Jokowi: Target pertumbuhan ekonomi 2018 adalah 5,4%

JAKARTA, Indonesia — Dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,4%, yang dicapai dengan dukungan konsumsi rumah tangga yang terjaga, meningkatnya  investasi, dan kinerja ekspor-impor yang membaik. Angka ini adalah indikator pertama ekonomi makro 2018.

“Tahun 2018, pemerintah akan fokus mendukung  pertumbuhan di kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional,” kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo, dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2018 di depan Sidang Paripurna DPR RI, sekaligus pembukaan masa sidang I tahun 2017-2018.

Indikator kedua, kata Jokowi, inflasi ditetapkan di kisaran 3,5%  yang akan dijaga melalui perbaikan kapasitas produksi, stabilitas harga, serta harga komoditas global yang masih relatif rendah.  Begitupun, Jokowi mengingatkan pentingnya memperhatikan  dampak cuaca terhadap stabilitas pangan. “Ini risiko yang perlu diperhatikan, karena cuaca bisa berdampak naiknya inflasi,” ujar Jokowi, yang sudah berganti baju menggunakan setelan jas warna gelap denga dasi warna merah.

Indikator ketiga, adalah nilai tukar atau kurs rupiah ditargetkan ada di angka Rp13.500  per dolar Amerika Serikat (AS). 

Indikator keempat, adalah  rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan ditargetkan dikisaran 5,3%. 

Indikator kelima, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Prices/ICP) ditargetkan berada di kisaran US$ 48 per barel.

Keenam, Lifting  volume minyak dan gas bumi ditargetkan mencapai  2 juta sampai 2.050 ribu barel per hari (bph), dengan lifting minyak bumi sekitar 800 ribu bph dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Jokowi juga menyampaikan kebijakan strategis dalam RAPBN 2018. Belanja negara tahun 2018 direncanakan sebesar Rp  2.204,4 triliun, akan diarahkan utamanya ke pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dan mencapai  masyarakat yang  berkeadilan, meningkatkan efektiftitas program perlindungan sosial, penajaman belanja program  pendidikan , kesehatan, dan infrastruktur. 

“Program perlindungan sosial akan ditingkatkan, dalam bentuk perluasan cakupan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta keluarga dan cakupan bantuan iuran BPJS kesehatan mencapai 92,4 juta orang,” kata Jokowi.

Pemerintah  juga akan mengalihkan bantuan pangan beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan pangan non tunai, yang  diperluas penerima manfaatnya. Untuk mengendalikan inflasi  dan meningkatkan daya beli pemerintah akan tetap alokasikan subsidi tenaga listrik, Bahan Bakar Minyak, pupuk dan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan perumahan serta pelayanan publik.

“Untuk mencapai beberapa sasaran pembangunan di atas diperlukan pendapatan negara senilai Rp 1.878,4 triliun,” ujar Jokowi.  Dia juga mengatakan, dengan mengacu kepada  tema kebijakan fiskal tahun 2018, dan strategi yang mendukungnya,  maka Pendapatan negara dalam RAPBN 2018 direncanakan sebesar Rp 1.878,4 triliun.  Dari jumlah itu sebanyak Rp 1.609 triliun direncanakan berasal dari Penerimaan pajak, dan dari Penerimaan  bukan pajak sebesar Rp  267,9 triliun. 

Belanja Negara dalam RAPBN 2018 direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.443,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 triliun.

Defisit anggaran dalam RAPBN 2018 direncanakan menjadi Rp 325,9 triliun atau setara dengan 2,19% dari PDB. “ Sasaran defisit itu lebih rendah dari outlook-nya pada 2017 yang sebesar 362,9 triliun atau 2,67% dari PDB,” kata Jokowi.

Sidang paripurna  pembukaan masa sidang I 2017-2018 ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.  Dalam pengantar di awal sidang, Fadli Zon mengatakan bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto kurang sehat. –Rappler.com