak rakyat hadapi krisis pangan dan energi, apa yang anda lakukan. Saya hanya menyimpulkan apa yang dilakukan oleh mahasiwa.

Anda sendiri sebelum bertemu mahasiswa di kampus-kampus apakah juga mengidentifikasi isu-isu terkait proxy wars ini?

Saya tidak mengidentifikasi. Saya mengajak mereka berpikir secara logika sehingga mereka punya kewaspadaan. Saya mungkin 25 tahun lagi sudah mati. Tapi mereka logikanya nanti jadi orang tua seperti saya saat ini, bagaimana mereka membayangkan anak cucu...menangis, apa yang mau dimakan?

Apakah internal TNI AD pernah membahas isu-isu terkait proxy wars ini?

Saya tidak melalui kajian dengan TNI. Karena kalau kajian di TNI isinya adalah perang dan perang. Sambil memberikan kuliah umum di kampus-kampus, saya sampaikan. Mereka sadar. 

Sampai ada yang bilang, kita bisa diinvasi, dan sebagainya. Semua diskusi saya rekam, saya tuliskan. Jadi di buku catatan, bertambah terus informasinya.

Setelah ke kampus-kampus, dapat masukan, lantas apa follow-up?

Ini jadi masukan ke diri sendiri. Saya juga minta para Panglima Daerah Militer untuk adalah acara bincang-bincang, berbicara dengan masyarakat, termasuk memberikan kuliah umum, sehingga masyarakat sadar dan waspada. Mereka jadi tidak mudah dimanfaatkan.  

Mari kita bicara dengan hati nurani dan logika. Tentu saja akhirnya saya sentuh Pancasila, yang sekarang mulai dilupakan. Pancasila berisi nilai-nilai yang luhur. Misalnya gotong-royong. 

Ini juga  disebutkan Presiden Jokowi bahwa kita harus gotong-royong dalam mencapai apa yang disebut dalam visi misi. Ini soal eksistensi kearifan lokal bangsa Indonesia. 

Menurut analis asing, kecenderungan memunculkan isu proxy wars terjadi terutama di era Presiden Jokowi?

Saya sudah bicara saat Pangkostrad, masih era SBY, dalam pertemu dengan civitas akademika UI.

Dalam beberapa pertemuan di kampus disinggung juga soal bahaya narkoba dan demo buruh sebagai bagian dari isu proxy wars. Demo menentang oligarki atau kekuasaan juga masuk kategori ini?  Juga disebutkan bahwa pada akhirnya tinggal media dan LSM yang masih mengkritisi pemerintah.  Keduanya juga  bakal dilemahkan. Benar demikian?

Kalau terpotong-potong iya,  bisa disimpulkan demikian.  Secara utuh saya katakan, demonstrasi buruh denga cara intimidasi, itu tidak bisa dibenarkan. Pabrik yang tidak demo didatangi, harus demo, itu namanya mengatasnamakan rakyat, menyandera rakyat. 

Di era demokrasi  kita bebas bicara, tapi jangan diintimidasi untuk demo. Saya tidak bicara demo ke kekuasaan sebenarnya. Lebih kepada demo buruh yang sempat membuat 13 perusahaan di Jabodetabek terpaksa tutup. Karena diintimidasi. 

Bagaimana dengan narkoba?

Coba kita ingat-ingat. Tahun lalu di Diskotik Stadium,  ditemukan 45.000 butir ekstasi, digerebek polisi. Logikanya, kalau Mbak Uni jual rokok, tanya sama mereka, satu hari laku 10 bungkus. Kira-kira  yang ditaruh  di etalase 100 nggak? Taruhlah segitu.  

Kalau yang digerebek 45.000 butir, katakanlah 10 persen, ada 4.500 konsumen dari satu tempat saja. Itu konsumen menengah ke atas. Itu kalau dibiarkan apa yang terjadi? 

Kemudian, terakhir 800 kg sabu-sabu ditemukan. Tanya deh itu dipakai berapa orang? Di berapa tempat?  Apabila dibiarkan, betapa bahayanya? Sekarang ini sudah berapa meninggal setiap hari? Itu potensi lost generation.

Itu menjelaskan mengapa TNI dukung hukuman mati ya?

Bukan presiden yang menghukum mati. Tapi  pengadilan. Proses hukum sudah dilalui, dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, kasasi sampai peninjauan kembali. Kalau semua proses ini diragukan, ya sudah dikeluarkan saja yang sekarang di penjara.

Presiden itu sayang sama rakyatnya. Ingin selamatkan dari kecanduan.

Siapa melakukan proxy wars ini? Anda kan juga sebutkan harga pangan yang naik bagian dari upaya proxy wars?

Pangan langka, itu bagian dari proxy wars. Tiba tiba beras langka. Tujuannya, beras langka dong, kita impor dong.  

Di Thailand, Januari harga beras Rp 4.000 lho per kilogram. Kalau saya dengan Mentan dan Menteri Perdagangan kompak masukin 2 juta ton. 

Saya bilang ke Presiden, situasi rawan, kita kasih harga murah biar masyarakat ketawa semua, harga beras murah rakyat senang kita impor, kita jual 6.000 Pak. Saya dapat untung berapa? 4 T.  

Tapi tidak kita lakukan. Ada yang membuat beras jadi langka dan mahal saat itu.

TNI AD ikut serta amankan swasembada dan ketersediaan beras?

Saat apel danrem dan dandim  se Indonesia di Pangkalan Bun (5/12/2014), Presiden perintahkan Mentan agar 3 tahun swasembada. Jika tidak, akan dicopot. TNI AD bantu pendampinginan atas pencapaian  mentan. 

Ini perintah Presiden sebagai panglima tertinggi. Saya katakan apabila dalam 3 tahun  sayaa tidak mampu, saya tidak pantas jadi KSAD. 

Karena soal pangan sangat rawan. Salah satu yang dibuat, adalah Indonesia berubah dari negara agraris menjadi negara industri.

Maksudnya?

Begini, kita dibuat jadi negara industri dengan cara, begitu petani lagi asyik-asyiknya, semua panen bagus, harga turun, petani frustasi, dia ke kota jadi buruh. Upah buruh murah, investor datang ke proyek-proyek padat karya. 

Ketika kita sudah menjadi negara industri, maju industrinya, tiba-tiba produk kita diembargo. Tidak bisa ekspor. Nggak bisa kembali ke agraris.  

Ingat pidato Soekarno saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian di Universitas Indonesia, 27 April 1952, 63 tahun lalu? Menurut Bung Karno, mati hidupnya bangsa tergantung ketahanan pangan.  

Kalau perlu kita wujudkan ketahanan pangan kalau perlu dengan revolusi. Ini masih relevan. Masih valid. — Rappler.com

Uni Lubis adalah mantan pemimpin redaksi ANTV. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.