Rikwanto: Kapolda Jabar sudah dapat izin Kapolri jadi pembina GMBI

JAKARTA, Indonesia — Insiden pemeriksaan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab, yang berakhir dengan kericuhan di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Januari, pekan lalu berbuntut panjang.

Kini massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menggeruduk Markas Besar Polri di Jakarta dan menuntut agar Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dicopot dari jabatannya.

Anton, yang juga merupakan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), diminta segera ditahan oleh kepolisian.

“Ketuanya mengerahkan preman GMBI, di mana Kapolda Jabar sebagai pembinanya yang kemudian mengarahkan agar mereka menyerang ulama dan kyai. Laporkan tidak?” teriak Rizieq yang disambut dengan semangat dari massa yang mendengarkan orasinya di depan Mabes Polri pada Senin siang, 16 Januari.

Rizieq mendesak agar Anton segera diperiksa oleh Propam Mabes Polri, karena dianggap sengaja memprovokasi kedua ormas agar saling baku hantam. Insiden itu terjadi usai Rizieq diperiksa di Mapolda Jawa Barat dalam kasus penghinaan Pancasila.

Buntut dari kericuhan tersebut adalah pembakaran markas GMBI di Bandung yang diduga dilakukan oleh oknum anggota FPI.

“Dan kami juga meminta kepada Bapak Kapolri agar jangan lemah untuk [berpikir] memberhentikan Kapolda yang salah,” kata Rizieq yang kali ini disambut dengan teriakan Allahuakbar.

Menurut data dari kepolisian, ada sekitar 1.500 massa anggota FPI yang turun berunjuk rasa dimulai dari pukul 11:15 WIB hingga 12:30 WIB. Dari ribuan orang itu, Mabes Polri bertemu dengan 17 orang perwakilan yang datang dari berbagai daerah antara lain Jakarta dan Jawa Barat.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rikwanto menjelaskan ada 7 poin tuntutan secara tertulis yang disampaikan perwakilan FPI kepada pihak kepolisian. Jika dikelompokkan, maka tuntutan mereka berisi sebagai berikut:

“Semua permintaan tersebut disampaikan dengan lampiran video rekaman sebagai bahan untuk investigasi,” kata Rikwanto ketika memberikan jumpa pers pasca terjadinya unjuk rasa besar-besaran siang tadi.

Polri juga berjanji akan mendalami semua bukti dan laporan yang diajukan kepada mereka. Selain 7 poin tuntutan tadi, perwakilan FPI juga meminta adanya perlindungan kepada seluruh personel mereka jika melakukan perjalanan ke luar kota.

Hal ini menyangkut perlakuan yang diterima oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, yang sempat ditolak ketika ingin memberikan ceramah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pada pekan lalu. Penghadangan dilakukan oleh sekitar 30 orang yang mengenakan pakaian suku Dayak di Bandara Susilo Sintang.

“Kami menyampaikan akan memperhatikan itu [soal keamanan]. Baik kejadian di Sintang atau di Kalimantan Barat di tahun 2012 lalu akan menjadi evaluasi kami,” kata Rikwanto.

Ia pun mengingatkan bahwa tugas untuk menjaga keamanan saat berkunjung ke satu daerah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab personel Polri, tetapi individu yang bersangkutan juga harus memahami adat dan budaya daerah setempat.

“Tidak bisa semudah mengatakan semua tidak bisa [dilakukan] atau bisa [dilakukan],” tuturnya.

Pembina GMBI

TINDAK LANJUTI. Karopenmas (kanan), Brigjen Rikwanto didampingi Kabag Mitra Biropenmas Kombes Awi Setiyono Mabes Polri (kiri) memberikan keterangan pers bahwa polisi akan menindak lanjuti laporan massa GNPF-MUI yang berunjuk rasa pada Senin, 16 Januari. Foto oleh Santi Dewi/Rappler

TINDAK LANJUTI. Karopenmas (kanan), Brigjen Rikwanto didampingi Kabag Mitra Biropenmas Kombes Awi Setiyono Mabes Polri (kiri) memberikan keterangan pers bahwa polisi akan menindak lanjuti laporan massa GNPF-MUI yang berunjuk rasa pada Senin, 16 Januari.

Foto oleh Santi Dewi/Rappler

Dalam kesempatan itu, Rikwanto membenarkan jika Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan memang pembina ormas GMBI. Tetapi, hal itu bukan sesuatu yang spesial, karena menurutnya sudah jamak personel Polri diminta untuk menjadi pembina perkumpulan tertentu.

“Dan itu tidak hanya berlaku untuk personel yang memiliki pangkat tinggi, yang berpangkat rendah pun juga diminta. Seperti Babinkabtimas yang diminta untuk menjadi pembina dalam perkumpulan sepak bola antar kampung,” kata Rikwanto.

Namun, sesuai dengan peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 bab 3 paragraf 4 pasal 16, anggota Polri boleh saja menjadi pengurus atau anggota LSM dan ormas asal memperoleh persetujuan dari pimpinan Polri.

“Dan Kapolda Jabar sudah memperoleh izin untuk menjadi pembina ormas GMBI,” katanya.

Rikwanto menyebut perwakilan dari GNPF MUI mengaku sempat heran, karena kendati sudah 9 tahun menjabat sebagai pengurus FPI, namun baru kali ini kedua ormas bentrok. Hal itu, ujarnya, tidak pernah terjadi sebelumnya.

“Itu juga akan kami pelajari di lapangan, mengapa bisa sampai clash,” ujar pria yang sempat menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya itu. —Rappler.com