Pengusaha: pemerintah harus konsisten soal PP Pengupahan

JAKARTA, Indonesia – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pemerintah harus konsisten terhadap aturan yang sudah dibuat. Aturan itu adalah Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang mengundang pro dan kontra antara pengusaha dan buruh.

“Kita harus mengikuti, dan ini kan yang menetapkan pemerintah. Jadi pemerintah harus konsisten,” kata pengusaha sekaligus pemilik Sintesa Grup kepada Rappler, Jumat 27 November 2015.

Menurut dia, PP Pengupahan sudah sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam menjaga ikllim investasi. “Ini kebijakan pemerintah hasil dari evaluasi (ekonomi) sebelumnya, untuk mengeluarkan PP yang baik untuk semua,” tambahnya.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menyatakan tak akan mencabut PP Pengupahan. Pernyataan ini disampaikan setelah buruh dari seluruh tanah air melakukan mogok nasional sejak 24 – 27 November. “PP pengupahan  ini juga melindungi mereka yang belum bekerja agar bisa masuk ke pasar kerja memperoleh pekerjaan. Karena itu saya terus berharap semua pihak bisa menerima PP ini,“  katanya, Kamis, 26 November 2015.

Sebelumnya, buruh dari 20 kota di Indonesia melakukan mogok kerja secara serentak. Mereka menuntut pencabutan PP Pengupahan. Aksi buruh ini juga diwarnai ancaman dan intimidasi dari preman.

Menurut buruh, PP Pengupahan tak berpihak kepada kesejahteraan mereka, terutama dalam penaikkan upah minimum tiap tahun. Dengan PP Pengupahan, upah minimum hanya ditentukan oleh inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional, tanpa menggunakan variabel komponen hidup layak (KHL).—Rappler.com

Baca Juga: