Kalimat-kalimat mengusung semangat NKRI Harga Mati dan promosi Bhinneka Tunggal Ika tengah marak. Kalimat-kalimat itu digunakan oleh panitia dan peserta aksi ini-itu, termasuk yang mengusung tema membela agama Islam dan yang mengusung cinta Indonesia.
Di antara keduanya, muncul suara-suara sumbang, termasuk yang ingin menjatuhkan kepemimpinan secara inskonstitusional. Mereka, menurut saya, adalah pencilan (outlier). Jumlahnya kecil. Suaranya kencang. Tidak bisa dianggap enteng. Tapi juga tak perlu menghabiskan energi terlampau besar mengurusinya.
Sejak Oktober lalu publik disuguhi beragam demo, aksi, dan parade. Terakhir, pada Rabu, 30 November, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelar Apel Nusantara Bersatu. Acara yang juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian itu diikuti oleh ribuan peserta yang memadati Lapangan Monumen Nasional di Jakarta Pusat. Acara serupa digelar secara bersamaan, di berbagai kota. Masif.
Jumat, 2 Desember, ratusan ribu peserta aksi ibadah bersama akan memenuhi Lapangan Monas pula. Mabes Polri memperkirakan #Aksi212 akan dihadiri sekitar 250 ribu orang. Drama menjelang aksi Bela Islam yang akhirnya dikemas dengan acara Ibadah Salat Jum’at bersama ini begitu panjang dan membuat segenap negeri tegang. (BACA : Sentuh hati peserta aksi 2 Desember polisi kerahkan Pasukan Asmaul Husna).
Kepada mereka yang giat menggelorakan semangat NKRI harga mati dan Bhinneka Tunggal Ika, saya ingin mengajak untuk mengingat beberapa hal. Ajakan ini berlaku untuk saya juga, alias #note2self.
Semangat NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu semangat yang perlu diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu dan berbasis kepada lapisan rakyat paling bawah, termasuk mereka yang selama ini mengalami diskriminasi karena ekonomi, sosial, agama dan kepercayaan, suku, jenis kelamin dan perlakuan hukum. Hari ini, saya miris dengan apa yang dialami oleh sejumlah warga Papua dalam aksi menuntut referendum. Perasaan yang sama terjadi manakala terjadi aksi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah dan atau Syiah.
Ketika perasaan diperlakukan tidak adil (injustice) masih dirasakan sebagian warga, maka di situlah ada ancaman terhadap NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya ingat kalimat cadas Buya Syafii Maarif: “Ikan Membusuk dari Kepalanya”. Kalimat ini disampaikan berkaitan dengan sikap koruptif yang dilakukan pejabat publik.
Menurut saya hal ini berlaku bagi pemimpin dalam segala hal, termasuk memberi contoh kepada warga. Popularitas pemimpin bisa tergerus manakala warga melihat pemimpin ternyata mengakomodir sosok-sosok yang dikenal memiliki rekam-jejak minor, termasuk dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi.
Koruptor, pengrusak lingkungan, pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), pelaku teror dengan kekerasan, pejabat publik yang mengutamakan korporasi ketimbang Kepentingan rakyatnya, sesungguhnya mereka adalah ancaman bagi NKRI. Saya ingat ada slogan politik dalam kampanye Pilpres 2014, “orang baik, dukung orang baik.”
Menurut saya ini salah satu slogan yang buruk dan berakibat terbelah-nya masyarakat Indonesia, dan itu masih terasa sampai saat ini. Menempatkan yang tidak berada di kelompoknya atau mendukung kelompoknya sebagai orang tidak baik. Membangun tembok pembatas. Menciptakan masyarakat yang terkotak-kotak oleh pilihan politik.
Slogan seperti ini sama bahayanya dengan yang mengatakan mereka yang tidak seagama adalah kafir dan karena itu halal darahnya. Mari pikirkan hal ini ketika berteriak soal NKRI, dan saat mengkultuskan seseorang menjadi ikon Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam dua pekan setelah janji Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkait penanganan kasus dugaan penistaan agama yang menimpa Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaya Purnama, kita melihat gerak cepat polisi dan kejaksaan. Hari ini, Kejaksaan menyerahkan berkas kasus Ahok ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Semua terjadi dalam kurang dari satu bulan.
Saya paham jika masih banyak yang mempertanyakan integritas proses hukum termasuk lembaga peradilan kita. Tapi, gerak cepat aparat saya harapkan membantu meredakan tensi politik terkait dengan Pilkada DKI Jakarta ini. Tuntutan proses hukum sudah dijalankan. Polisi juga sudah memberikan jalan tengah dengan memberikan jalan dan dukungan bagi pelaksanaan aksi ibadah bersama #212 di Lapangan Monas. Jika pada hari ini Jokowi bisa ikut salat Jumat bersama, ini bakal makin meneduhkan situasi.
Catatan bagi para buzzer politik termasuk pendukung Jokowi, agar jangan membuat upaya pontang-panting yang dilakukan Jokowi menjadi sia-sia.
(BACA : Apakah Aksi Bela Islam 2 Desember masih perlu dilakukan?)
Kamis siang, 1 Desember, saya mendengarkan secara langsung kisah di balik layar negosiasi dan persiapan pengamanan aksi ibadah 2 Desember, dari versi Kapolri Tito Karnavian. Dia mencoba nampak tetap ceria dan optimistis bahwa aksi akan berjalan damai. Salah satunya, karena komitmen koordinator aksi. Sejumlah kritik dan masukan saya sampaikan.
Kapolri bersikap terbuka terhadap kritik publik dan media. Saya berharap demo berjalan damai. Bukan karena Tito atau Jokowi. Tapi karena saya yakin, jika ada yang ingin berbuat rusuh dan melakukannya pada hari ini, yang menjadi korban pertama kali adalah rakyat biasa, peserta aksi, yang benar-benar ingin beribadah dan menunjukkan kecintaan terhadap agamanya.
Minggu ini saya bertemu dengan 3 narasumber orang asing. Semua bertanya, “bagaimana situasi Indonesia saat ini? Saya mendapat informasi kondisinya genting.” Saya menjawab,”ada gejolak, tensi naik, tetapi saya yakin Indonesia baik-baik saja.
Dan Jokowi sebagai presiden, aparat dan kita semua menarik pelajaran penting dalam dua bulan terakhir, yakni tidak bisa menganggap enteng keluhan warga. Sekecil apapun mereka. Karena ketidakpuasan setiap saat bisa membesar. Ketika sudah terlalu besar, kian sulit mengelolanya. – Rappler.com
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.