Ketika Amerika Serikat dipermalukan dalam Sidang Majelis Umum PBB

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Ketika Amerika Serikat dipermalukan dalam Sidang Majelis Umum PBB
Sebanyak 128 negara memilih mendukung agar pengakuan Trump tidak diakui oleh dunia internasional

JAKARTA, Indonesia — Amerika Serikat semakin dikucilkan oleh dunia internasional. Hal itu kembali nampak ketika negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan pemungutan suara mengenai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang dilakukan pada Kamis, 21 Desember, di New York.

Hasilnya, sebanyak 128 negara mendukung untuk menolak pengakuan tersebut. Sementara, 35 negara memilih abstain, 9 negara menolak, dan 21 negara memilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Sembilan negara yang memilih menolak sebagian besar berasal dari negara kepulauan Pasifik yang notabene juga mendukung agar Papua merdeka. Sementara Kanada, Meksiko, Filipina, dan Polandia memilih untuk abstain.

Tamparan paling keras yang dirasakan Amerika Serikat datang dari negara-negara besar yang notabene adalah sekutu mereka, seperti Prancis, Jerman, dan Inggris yang mendukung agar pernyataan Trump tidak diakui oleh dunia internasional.

Sayangnya, walaupun disambut baik oleh dunia internasional, termasuk Indonesia, resolusi itu bersifat tidak mengikat. Lalu, apa sebenarnya isi resolusi yang berjudul ‘Illegal Israeli actions in Occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian Territory’ itu?

Teks resolusi itu diajukan oleh Turki dan Yaman. Indonesia dan beberapa negara lain ikut mendukung agar teks itu dibahas di sidang khusus Majelis Umum PBB. Tetapi, di dalam teks tidak menyebut Amerika Serikat secara khusus. Mereka hanya menyatakan “penyesalan mendalam terhadap keputusan yang baru-baru ini dilakukan terkait status Yerusalem”.

Di dalam teks tersebut juga menyebut “keputusan dan sikap apa pun yang dilakukan secara sengaja untuk mengubah karakter, status, atau demografi komposisi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki kekuatan hukum, maka dianggap batal demi hukum dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan”.

Simak isi teks lengkapnya di sini.

Keputusan itu pun disambut suka cita oleh berbagai pihak. Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeina, mengatakan keputusan ini menandakan bahwa masyarakat internasional masih tetap bersama Palestina.

“Tidak ada keputusan apa pun yang dibuat oleh berbagai pihak dapat mengubah kenyataan bahwa Yerusalem adalah sebuah teritori yang masih dijajah di bawah hukum internasional,” ujar Rudeina seperti dikutip media.

Kepala Perundingan Perdamaian Palestina Saeb Erekat juga menyambut baik keputusan itu. Malah hasil voting akan menjadi hari yang memalukan bagi pihak mana pun yang masih mendukung penjajahan dan pemukiman ilegal. Padahal, secara jelas itu melanggar hukum internasional.

Sementara, Pemerintah Indonesia berharap agar semua anggota PBB menghormati hasil pemungutan suara tersebut.

“Kami juga berharap panggilan moral dan politis dunia yang meminta perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina dapat terealisasi,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, melalui keterangan tertulis pada Jumat pagi, 22 Desember.

Oleh sebab itu, Indonesia mendorong semua pihak agar mendukung proses perdamaian Palestinia-Israel. Harapannya, dengan ada situasi yang lebih kondusif, maka solusi dua negara pun dapat terwujud.

Ancam hentikan bantuan keuangan

Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat merasakan kemarahan dan terhina dengan keputusan sebagian besar negara anggota PBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menolak resolusi itu dan menyebut PBB sebagai “rumah kebohongan”.

Sementara, Wakil Tetap AS untuk PBB Nikki Haley memberikan pernyataan yang sama kerasnya. Bahkan, sehari sebelumnya, ia berjanji akan mencatat satu demi satu negara yang mendukung resolusi tersebut. Tujuannya, untuk dilaporkan kepada Presiden Trump.

Di Gedung Putih, Trump sudah sesumbar dan mengancam akan menghentikan bantuan keuangan bagi negara-negara yang memilih mendukung resolusi terhadap penolakan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

“AS akan mengingat hari ini, di mana kami diserang di sidang Majelis Umum karena telah bertindak dan menggunakan hak kami sebagai negara yang berdaulat,” ujar Haley.

“Amerika akan memindahkan gedung kedutannya di Yerusalem. Itulah yang diinginkan oleh rakyat Amerika dan itu hal yang benar itu dilakukan. Tidak ada satu pun pemungutan suara yang akan membuat perubahan tersebut,” katanya lagi.

Bahkan, Haley juga mengungkit betapa besar kontribusi yang telah diberikan oleh Negeri Paman Sam bagi PBB, tetapi malah dipermalukan.

“Dalam kasus AS, kami diminta (oleh PBB) untuk membayar lebih untuk alasan-alasan yang tidak jelas. Tidak seperti negara anggota PBB lainnya, Pemerintah AS selalu menjawab apa yang diminta oleh rakyatnya. Oleh sebab itu, kami memiliki kewajiban untuk mengakui kapan modal politik dan keuangan yang telah kami habiskan, ternyata tidak tepat,” tutur Haley.

Patut disimak, apakah ancaman Trump untuk memotong bantuan keuangan akan direalisasikan atau tidak. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!