Indonesia

Tarik ulur anggaran 100 hari program Anies-Sandi

Ursula Florene
Tarik ulur anggaran 100 hari program Anies-Sandi
Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sudah 'mengunci' APBD Perubahan 2017 hingga tahun depan.

JAKARTA, Indonesia – Meski telah memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017, perjuangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno belum berakhir. Mereka masih harus berhadapan dengan masalah anggaran selama 3 bulan pertama pemerintahan mereka.

Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama telah ‘mengunci’ APBD-P 2017 yang mencakup hingga 3 bulan pertama pemerintahan Anies-Sandi. Akibatnya, beberapa program unggulan Anies-Sandi terancam tidak bisa terealisasi.

“Enggak bisa, kalau APBDP kan masih punya kita. Yang mau susun kan kita udah lakukan yang sama,” ujar Ahok yang ditemui di Balai Kota pada Kamis, 4 Mei.

Hal tersebut disayangkan tim pengusung Anies-Sandi. Kini, mereka tengah mengupayakan berbagai cara untuk memasukan program kerja prioritas selama tiga bulan pertama. Salah satu anggota tim pemenangan, Syarif, menrinci apa saja yang akan mereka lakukan agar tetap bisa memasukan program unggulan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra itu.

Langkah pertama, dengan membentuk tim persiapan atau populer disebut sebagai tim sinkronisasi – yang bertujuan melobi penyusunan APBD-P 2017.

“Selama masih bisa dan tidak mengganggu, kami akan coba masukin program Pak Anies,” kata Syarif di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Jalan Cicurug, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Mei.

Sementara, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, M. Taufik berharap ada keterbukaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini untuk dapat melibatkan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam penyusunan APBD-P 2017. Bila tidak, maka akan sulit mengukur 100 hari kinerja pertama mereka.

“Seyogyanya ada tiga bulan dilaksanakan Anies-Sandi, maka APBD-Perubahan seyogyanya memberikan ruang bagi program prioritas Anies-Sandi. Di samping program yang telah ditetapkan,” kata dia.

Bila progam-program tersebut tetap dipaksakan untuk berjalan namun tak ada dalam APBD-P maka akan dipermasalahkan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemakaian anggaran untuk program tersebut menjadi temuan atau tidak wajar.

Selain pendekatan lewat tim sinkronisasi yang diperkirakan rampung pekan ini, mereka juga mencari masukan dari Kementerian Dalam Negeri terkait kewenangan gubernur baru untuk mengubah anggaran.

“Supaya transisi ini berjalan baiklah. Kami konsultasi apakah dimungkinkan untuk bisa memasukan program dalam APBD-P 2017,” tutur Syarif.

Masih bisa diubah

Pekan depan, Komisi A DPRD juga mengatakan akan memanggil Bappeda terkait hal ini. Mereka juga sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. Pembicaraan tak hanya mencakup APBD-P semata namun juga Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018.

Saat ditemui di Balai Kota, Saefullah mengatakan memang masih ada kemungkinan APBD-P 2017 untuk diubah.

Bisa (diubah), kalau nanti TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), gubernur, dan DPRD sepakat, maka masih bisa (anggaran diubah),” katanya.

Ia juga mencontohkan pengalaman saat pergantian gubernur dari Fauzi Bowo ke Joko “Jokowi” Widodo pada 2012 lalu. Saat itu, selain tidak mendorong kebijakan yang bersifat strategis, Foke juga memfasilitasi program Jokowi selama 100 hari pertama.

Saefullah juga mengatakan masih akan menunggu petunjuk dari Kemendagri. Meski tidak tercantum secara eksplisit, ia mengatakan sudah ada petunjuk soal perubahan anggaran di Permendagri 13 tahun 2006 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ia juga masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kemendagri yang rencananya akan dikeluarkan pekan depan. Meski demikian, aturan turunan tersebut tidak detail menyebut soal APBD-P 2017.

“Lebih merujuk pada penyusunan APBD 2018,” kata dia.

Ketua Bappeda Tuti Kusumawati juga mengungkapkan hal yang sama. Karena semua akan kembali lagi ke Kemendagri, maka Bappeda akan menunggu instruksi jelas dalam rangka APBD-P 2017 hingga RKPD 2018 yang masih akan disusun oleh Ahok.

Hingga saat ini, pedoman umum yang ada terkait penyusunan APBD-P hingga RKPD masih menggunakan versi tahun 2016. Ia akan menunggu apakah Kemendagri akan mengeluarkan arahan lain.

“Butuh pedoman menyeluruh. Kemendagri mestinya beri arahan jelas supaya kami kerjanya bisa gamblang dan jelas arahannya ke mana,” kata Tuti.

Sebagai pelaksana, mereka hanya akan mengikuti arahan dari Kemendagri.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Arsan Latif membenarkan pihaknya tengah menyusun juknis terkait APBD 2018. Namun, masih belum jelas kapan akan dikeluarkan.

Hapus program

Anies-Sandi memang sudah memiliki rencana besar untuk merombak Jakarta pada masa pemerintahannya. Salah satu kebijakannya yaitu mengevaluasi kembali program-program Ahok.

“Program mercusuar seperti KJL, bedah rumah dikaji ulang, (subsidi) daging, bebas pajak bangunan 3 milyar, dan KLB,” kata Syarif.

Bila memang secara kajian tidak bermanfaat, maka tak menutup kemungkinan program tersebut dihentikan. Tak hanya itu, Taufik pun sudah sejak lama menyuarakan kemungkinan reorganisasi pejabat pemerintah provinsi. Mulai dari posisi sekretaris daerah hingga walikota dan pemegang anggaran strategis,

Apakah dengan rencana-rencana besar ini Anies-Sandi akan berhasil membawa Jakarta maju kotanya, bahagia warganya? – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.