Kuasa hukum Setya Novanto laporkan Pimpinan KPK ke Bareskrim?

Rappler.com
"Laporan Polisi (LP) sudah ada. Tapi sementara kita enggak ada komen dulu ya."

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (berbincang dengan tokoh yang tergabung dalam Koalisi Save KPK Erry Riyana Hardjapamekas di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9). FOTO oleh Aprillio Akbar/ANTARA

JAKARTA, Indonesia — Kuasa Hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mendatangi Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin malam, 9 Oktober 2017. Kedatangannya itu untuk membuat laporan.  

“Laporan Polisi (LP) sudah ada. Tapi sementara kita enggak ada komen dulu ya,” kata Fredrich usai membuat laporan di kantor Bareskrim Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin malam 9 Oktober 2017.

Fredrich tak menyebutkan siapa yang telah ia laporkan dan pasal apa yang disangkakan terhadap terlapor. Ia justru meminta awak media menanyakan langsung hal tersebut ke penyidik.

Bahkan ketika awak media mencoba mempertegas apakah pihak yang dilaporkan itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fredrich tetap enggan memberikan jawaban. “Tanya penyidiknya. Kita enggak enak ya. Pasal saya enggak tahu, tanya penyidik ya,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari internal Bareskrim, laporan tersebut dibuat atas nama Sandi Kurniawan yang melaporkan salah satu pejabat tinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yang buat laporan Sandi Kurniawan yang dilaporin Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK),” kata sumber internal Bareskrim Polri yang enggan disebutkan namanya.

Dalam laporan yang dibuat oleh Sandi dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fredrich mengatakan akan melaporkan pimpinan KPK Agus Rahardjo ke Bareskrim Polri, pada hari ini Senin 9 Oktober 2017, jika surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait kliennya itu dikeluarkan oleh pihak KPK. Menurutnya, penerbitan sprindik baru melanggar hukum atas putusan praperadilan. —Rappler.com