Menolak reklamasi hingga ke Belanda

JAKARTA, Indonesia — Puluhan orang nelayan dari Muara Angke, Jakarta Utara, berkumpul di depan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda pada Rabu, 23 November. Mereka menuntut negeri kincir angin untuk angkat kaki dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Proyek pembangunan tanggul raksasa ini, menurut mereka, menelan biaya hingga triliunan rupiah di perairan utara Jakarta. Hal ini juga mengakibatkan reklamasi, yang membuat ribuan nelayan tak bisa lagi melaut di Teluk Jakarta.

Para nelayan, aktivis, dan mahasiswa yang terkumpul dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta ini juga telah melayangkan dua buah surat protes masing-masing ke Pemerintah Belanda dan perusahaan kredit Atradius.

“Tapi sampai sekarang tidak ada balasannya!” kata Arieska Kurniawaty dari Solidaritas Perempuan.

Keterlibatan Belanda

Dalam surat tersebut, mereka menyebutkan dampak sosial dan lingkungan dari NCICD. Tak hanya itu, banyak perusahaan Belanda ternyata juga terlibat sebagai konsultan reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta.

“Ini menunjukkan bisnis pembangunan pulau palsu memberikan untung bagi Belanda tapi buntung bagi ekonomi pesisir dan nelayan Jakarta,” kata Arieska. 

Pertama, ada Royal Haskoning DHV yang bertanggung jawab atas desain Pulau F dan N; lalu Witeven+Bos yang merancang Pantai Indah Kapuk, Pulau C, D, dan E. Kedua, Pulau G yang menjadi pusat konflik juga dikeruk dan diuruk oleh Van Oord dan Boskalis, dengan jaminan ekspor kredit dari Atradius sebesar 209 juta Euro.

Salah satu contohnya adalah ketika reklamasi Pulau G dimulai, nelayan yang sehari-harinya hanya memerlukan 5-6 liter solar untuk melaut, harus menambah hingga dua kali lipatnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun menurun dari Rp 300 ribu sehari menjadi hanya Rp 50 ribu. Belum lagi jumlah tangkapan yang terus merosot lantaran pencemaran lingkungan.

Perempuan nelayan juga terdampak. Kebanyakan istri nelayan di Jakarta Utara ini ikut suami mereka melaut atau menjadi pekerja sekunder seperti menjemur dan mengolah ikan yang akan dijual.

“Saat pendapatan suami mereka turun, mereka jadi harus menambah jam kerja, bisa 18 jam sehari,” kata Arieska.

Koalisi menyebutkan, pembangunan 17 pulau dan tanggul raksasa ini telah dan akan merampas pekerjaan para nelayan, yang merupakan pelanggaran HAM. 

“Kalau melanjutkan reklamasi, artinya Anda (pemerintah Belanda) mendukung pelanggaran HAM, korupsi, dan kerusakan lingkungan,” kata dia. Padahal, Belanda adalah salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi dalam konservasi ekosistem dan lingkungan hidup.

‘Proyek bukan untuk kami’

Sugianto, perwakilan nelayan yang berorasi, mengatakan hidupnya semakin berat setelah reklamasi dimulai. “Proyek ini justru membebani kami, nelayan! Padahal laut itu sumber hidup kami,” teriaknya yang mengenakan bendera merah putih seperti jubah.

Ia menuntut perwakilan dari Kedubes Belanda untuk keluar dan menemui nelayan. Bagaimanapun juga, ada tangan mereka yang tercampur dalam pusaran reklamasi ini.

Akhirnya, Deputy Head Mission Netherlands Embassy Jakarta Ferdinand Lahnstein pun keluar dan berdialog dengan para nelayan. Pertama, Arieska menuntut supaya Pemerintah Belanda segera menanggapi surat laporan dari koalisi.

“Saya tidak tahu apakah sudah diterima atau belum, silakan Anda kirim lagi, pekan depan kami pastikan ada balasan,” kata Lahnstein. Peserta aksi memprotes jawaban tersebut karena dinilai sudah terlalu lama. Surat sudah dilayangkan sejak Oktober lalu.

Lahnstein kemudian menjanjikan dialog antara pihak Kedubes Belanda dengan para nelayan, yang akan berlanjut laporan langsung kepada pemerintah di sana. Seorang aktivis, Reiza Patters, berteriak menolak.

“Kami tidak mau dialog dengan Anda! Kami ingin Anda angkat kaki dari proyek reklamasi,” kata dia, yang disambut teriakan setuju dari para nelayan.

Lahnstein tidak menanggapi hal tersebut, namun tetap menjanjikan dialog antar kedua belah pihak. Menurutnya, Kedubes Belanda tidak memiliki wewenang apapun dalam NCICD dan reklamasi.

“Ini adalah komitmen kami untuk membantu Pemerintah Indonesia mengatasi penurunan permukaan tanah,” kata dia sebelum meninggalkan lokasi.

Koalisi sendiri sebenarnya menggelar aksi ini dalam rangka kunjungan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Namun, yang bersangkutan tidak mendatangi lokasi aksi.

Selain di Jakarta, Belanda juga menjalin kerja sama penanggulangan banjir rob di Semarang, lewat percepatan pembangunan Polder Banger.—Rappler.com