KPK: Kepala daerah di Kalsel diduga terima uang suap lebih dari Rp 1 miliar

JAKARTA, Indonesia - Memasuki tahun 2018, tindak pidana korupsi di Indonesia tidak berkurang. Di awal tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah menangkap enam orang yang tertangkap basah diduga melakukan tindak suap.

Keenam orang itu ditangkap pada Kamis siang, 4 Januari di dua area yang berbeda yakni di Surabaya dan Kabupaten Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan satu orang ditangkap di Surabaya, sedangkan lima orang sisanya ditangkap di Kalsel.

“Salah satu di antaranya termasuk kepala daerah. Ada pula yang pihak swasta yang ditangkap penyidik di Surabaya dan pejabat pengadaan setempat,” ujar Febri yang ditemui di gedung KPK pada sore tadi.

Keenam orang itu diduga KPK melakukan transaksi penerimaan hadiah atau janji dalam proyek pembangunan rumah sakit. Lembaga anti rasuah, kata Febri, sudah mengantongi barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah di Kalsel.

“Sejauh ini dari informasi yang sudah kami dapatkan bukti awal bahwa penerimaan uang tersebut lebih dari satu miliar rupiah. Diduga itu terkait salah satu proyek pembangunan rumah sakit di daerah tersebut,” kata mantan pegiat anti korupsi itu.

Sayang, lembaga anti rasuah belum bersedia mengungkap nama atau inisial kepala daerah yang tertangkap dalam OTT hari ini. Ia mengatakan sengaja melakukan hal tersebut karena proses pemeriksaan masih terus berjalan. KPK memiliki waktu 24 jam untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan status enam orang tersebut.

“Nanti, setelah pemeriksaan tersebut, kami baru dapat menyampaikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan bagaimana kelanjutan statusnya,” kata dia.

Informasi yang beredar di Kalsel, kepala daerah yang terkena OTT merupakan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif. Lima orang yang ditangkap penyidik KPK telah diperiksa di Makobrimob setempat. Mereka kemudian akan diterbangkan ke Jakarta dan dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Ini merupakan OTT pertama di tahun 2018. Pada tahun lalu, KPK berhasil melakukan 19 OTT dan menetapkan 72 tersangka. Sementara, pada tahun lalu ada delapan kepala daerah yang ditangkap karena OTT. 

Petinggi Partai Berkarya

Abdul Latif diketahui merupakan petinggi Partai Beringin Karya (Berkarya) yang dibentuk Tommy Soeharto. Ia sempat aktif di Partai Golkar tetapi keluar dan memutuskan bergabung dengan partai besutan Tommy.

Informasi mengenai ditangkapnya Abdul sudah terdengar hingga ke kader Partai Berkarya. Ketua umum Neneng Anjarwati Tutty pun tidak membantahnya.

“Saya juga baru denger tuh. Iya, (Abdul Latif kader) DPW di Kalsel,” ujar Neneng seperti dikutip media hari ini.

Ia mengaku akan melihat perkembangan kasus Abdul sebelum memutuskan untuk memberikan bantuan hukum. Neneng menegaskan bahwa Partai Berkarya akan menaati aturan hukum.

Partai Berkarya sempat menjadi perhatian publik, karena sempat dinyatakan tidak lolos proses verifikasi faktual. Hal itu disebabkan, bendahara umum mereka absen saat proses verifikasi.

Pihak KPU yang didampingi Bawaslu akhirnya menengok bendahara umum Partai Berkarya di RS Abdi Waluyo. Mereka kemudian dinyatakan lolos proses verifikasi dan melangkah ke tahap selanjutnya. - Rappler.com