Provide your email for confirmation

Tell us a bit about yourself

country *

Please provide your email address

welcome to Rappler

Login

To share your thoughts

Don't have an account?

Login with email

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue signing in. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Use password?

Login with email

Reset password?

Please use the email you used to register and we will send you a link to reset your password

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue resetting your password. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Sign up

Ready to get started

Already have an account?

Sign up with email

By signing up you agree to Rappler’s Terms and Conditions and Privacy

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue registering. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Join Rappler+

Join Move

How often would you like to pay?

Annual Subscription

Monthly Subscription

Your payment was interrupted

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

Your payment didn’t go through

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

welcome to Rappler+

welcome to Move

welcome to Move & Rappler+

Anies Baswedan ikut serukan Nobel Perdamaian bagi Suu Kyi dicabut

JAKARTA, Indonesia - Calon gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan, ikut bersuara lantang atas aksi penganiayaan yang menimpa etnis minoritas Rohingya di Myanmar. Rezim junta militer di Myanmar diduga menjadi dalang di balik tindak kekejaman itu. Setidaknya, kesaksian beberapa warga Rohingya yang selamat dari aksi pembantaian membenarkan dugaan itu.

Seorang warga Rohingya bernama Habiba mengenang kembali peristiwa memilukan di mana dia dan adiknya diperkosa beramai-ramai oleh pasukan militer Myanmar.

“Mereka mengikat kami ke tempat tidur dan memperkosa kami satu demi satu,” ujar Habiba yang kini sudah menemukan tempat berlindung sementara dengan sebuah keluarga pengungsi Rohingya lainnya yang berlokasi tak jauh dari perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh.

Peristiwa semacam ini yang disebut Anies tidak dapat ditoleransi. Apalagi kejadian semacam ini bukan kali pertama terjadi.

“Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Kita tidak boleh membiarkan rezim Myanmar melanjutkan pembersihan etnis ini,” ujar Anies dalam sebuah video yang diunggah ke akun media sosialnya pada Minggu, 27 November.

Caranya, menurut pria yang pernah masuk ke dalam jajaran 500 cendikia Muslim berpengaruh itu dengan bersatu mengambil tindakan nyata. Dia turut menyayangkan sikap diam Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi. Padahal, publik berharap banyak pada sosok peraih Nobel Perdamaian tahun 1991 itu.

“Sikap diam dan ketidakpeduliannya terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembersihan etnis terhadap kaum Rohingya menjadikannya bersalah,” kata Anies.

Oleh sebab itu, mantan rektor Universitas Paramadina tersebut menyerukan kepada Komite Nobel di Norwegia agar mencabut hadiah Nobel Perdamaian yang pernah diterimanya. Anies juga menyebut Indonesia terbuka jika warga Rohingya ingin mencari perlindungan.

“Kami akan menyambut dan menjaga Anda,” kata dia.

Seruan agar Nobel Perdamaian Suu Kyi dicabut juga telah disampaikan berbagai elemen yang berunjuk rasa di depan Kedutaan Myanmar di Jakarta pada pekan lalu.

Bahkan, mereka turut mendesak Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar. Demonstran juga mendesak agar bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya dari Indonesia diberi akses.

Di tengah derasnya aksi protes perlakuan militer terhadap Rohingya, Suu Kyi memutuskan untuk menunda kunjungan resminya ke Indonesia. Suu Kyi seharusnya menjejakkan kaki di Indonesia usai menyambangi Singapura.

“Kami menunda kunjungan ke Indonesia akibat permasalahan di Rakhine dan di bagian utara Shan State. Di sana personil militer tengah berperang melawan pemberontak dari etnis tertentu,” ujar Wakil Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar, Aye Aye Soe. - Rappler.com