Ilmuwan ini curiga “prestasi” Dwi Hartanto

  

 

JAKARTA, Indonesia — “Media miskin verifikasi, masyarakat suka heboh, pelakunya penipu ulung, dan pemerintah lagi memuji prestasi para diaspora,” kata Ketua Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo.  

Dia menyoroti kerja media yang gencar memberitakan prestasi Dwi Hartanto, ilmuwan Indonesia di Belanda yang berbohong mengenai jejak pendidikan akademis dan prestasinya. 

“Banyak orang gumunan, suka takjub pada hal-hal yang belum dibuktikan. Di tengah situasi ini, pers mestinya bisa merawat akal sehat publik,” kata Stanley kepada Rappler, Senin 9  Oktober 2017.

Nama Dwi Hartanto yang tengah menjalani program doktoral di TU Delft menjadi buah bibir dalam dua hari terakhir. Sayangnya, kali ini bukan karena “prestasi’nya. Dia dianggap berbohong.  

Kedutaan besar Republik Indonesia di Belanda yang sempat memberi penghargaan saat acara 17 Agustus 2017 lalu kemudian mencabut penghargaan itu.

Bagaimana  jalan cerita kasus yang sempat melambungkan nama Dwi Hartanto?

Melalui dinding akun Facebook-nya, ilmuwan Deden Rukmana, Professor and Coordinator of Urban Studies and Planning di Savannah State University, Savannah, AS, berbagi cerita. Deden, menulis pendapatnya dengan judul ‘Surat Terbuka Tentang Ilmuwan Indonesia’.  

Rappler sudah mengontak Deden Rukmana melalui surat elektronik dan mendapat izin memuat tulisan di akun media sosialnya.

“Pada tanggal 17-24 Desember 2016 lalu, saya mendapatkan kehormatan diundang oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menghadiri kegiatan Visiting World Class Professor. 

Saya bertemu dengan lebih dari 40 ilmuwan diaspora Indonesia lainnya yang mengajar dan meneliti di berbagai belahan dunia. Banyak di antara ilmuwan tersebut telah saya kenal sejak lama, khususnya yang terlibat dalam beragam kegiatan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4). Saya pun bertemu dengan banyak teman ilmuwan baru dan beberapa di antaranya masih muda,  termasuk Dwi Hartanto.

Pertemuan awal saya dengan ybs (Dwi Hartanto, red). tentunya sangat membanggakan saya mengingat usianya yang masih muda tetapi sudah menyandang jabatan sebagai Assistant Professor di TU Delft (Technische Universiteit Delft / Delft University of Technology) dalam bidang Aerospace. Setelah kegiatan selesai, saya tidak sempat lagi berkomunikasi langsung dengan ybs. kecuali melalui WA group dari para alumni kegiatan Visiting World Class Professor.

Dalam beberapa kesempatan, saya sempat pula membaca sepak terjak Dwi Hartanto melalui media massa di antaranya pertemuannya dengan Presiden RI ke-3 B.J. Habibie. Berita di internet yang saya baca adalah bahwa ybs. ditelpon oleh petugas protokoler Bapak B.J. Habibie untuk mengajak bertemu. 

Pertemuan tersebut disebutkan terjadi pada awal Desember 2016 di salah satu restoran di Den Haag, Belanda. Dari berita ini, saya semakin bangga untuk memiliki teman ilmuwan yang akan meneruskan sepak terjang Bapak B.J. Habibie dalam dunia teknologi dirgantara di Indonesia. 

Kebohongan mulai terbongkar.

Rasa kebanggaan dan kekaguman saya terhadap Dwi Hartanto “terganggu” ketika saya menerima rangkaian pesan dari WA group Pengurus I-4 yang membahas tentang ybs. Pada tanggal 10 September 2017 lalu, salah seorang anggota pengurus I-4 secara terpisah mengirimkan dua dokumen lengkap berisikan investigasi terhadap beragam klaim yang dibuat oleh Dwi Hartanto. 

Dokumen pertama terdiri 33 halamam berisikan beragam foto-foto aktivitas Dwi Hartanto termasuk dari halaman Facebook-nya, link ke berbagai website tentang ybs, transkrip wawancara ybs. dengan Mata Najwa pada bulan October 2016 dan korespondensi email dengan beberapa pihak untuk mengklarifikasi aktivitas yang diklaim oleh Dwi Hartanto. 

Dokumen kedua sebanyak 8 halaman berisikan ringkasan investigasi terhadap klaim yang dibuat oleh Dwi Hartanto termasuk latar belakang S1, usia, roket militer, PhD in Aerospace, Professorship in Aerospace, Technical Director di bidang rocket technology and aerospace engineering, interview dengan media international, dan kompetisi riset. 

Kedua dokumen tersebut disiapkan oleh beberapa teman Indonesia di TU Delft yang mengenal Dwi Hartanto secara pribadi. Saya menilai mereka sebagai pihak yang mengetahui kebohongan publik yang dilakukan oleh Dwi Hartanto dan menginginkan agar kebohongan ini dihentikan. 

Mereka sudah menemui Dwi Hartanto dan memintanya agar meluruskan segala kebohongannya tetapi tidak ditanggapi dengan serius oleh ybs. Mereka pun mencari cara-cara lainnya untuk menghentikan kebohongan ini. Salah satunya adalah menghubungi saya dan mereka pun memberikan ijin kepada saya untuk menggunakan kedua dokumen dalam menyiapkan tulisan ini. 

Integritas seorang ilmuwan

Berdasarkan kedua dokumen yang saya dapatkan tersebut bidang keilmuwan Dwi Hartanto adalah masih seorang mahasiswa PhD di bidang Virtual Reality dan bukanlah seorang assistant professor in Aerospace Engineering. 

Kabar terbaru yang saya terima adalah bahwa Dwi Hartanto dijadwalkan untuk dissertation defense pada tanggal 13 September 2017 tapi kemudian kegiatan tersebut ditunda. Pihak TU Delft sedang melakukan investigasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dwi Hartanto. 

Saya mengetahui kasus kebohongan publik yang dilakukan oleh Dwi Hartanto ini dan tidak bisa diam saja sampai kasus ini dilupakan oleh masyarakat. Bilamana saya diam berarti saya ikut “membenarkan” kebohongan yang dibuat olehnya. 

Keterlibatannya dalam kegiatan Visiting World Class Professor lalu adalah kerugian yang mesti ditanggung oleh pembayar pajak dan warga Indonesia. Perjalanannya ke Indonesia dibiayai oleh panitia dan diberikan honor atas aktivitasnya di dalam kegiatan tersebut. 

Dwi Hartanto mesti bertanggung jawab atas kebohongannya yang merugikan banyak pihak di Indonesia. Kebohongan yang dilakukan oleh Dwi Hartanto juga merusak nama baik ilmuwan secara umum. Ilmuwan adalah suatu profesi yang memerlukan integritas dan kode etik yang tinggi. 

Bidang keilmuan tidak akan berkembang bilamana pelakunya tidak memiliki integritas untuk menjaga kejujuran dan objektifitas bidang keilmuan. Bilamana kebohongan ini berlanjut dan Dwi Hartanto diberikan posisi di bidang Aerospace Engineering yang bukan merupakan keahliannya, tentunya akan sangat membahayakan keselamatan jiwa banyak orang. 

Dari dokumen yang saya terima, saya membaca transkrip wawancara dalam acara Mata Najwa bulan October 2016. Saya pun sempat menonton video rekaman wawancara tersebut. Dwi Hartanto mengakui bahwa dia adalah seorang postdoctoral dan assistant professor dan berkecimpung dalam bidang teknologi roket. 

Dari baris awal wawancara ini, saya sudah yakin dengan kebohongannya. Seorang postdoctoral adalah bukan seorang assistant professor. Kedua posisi ini adalah dua posisi yang berbeda dan tidak bisa seorang menduduki kedua posisi ini bersamaan di satu institusi yang sama. 

Hal lainnya yang saya lakukan adalah mengontak seorang pengurus I-4 yang dekat dengan keluarga mantan Presiden B.J Habibie yang telah lama saya kenal. Saya menanyakan tentang pertemuan antara Bapak B.J. Habibie dengan Dwi Hartanto. 

Dari perbincangan saya ini dikabari bahwa pertemuan tersebut bukanlah atas permintaan mantan Presiden R.I ke 3 ini. Selain itu, pertemuan informal tersebut dihadiri oleh banyak orang dan tidak ada pembicaraan khusus mengenai aerospace engineering antara Bapak B.J. Habibie dengan Dwi Hartanto seperti banyak diberitakan oleh media. 

Menarik pelajaran dari kejadian ini

Kesalahan atau kealpaan adalah hal wajar yang dilakukan oleh setiap insan manusia termasuk ilmuwan. Saya memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh Dwi Hartanto meskipun dia tetap mesti bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Kita pun mesti belajar dari kesalahan Dwi Hartanto dan berupaya agar kesalahan serupa tidak berulang dan merugikan banyak pihak.

Kasus Dwi Hartanto ini tidak terlepas dari peran media massa yang tidak melakukan pengecekan terhadap berita yang dimuat. Integritas wartawan yang memberitakan atau menyiarkan berita bohong mesti dipertanyakan. Berita bohong adalah sumber dari beragam penyakit di masyarakat. Kita pun sebagai masyarakat pembaca mesti bersikap kritis bilamana ditemukan adanya kejanggalan dalam isi berita yang disampaikan. 

Kedutaan besar Indonesia di berbagai belahan dunia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan semestinya membuat data mengenai keberadaan ilmuwan asal Indonesia di negaranya masing-masing. Data ilmuwan tersebut seyogyanya diperbaharui setiap saat. Keberadaan data ilmuwan ini tentunya akan memberikan manfaat banyak bagi banyak pihak termasuk wartawan yang ingin menulis berita tentang ilmuwan Indonesia. 

Saya ambil contoh KBRI di Washington DC yang sudah memuat data ilmuwan Indonesia di Amerika Serikat seperti terlihat di http://education.embassyofindonesia.org/indonesia-facultie…/

Hal positif yang ditemui di kasus ini adalah bahwa masyarakat Indonesia haus dengan berita inspiratif tentang warga Indonesia yang berprestasi tinggi di luar negeri. 

Saya mengenal cukup banyak ilmuwan Indonesia di luar negeri yang berprestasi tinggi dan menemukan karakter ilmuwan-ilmuwan tersebut yang sangat membanggakan. Mereka terus berprestasi di bidangnya masing-masing dan tidak meminta media massa untuk memberitakan prestasinya. Mereka bekerja dan berkarya untuk kemajuan bidang keilmuannya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan peradaban manusia — dan bukan untuk mencari ketenaran yang sifatnya hanya sementara saja. 

Demikian hal yang dapat saya sampaikan dan besar harapan saya agar tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Bilamana ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tulisan ini silakan hubungi saya, Dr. Deden Rukmana, Professor and Coordinator of Urban Studies and Planning at Savannah State University, Savannah, GA 31404, United States, email rukmanad@savannahstate.edu atau twitter @dedenrukmana

Deden Rukmana saat dikontak Rappler mengatakan, “Heboh kebohongan publik yang dilakukan Dwi Hartanto ini terjadi karena pembiaran yang dilakukan pada saat kebohongan publik pertama terjadi akibat berita di Detik.com pada tanggal 12 Juni 2015. Kebohongan ini sudah terjadi lebih dari dua tahun. Orang yang mengetahui Dwi yang sebenarnya tidak speak out.  Karena memang diperlukan courage, keberanian.”  

Pada tanggal 12 Juni 2015, laman detik.com memang memuat berita wawancara dengan Dwi Hartanto di Delft, Belanda.

Menurut Deden, atas kebohongan publik yang dilakukan seorang ilmuwan, seharusnya ada sanksi akademis terhadap yang bersangkutan. Bentuk sanksinya tergantung masing-masing kasus.

Dalam surat pengakuan bermaterai yang dimuat laman resmi PPI Delft yang berjudul klarifikasi dan permohonan maaf oleh Dwi Hartanto, Dwi mengakui antaralain, “Tidak benar bahwa Bapak B.J. Habibie yang meminta untuk bertemu. Sebelumnya saya telah meminta pihak KBRI Den Haag untuk dipertemukan dengan Bapak B.J. Habibie.” –Rappler.com