Merebut tafsir Al-Maidah ayat 51

Lies Marcoes
Pertanyaannya, dalam kepemimpinnya, apakah Ahok termasuk pemimpin yang zalim? Di sisi ini mari kita berdebat.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama memberikan keterangan usai diperiksa Bareskim Polri di pada 7 November 2016. Ahok diperiksa sebagai terlapor pada kasus dugaan penistaan agama. Foto oleh Hafidz Mubarak A./Antara

Semula saya tak tertarik untuk ikut mengomentari soal tafsir surah Al-Maidah ayat 51 yang menjadi pangkal munculnya demo pada 4 November 2016 silam. Namun setelah melihat sejumlah debat, termasuk meme yang menggambarkan bahwa kekisruhan berangkat dari hilangnya satu kata “pakai” dalam proses transkipsi video kontroversial itu, saya tak dapat berhenti memikirkan di mana letak benang kusutnya dilihat dari metode penafsiran dan implikasinya.

Secara sederhana dalam tradisi Islam dikenal dua cara mendekatan Al-Qur’an, tekstualis dan kontekstualis. Tekstualis berusaha untuk membaca teks dan memaknainya secara tekstualis, apa adanya. Perseteruan dua pendekatan itu nyaris berlangsung sepanjang usia ilmu tafsir sendiri yang lahir sejak abad ke-8.

Dalam banyak hal ini menjadi masalah ketika hendak menggunakannya sebagai pedoman hidup. Bagi perempuan, ayat-ayat soal anjuran poligami, warisan, kepemimpinan, hingga perkawinan beda agama, terasa tidak adil jika dibaca secara tekstualis. Karenanya, para ahli tafsir, tak melulu penafsir feminis, membasanya dengan pendekatan kontekstualis. Dengan metode itu, diperoleh hasil yang berbeda di tingkat penafsirannya. 

Menurut Sayyidina Ali RA, ayat itu tak bicara sendiri kecuali oleh penafsirnya. Jadi yang menjadi tertuduh sebagai pembohong adalah penafsirnya.

Secara metodologis, biasanya dicari dulu apa “tujuan/maksud hukum yang dikandung ayat”. Misalnya, ayat itu hendak menjelaskan cara mengimplementasikan keadilan, atau larangan menyakiti perempuan, menelantarkan anak yatim, dan kalangan yang dimarjinalkan. Setelah diketemukan maksud ayatnya, maka lahirlah penafsiran yang bisa jadi “beda” dengan bacaan yang tekstualis.

Dalam isu poligami, misalnya, dengan menggunakan tafsir kontekstualis, makna ayat bukan lagi “anjuran poligami” melainkan “pembatasan atau larangan poligami”, sebab tujuan ayatnya adalah keadilan bagi perempuan dan bagi anak-anak yatim. Mufasir modernis abad lampau dari Universitas Al-Azhar seperti Muhammad Abduh memilih pendekatan kontekstual setelah mengamati realitas konteks Mesir. Karenanya, menurut Ulama Azhar ini, poligami dilarang.

Di Indonesia dua pendekatan itu sebetulnya sering dipakai, baik formal maupun informal untuk rupa-rupa persoalan. Dalam keluarga-keluarga yang menyandarkan putusan terkait hukum keluarga kepada tafsir Al-Qur’an, diterapkan tafsir yang kontekstual. 

Misalnya, ketika membagi waris anak lelaki dan perempuan mendapat bagian yang sama meskipun dalam tekstual ayatnya perempuan mendapatkan sebagian atau separuh dari lelaki. Tafsir kontekstual diterapkan mengingat anak yang laki-laki secara de fakto tak lagi mengambil beban dan tanggung jawab sebagai “pelindung bagi keluarga besarnya”, sementara pada ayat itu dijelaskan pada lelaki secara sosiologis zamannya ada beban yang ditanggungnya. Karenanya para mufasir tekstualis pun memberi rasionalisasi, “Lelaki mendapat 2 bagian kotor —bruto, pada perempuan 1 bagian bersih, netto”.

Seorang pengunjuk rasa melintas dekat kobaran api saat unjuk rasa 4 November di Jakarta. Foto oleh M Agung Rajasa/Antara.

Untuk mengubah dari pendekatan teks ke konteks dalam pembagian waris bermacam-macam. Namun yang umum, dbagi dulu sesuai tafsir tekstualis, lalu sang saudara lelaki menghibahkan kepada adik atau kakaknya yang perempuan hingga jumlahnya sebanding atau sama. 

