Jokowi buka suara soal demo 4 November

Rappler.com
Jokowi perintahkan aparat bersiaga antisipasi unjuk rasa 4 November. Demonstrasi adalah hak warga, tapi ketertiban umum tetap yang utama, kata Presiden

DIKAWAL. Pengunjuk rasa menentang Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama, pada 13 Oktober 2016, mendapat pengawalan dari petugas Kepolisian dan TNI. Foto oleh Zachary Lee/Rappler

JAKARTA, Indonesia — Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan aparat untuk bersiaga dan bekerja secara profesional untuk mengaktisipasi aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Jumat mendatang, 4 November 2016.

Isu ini merebak di media sosial dan media massa sejak pekan lalu, sehingga memicu Jokowi untuk akhirnya secara resmi angkat bicara.

“Demonstrasi adalah hak demokratis warga tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak,” kata Jokowi usai menghadiri acara Peringatan Hari Menabung Sedunia Tahun 2016 di Jakarta Convention Center, pada Senin pagi, 31 Oktober.

Ia mengatakan bahwa pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum. 

“Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun,” ujarnya.

Unjuk rasa 4 November adalah kelanjutan dari aksi sebelumnya pada 13 Oktober oleh organisasi massa berbasis keagamaan. Mereka menentang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. 

(FOTO: Gelombang unjuk rasa menentang Ahok)

Dalam demo mendatang, ormas menyatakan akan menuntut Jokowi untuk menurunkan Ahok dari jabatannya.

Pekan lalu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar memastikan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan elemen masyarakat agar unjuk rasa berjalan tanpa gangguan.

Kepolisian juga menerbitkan surat edaran Siaga I bagi seluruh anggota Brimob agar menunda permohonan cuti karena kebutuhan kekuatan cukup banyak namun jumlah terbatas.

Siaga I terhitung mulai Jumat malam pekan lalu, 28 Oktober, hingga ada pencabutan status terhadap kesiagaan personel Brimob Polri. —Rappler.com