BPK temukan 15 ribu permasalahan dalam laporan keuangan negara

JAKARTA, Indonesia — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan lebih dari 15 ribu permasalahan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL).

Saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) satu 2015 kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober, BPK menemukan 15.434 permasalahan dalam pemeriksaannya terhadap LKKL.

7.890 atau 51,12% di antaranya berupa masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sementara. Sisanya terkait masalah kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). 

IHPS I tahun 2015 memuat ringkasan hasil pemeriksaan dari 666 objek pemeriksaan yang terdiri atas 117 objek di pemerintah tingkat pusat, 518 objek di pemerintah tingkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta 31 objek di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.

Berdasarkan jenis pemeriksaannya, terdapat 607 objek pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja, dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Meski demikian, secara umum performa LKKL yang diperiksa BPK dalam IHPS yang mereka laporkan kali ini, menunjukkan tren yang positif.

"Pemerintah pusat yang memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) mencapai 71 persen. Sebelumnya lima tahun yang lalu masih 57 persen," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis, Senin.

"Sementara untuk pemerintah daerah mencapai angka 49 persen dari sebelumnya masih 30 persen pada 2013 dan 2009 masih 3 persen."

Merespon temuan ini, Jokowi meminta para menteri yang hadir bersamanya dalam pertemuan dengan BPK untuk segera menindaklanjutinya. 

"Presiden pun langsung memerintahkan menteri-menteri yang hadir mendampinginya pada pertemuan itu untuk mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK," kata anggota tim komunikasi presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Menteri dan pejabat terkait yang turut hadir mendampingi Jokowi untuk bertemu dengan BPK adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.—Dengan laporan Antara/Rappler.com

BACA JUGA: