Ini penyebab Lapas Nusakambangan sering ‘kebobolan’

CILACAP, Indonesia — Meski Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusambangan seringkai disebut-sebut sebagai salah satu Lapas terketat di Indonesia, namun sejumlah kasus ‘kebobolan’ masih kerap terjadi di Lapas ini.

Pada 9 Juli lalu, misalnya, dua narapidana kabur dari (Lapas) Besi Nusakambangan. Meski kedua nara pidana tersebut kembali tertangkap, namun lepasnya mereka memunculkan satu pertanyaan: Kok bisa?

(Baca: Gunakan sarung, dua napi Nusakambangan berhasil kabur)

Sebulan kemudian Lapas Nusakambangan kembali disorot setelah polisi menyebut penyelundupan 1,2 juta butir ekstasi dikendalikan dari dalam Lapas Nusakambangan.

Seorang narapidana bernama Aseng disebut-sebut sebagai pengendali atau bandar 1,2 juta butir ekstasi tersebut. Dan Aseng adalah salah satu narapidana di Lapas Nusakambangan.

Saat Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Cilacap menggeldehan sel tahannya, mereka menemukan satu unit telepon genggam. Pertanyaan pun muncul: Dari mana datangnya telepon genggam tersebut?

(Baca: Misteri HP Aseng, pengendali 1,2 juta butir ekstasi dari Nusakambangan)

Karena itu Kemenkum HAM akhirnya melakukan evaluasi terhadap Lapas Nusakambangan. Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jateng Ibnu Chuldun mengatakan evaluasi dilakukan untuk memetakan kondisi Lapas Nusakambangan.

Hasilnya, kondisi Lapas Nusakambangan jauh dari kata layak dan tak memenuhi  standar lembaga pemasyarakatan. Ini, antara lain, bisa dilihat dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).

Saat ini, kata Ibnu Chuldun, Lapas Nusakambangan masih kekurangan 712 pegawai pengamanan baru. Perekrutan CPNS Kemenkum HAM 2017 yang dimulai Agustus ini rupanya belum mampu menyelesaikan masalah itu. 

Sebab, menurut Ibnu, dari hasil perekrutan ini, Jawa Tengah hanya mendapatkan porsi 700 pegawai yang disebar ke 58 UPT di Jawa Tengah, termasuk Nusakambangan.  

Dari total jumlah itu, Nusakambangan hanya kebagian jatah 150 pegawai baru. Dengan demikian, Lapas Nusakambangan masih akan kekurangan 562 pegawai pengamanan. “Masih jauh dari kebutuhan ideal,” kata Ibnu.

Selain itu, Ibnu melanjutkan, pihaknya juga menghendaki adanya penguatan pengamanan dari unsur Polri pada setiap Lapas, Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk Lapas yang dihuni bandar dan pengedar narkoba, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Densus 88 pada Lapas yang dihuni napi teroris. 

Selain keterbatasan jumlah pegawai pengamanan, Nusakambangan juga terkendala minimnya sarana keamanan yang memadai.  Keberadaan CCTV yang penting untuk mengawasi napi di tengah keterbatasan jumlah pegawai, misalnya, masih sangat minim. 

Alat pengacak sinyal handphone (Jammer) yang dimiliki Lapas untuk meniadakan sinyal di lingkungan Lapas juga masih kurang. Sedangkan Jammer yang berfungsi saat ini hanya berlaku untuk frekuensi GSM. 

Belajar dari kasus Aseng yang masih bisa menyimpan handphone di kamar sel, Kemenkum HAM akan memastikan Nusakambangan steril dari sinyal. 

Pihaknya juga akan memindahkan seluruh kantor Lapas se Nusakambangan ke pos Wijayapura. Dengan demikian, pulau Nusakambangan benar-benar bisa zero sinyal. 

Selama ini, beberapa kantor Lapas di Nusakambangan masih menggunakan jaringan internet untuk keperluan database pemasyarakatan. “Jika ada napi yang cerdas bisa saja dia bocorkan (sinyal) ini. Sehingga kita carikan solusi agar tidak ada sinyal yang merembes,” katanya. —Rappler.com