Omong kosong demo 4 November

Gubernur DKI Jakarta Basuki u2018Ahoku2019 Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan di hari terakhir bekerja sebelum masa kampanye pada 27 Oktober 2016. Foto oleh Hafidz Mubarak A./Antara

Gubernur DKI Jakarta Basuki u2018Ahoku2019 Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan di hari terakhir bekerja sebelum masa kampanye pada 27 Oktober 2016. Foto oleh Hafidz Mubarak A.

/Antara

Jika tidak perubahan rencana, besok siang, Jumat, 4 November, ribuan umat Islam di Jakarta dan sekitarnya akan turun jalan menggelar “Jumat keramat”. Sasarannya adalah Istana Negara, Balai Kota DKI, dan kantor Badan Reserse Kriminal (Bareksrim). 

Mereka mendesak Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Kepala Kepolisian RI segera menghukum Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama atas kasus yang terjadi di Kepulauan Seribu sekitar sebulan lalu.

Ahok dituduh telah menghina agama Islam karena dianggap sembrono menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51. Di sisi lain, banyak pihak masih percaya cagub petahana Jakarta ini merupakan korban pelintiran yang dilakukan oleh akun pengguna media sosial Facebook, Buni Yani.

Sejujurnya, menurut saya, tidak perlu gelar Ph.D untuk mengetahui aksi 4 Nov sarat kepentingan politik —baik elektoral maupun nasional. 

Elit-elit Islam faksi radikal dan konservatif Jakarta telah menahan perasaan terhina selama 4 tahun; bagaimana mungkin ibu kota negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia punya pemimpin non-Muslim yang arogan dan tidak bisa mereka kendalikan? Mereka tampak menelan mentah doktrin al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi; Islam itu lebih tinggi, tidak ada yang melampauinya.

Bagi mereka konstitusi adalah omong kosong sepanjang berkaitan dengan urusan Islam-Kristen dalam ranah pemimpin publik. Para elit tersebut meyakini Indonesia merupakan negara transisi yang perlu segera disempurnakan menjadi Darul Islam —ketimbang darussalam seperti saat ini.

Kita tentu tahu, dalam arena demokrasi Indonesia, perjuangan politik identitas (Islam) bukanlah hal yang baru. Menit pertama setelah kemerdekaan diproklamasikan, tarik-ulur penuh emosi saat menentukan dasar bernegara telah diwarnai dengan isu agama.

Dalam prosesnya, Kristen-fobia yang telah mengakar kuat dalam kesadaran sebagian umat Islam berkelindan dengan Tionghoa-fobia, yang usianya tak kalah tua dengan bangsa ini.

Dua identitas ini selalu dicurigai akan menelikung keberadaan umat Islam dan non-Tionghoa sampai kapanpun.

Prasangka inilah yang menyebabkan begitu banyak noda hitam kerusuhan di lintasan historik Indonesia dengan korban kelompok Kristen dan Tionghoa. Laporan tahunan Wahid Foundation, Setara Institute, data dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, bisa dengan mudah diakses secara online.

Prasangka berujung tindakan destruktif harus kita akui sebagai imbas gagalnya sistem pendidikan Indonesia. Sistem kita terbukti belum berjalan mulus meyakinkan setiap warga Indonesia bahwa di atas keragaman identitas agama, etnis atau yang lain, ada kesamaan jati diri (kalimatun sawa); konstitusi Republik Indonesia.

Ribuan pengunjuk rasa berdemo memprotes pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tentang ayat suci. Foto oleh Diego Batara/Rappler

Ribuan pengunjuk rasa berdemo memprotes pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tentang ayat suci.

Foto oleh Diego Batara/Rappler

Seoptimis apapun banyak pihak menaruh harapan terhadap bangsa ini, aksi ribuan massa esok hari adalah konfirmasi temuan Wahid Foundation. Survei mereka yang dirilis beberapa bulan lalu memperkirakan ada sekitar 500.000 warga siap melakukan kekerasan atas nama agama

Skandal Al-Maidah ayat 51 ini ibarat pertanyaan dalam kuesioner yang semua orang bisa menjawabnya. Saya berpendapat, jika ditotal, jumlah massa yang terlibat dalam aksi ini, ditambah mereka yang telah demo skandal ini di puluhan kota dalam sebulan terakhir ini, merupakan bukti tidak langsung temuan Wahid Foundation.

Sayangnya, kita belum mampu melihat kesungguhan para pemimpin politik menaruh perhatian serius dalam masalah radikalisme dan intoleransi. Bahkan yang menggelikan, tidak sedikit dari mereka —dan sebagian aktivis masyarakat sipil— menganggap dua isu tersebut rekayasa Barat atau mainan militer dan korporasi.

Kini, Bareskrim Polri mengklaim telah memeriksa puluhan orang saksi berkaitan skandal Al-Maidah ayat 51 itu. Ahok sendiri memilih mendatangi penyidik agar dimintai keterangan. Lantas, kapan aparat hukum akan sungguh-sungguh mengusut pembuat pelintiran video Ahok, maupun para elit agama yang kerap menyebar kebencian di ruang publik? —Rappler.com

Aan Anshori adalah koordinator Jaringan Islam Anti-Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur. Pernah nyantri di Tambakberas Jombang dan Kedungmaling Mojokerto. Ia dapat disapa di Twitter @aananshori