Tim Ahok-Djarot keluhkan persoalan administrasi pemilih

Ursula Florene
Tim Ahok-Djarot keluhkan persoalan administrasi pemilih
Banyak pendukung tidak memperoleh C6 hingga penulisan NIK tidak sesuai

 

JAKARTA, Indonesia — Tim pemenangan pasangan calon nomor dua Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat  mengeluhkan persoalan administrasi yang dihadapi pendukungnya menjelang pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Banyak yang belum menerima formulir C6 hingga kesalahan tulis NIK.

“Fakta yang kami temukan di lapangan, rekapitulasi dari laporan 4 hari terakhir menyangkut terhambatnya distribusi C6, banyak yang melaporkan tidak terlayani dengan baik dengan varian macam-macam,” kata anggota tim pemenangan bagian data pemilih dan saksi I Gusti Putu Artha di Jakarta pada Selasa, 18 April 2017.

Lewat pusat pengaduan BaDja, tim menerima 1.483 laporan. Ada juga yang melapor langsung kepada Putu melalui ponsel pribadinya. Jenis keluhan yang diterima adalah pendukung yang tidak menerima C6 secara kolektif. Jumlahnya dapat mencapai ratusan orang. 

Saat diprotes ke kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), jawaban yang diterima pun tak memuaskan. “Statement-nya sederhana, gak usah bawa C6 gak apa-apa, kan bisa bawa KTP,” kata Putu menirukan laporan tersebut.

Ia juga mempertanyakan banyaknya laporan soal perbedaan NIK di C6 dan KTP-elektronik pemilih. Jenisnya beragam, mulai dari kurang digit angka hingga salah total. Bahkan, ada juga laporan yang menyebutkan seluruh NIK pemilih dari 1 TPS dituliskan keliru. “Kalau asumsinya human error, gak masuk akal,” kata Putu.

Persoalan serius 

Putu melihat persoalan C6 sebagai sesuatu yang serius karena dapat membuat pemungutan suara di satu tempat diulang. Seperti misalkan, kejadian di TPS 29 Kalibata yang melakukan pemungutan suara ulang pada putaran pertama, karena ada yang ketahuan menggunakan C6 orang lain untuk mencoblos.

Kekhawatiran tim semakin meningkat karena ada isu pengerahan massa dari luar kota pada Rabu, 19 April 2017. “Karena itu besok parameternya KPU menjelaskan berapa C6 yang ditarik. Karena kalau malam ini C6 tak diserahkan ke pemilih maka akan direkap ke KPPS dan diketahui hasilnya,” kata Putu.

Putu mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta namun pesimistis. Persoalan utama menurutnya berada di akar rumput, atau panitia TPS.

Lantas, bagaimana caranya mengatasi persoalan ini? “Kita komunikasi serius dengan teman-teman di bawah. Kurang lebih, ‘ibu bapak bantu kami, kalau bbelum diberikan C6 hubungi teman-teman lain yang belum datang juga dan datangi KPPS-nya. Minta haknya,'” kata dia.

Cara ini, lanjutnya, efektif di beberapa tempat. Ia juga mengimbau pendukung untuk datang secara bergerombolan bila pelaporan pribadi tak diacuhkan.

Demikian juga dengan kesalahan NIK, yang dicurigai sebagai desain kecurangan. Ia mengatakan KPUD memang mengatakan formulir C6 bukan persyaratan wajib, selama membawa identitas resmi seperti KTP, SIM, atau Kartu Keluarga (KK).

Bila ada pihak yang kemudian mempersulit pemilih yang sudah membawa persyaratan ini, berarti ada sesuatu di baliknya. “Kalau karena itu orang dihambat masuk TPS maka terbukti itu desain. Kalau besok tak terjadi apa-apa ya berarti aman-aman saja,” kata dia.

Salah satu contoh persyaratan yang dipersulit adalah, bila orang tersebut sudah memperlihatkan KTP, akan diminta SIM hingga KK. Karena itu, tim mengimbau pemilih untuk membawa semua dokumen tersebut ke TPS. “Kami tak mau dikadali lagi,” kata dia.

Tim pemenangan tetap waspada hingga rekapitulasi berakhir. Mereka bahkan menyiapkan 3 orang ahli hukum independen untuk mengurus permasalahan di lapangan, juga 20 jalur pusat pengaduan telepon.

Mengirim utuh 

Terkait C6 bermasalah, Komisioner KPUD Jakarta Moch Sidik meminta supaya yang bersangkutan mengirimkan formulir C6 utuh. “Teman-teman operator meminta supaya formulir C6 difoto close up utuh, ada tandatangan basahnya. Kita harus berhati-hati,” kata dia.

Meski demikian, ia membantah kalau tanpa C6 atau berbeda data tak dapat memilih. Selama terdaftar di DPT dan dapat menunjukkan identitas resmi, maka petugas tetap wajib melayani.

Sebagai informasi, laporan terbanyak yang diterima tim Ahok-Djarot berasal dari warga di kawasan Rusun Albo Cakung Barat, Komplek Taman Modern Cakung, Apartemen Park View Sunter, Perumahan Green Lake Cengkareng, Komplek Perumahan Puri Mansion Jakarta Barat. Rata-rata, pasangan Ahok-Djarot unggul di lokasi tersebut. 

—Rappler.com

Add a comment

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.