Setelah ke Bangladesh, Indonesia kirim bantuan untuk warga Rohingya di Myanmar

Setelah ke Bangladesh, Indonesia kirim bantuan untuk warga Rohingya di Myanmar
Ada 20 ton bantuan yang akan diberikan Indonesia kepada warga Rohingya di Rakhine State

JAKARTA, Indonesia – Setelah sukses mengirimkan bantuan seberat 78 ton ke Bangladesh, Pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan bagi pengungsi Rohingya yang ada di Rakhine State. Kepastian informasi itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei ketika memberikan keterangan pers di Lanud Halim pada Selasa, 19 September.

Menurut Willem, pengiriman bantuan akhirnya diarahkan ke Myanmar karena gudang untuk menyimpan bantuan kemanusiaan di Cox’s Bazar, Bangladesh sudah penuh. Indonesia mendahulukan untuk mengirim bantuan ke Bangladesh, karena derasnya arus warga Rohingya yang mengungsi ke wilayah perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh.

Data dari PBB bahkan mencatat ada sekitar 410 ribu warga Rohingya yang telah tiba. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak.

Willem menjelaskan pengiriman bantuan telah mendapatkan izin prinsip dari Pemerintah Myanmar. TNI Angkatan Udara juga sudah memperoleh flight clearance atau perizinan untuk terbang. Bantuan rencananya mulai dikirim pada Rabu, 20 September sekitar pukul 14:00 WIB.

Ada sekitar 20 ton bantuan yang akan dikirim ke Rakhine, Myanmar dan akan diangkut menggunakan dua pesawat Hercules. Masing-masing pesawat akan memuat 10 ton bantuan.

“Berdasarkan need assessment dari pengungsi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan 20 ton bantuan berupa 5 ton makanan siap saji bagi ibu hamil dan balita, 7.000 sarung, 20 tenda pengungsi, 1 ton alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta water treatment untuk penjernih air,” ujar Willem.

Pengiriman bantuan ini, katanya, sudah sesuai dengan kebutuhan pengungsi warga Rohingya yang menjadi pedoman utama BNPB untuk memilah barang-barang yang jadi prioritas pengiriman.

Pasti diterima

KETERANGAN PERS. Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei tengah memberikan keterangan pers soal distribusi bantuan untuk pengungsi Rohingya dari Indonesia pada Selasa, 19 September. Foto oleh Ananda Nabila Setyani/Rappler

Di kesempatan yang sama, Willem menjelaskan jika BNPB tidak memiliki tantangan berarti dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya. Bagi mereka, ini sudah menjadi kegiatan sehari-hari dalam mendistribusikan bantuan ke luar negeri.

“Kami berpengalaman mengirim bantuan ke Nepal, Haiti, Filipina, Myanmar, Jepang dan Korea Utara. Political commitment dari pemerintah juga sangat kuat, sehingga membuat semakin mudah,” kata dia.

Ia mengaku tidak ingin mengomentari lebih jauh pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bantuan Indonesia bagi pengungsi Rohingya adalah aksi pencitraan. Willem menyerahkan kepada publik untuk menilai sendiri apa yang tengah mereka kerjakan.

Namun, Willem dapat memahami adanya kekhawatiran barang bantuan tidak diterima warga Rohingya di Bangladesh. Namun, Pemerintah Indonesia akan mengusahakan dan memastikan bantuan tepat sasaran.

“Terkait hal itu (pendistribusian bantuan) merupakan kapasitias dari pemerintah setempat. Kami tidak bisa ikut campur. Tapi, kami boleh memonitor dan meyakinkan bahwa barang itu harus benar-benar diterima para pengungsi,” kata dia.

Tim delegasi atau diplomat Indonesia memang tidak diizinkan untuk terjun langsung ke kamp pengungsian di Cox’s Bazar. Hal itu karena pemerintah setempat khawatir dengan faktor keamanannya.

Selain mengandalkan kepercayaan kepada Pemerintah Bangladesh, pemerintah juga memiliki mekanisme monitoring sendiri. Mereka mengirimkan tim aju yang terdiri dari berbagai unsur antara lain BNPB, TNI AU dan Kemenlu.

“Seperti bantuan yang akan dikirim Rabu esok (20 September), tim aju sudah berada di Rakhine, Myanmar,” tutur Willem.

Berdasarkan laporan yang diterima BNPB, 78 ton bantuan yang dikirim Indonesia sudah didistribusikan dengan lancar dan diterima pengungsi Rohingya.

Lalu, apakah ada sanksi jika diketahui bantuan tidak sampai di tangan yang berhak menerima? Menjawab hal itu, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenlu Salman Al Farisi menyampaikan tidak ada sanksi tertentu. Lagipula, pemerintah mempercayakan secara penuh proses pendistribusian kepada Palang Merah Internasional (ICRC). – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.