Kasus palu arit, Rizieq Shihab merasa dikriminalisasi

 Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Rizieq Shihab (kedua kiri) memberikan keterangan saat melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1). Foto oleh Hafidz Mubarak/ANTARA

JAKARTA, Indonesia —Polda Metro Jaya memanggil Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab untuk dimemintai keterangan dalam kasus palu-arit, Senin 23 Januari 2017.

Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 10.50 WIB dengan menggunakan mobil Pajero putih bernomor polisi B 1 FPI. Ia didampingi kuasa hukumnya Munarman.

Rizieq mengatakan dalam kasus ini, dirinya hanya melakukan kritik terhadap Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia yang mirip palu-arit dianggapnya akan membangkitkan trauma terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).   

"Ini warning kebangkitan PKI dan saya sudah sampaikan ke DPR RI dan kepada publik," kata Rizieq saat tiba di Mapolda Metro Jaya, Senin 23 Januari 2017. Rizieq merasa dirinya telah dikriminalisasi.

"Tapi kemudian warning yang saya berikan ajan adanya indikasi kebangkitan PKI, saya justru dipangil. Saya sendiri heran apa yang ditanya dan apa yang mau ditunjukkan. Nanti kita lihat dulu pertanyaan di dalam baru saya berikan keterangan," kata Rizieq.

Kasus palu arit bermula dari ceramah Rizieq Shibab di Pesantren Alam, Agrokultural, Megamendung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.Dalam ceramah tersebut Rizieq menuduh ada logo palu-arit pada mata uang rupiah keluaran terbaru. 

Rekaman ceramah ini diunggah oleh pemilik akun Jumal Ahmad ke YouTube dengan judul “Habib Rizieq: Palu-Arit di Uang Kertas”. Tuduhan Rizieq akan adanya logo palu-arit di mata uang terbaru ini kemudian dilaporkan oleh Solidaritas Merah Putih (Solmet) dan Jaringan Intelektual Muda Anti-Fitnah (JIMAF).

Ia dilaporkan melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran atas pasal itu bisa berujung kurungan badan selama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.—Rappler.com