Dalam konteks ini, ulama besar abad lampau dari Banjarmain, Syeikh Asyad Banjar, pun memberikan tafsir konteksual dengan meletakkan secara setara anak lelaki dan perempuan dalam hak penerimaan warisan. Demikian halnya yang disampaikan mantan Menteri Agama Munawir Sjadzali dengan melihat konteks masyarakat Solo di mana perempuan berperan penting dalam ekonomi keluarga. 

Namun tafsir mayoritas hukum keluarga memang mengambil yang tekstualis. “Dua bagian bagi lelaki, ya dua bagian”, demikian umumnya dimaknai.

Demikianlah, secara umum ada dua cara pendekatan dalam memaknai Al-Qur’an, yang dalam bahasa awam pendekatan itu disederhanakan menjadi tekstualis dan kontektualis. 

Bolehkah mengambil pemimpin dari luar agama Islam?

Dalam kaitannya dengan kepemimpinan politik, pegangannya antara lain surah Al-Maidah ayat 51. Ayat itu dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya, 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Ayat ini oleh penafsir teksualis dianggap sebagai larangan mengambil pemimpin di luar yang beragama Islam. Begitu mengambilnya, jika ayat itu dibaca secara tekstualis, maka orang yang memilihnya (misalnya Muslim) termasuk golongan orang yang dipilihnya (misalnya Kristen). Ini tentu tak main-main.

Bagi sebagian penafsir, ayat ini harusnya dibaca secara kontekstual. Pertama-tama dicari dulu tujuan ayatnya, apakah melarang memilih pemimpin dari agama lain atau larangan memilih pemimpin yang zalim. Sebab di ujung ayat yang tidak diberi petunjuk adalah orang yang zalim.

Kalangan penafsir feminis niscaya akan menggunakan pendekatan kedua, larangan untuk memilih pemimpin yang zalim. Dengan begitu, dalam konteks kepemimpinan perempuan, tafsir kontekstual akan memberi ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dengan syarat tidak zalim. 

Dengan cara tafsir seperti itu, ayat “Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan” yang selama ini dijadikan jagoan untuk menolak kepemimpinan perempuan dapat ditafsirkan ulang sehingga memungkinkan bagi perempuan jadi pemimpin.

Sebagai feminis Muslim saya mengatakan ia bisa disebut zalim, ketika ia tak berpihak kepada kelompok yang dimarginalkan dalam struktur yaitu kaum miskin yang digusur

Sekarang mari kita lihat apa yang menjadi kontroversi pada video Ahok di Kepulauan Seribu itu. Penggalan yang dianggap kontroversial adalah “Dibohongi pakai Surah Al-Maidah 51”. 

Pangkal kontroversinya, menurut beberapa pihak, karena ada yang telah mengedit atau menghilangkan kata “pakai” dan karenanya menjadi “Dibohongi surah Al-Maidah 51”.

Tentu saja menjadi sangat jauh beda di antara keduanya. Pada yang pertama, ketika masih lengkap dengan kata “pakai”, maka yang melakukan pembohongan adalah penafsirnya. Sementara ketika kata “pakai” itu hilang, yang bohong adalah Al-Maidah 51 itu sendiri. 

Tapi, menurut Sayyidina Ali RA, ayat itu tak bicara sendiri kecuali oleh penafsirnya. Jadi yang menjadi tertuduh sebagai pembohong adalah penafsirnya.

Katakanlah kata “pakai” masih ada. Para mufasir tekstualis tidak terima mereka dianggap pembohong. Justru mereka merasa-merekalah yang paling akurat dan otentik dalam memaknai teks. Soal kedua, letak masalahnya pada tuduhan bahwa orang yang menafsirkan larangan kepemimpinan non-Muslim secara tekstualis itu disebut pembohong.

Para penafsir yang kontekstualis pun, seperti kami kaum feminis Muslim, tak mengatakan penafsiran yang tektualis itu pembohong, melainkan tak memperhatikan maksud ayat (maqashid syariah) di mana tujuan ayat itu adalah menolak kepemimpinan yang zalim. 

Pertanyaannya, dalam kepemimpinnya, apakah Ahok termasuk pemimpin yang zalim? Di sisi ini mari kita berdebat

Sebagai feminis Muslim saya mengatakan ia bisa disebut zalim, ketika ia tak berpihak kepada kelompok yang dimarginalkan dalam struktur yaitu kaum miskin yang digusur, padahal didalamnya ada perempuan, perempuan tua, anak-anak, anak yatim, manula, dan kelompok disabilitas. Wallahu’alam bishawab. —Rappler.com

Lies Marcoes adalah seorang aktivis perempuan Muslim.