Wapres JK ingatkan dampak negatif kebijakan Trump

Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara dalam Konferensi Masa Depan Asia di Tokyo, Jepang (5/6/2017) Foto Kantor Wapres RI

TOKYO, Jepang – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa kebijakan proteksionis yang dijalankan Presiden Donald J. Trump akan menjadi bumerang. “Dalam jangka pendek, keputusan untuk menghambat impor produk akan menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri, terutama di sektor manufaktur. Tetapi masyarakat AS yang biasa membeli barang impor dari Asia dengan harga lebih murah harus membeli lebih mahal,” kata JK di acara Konferensi Masa Depan Asia di Tokyo, Jepang, tanggal 5 Juni 2017.  

Menurut JK, dalam jangka menengah kebijakan ini menekan pendapatan riel rakyat AS, dan menurunkan kemampuan membeli, yang pada gilirannya akan menurunkan ekonomi AS secara spiral.  “Ongkosnya bagi ekonomi AS sangat mahal,” ujar JK, sebagaimana dikutip dari naskah pidato yang diterima Rappler.

Dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, kebijakan pemerintahan Trump dinilai lebih mengutamakan ke dalam, sebagaimana slogan kampanye “American First”. Namun, kata JK, seiring demokrasi yang matang, AS memiliki mekanisme internal untuk menghindari ayunan kebijakan yang terlalu ekstrim.

JK memberikan contoh mekanisme internal yang berbuah penolakan terhadap janji kampanye Presiden Trump, termasuk membangun tembok melintasi perbatasan USA-Mexico, mengurangi pajak perusahaan, dan melarang umat Islam memasuki AS.

"Berita baiknya, populisme punya batas. Kesadaran masyarakat akan terbentuk dan menjadi lebih realistis," katanya.  Contoh terbaru adalah bagaimana akhirnya pemilih di Pemilu Perancis memilih Presiden Emmanuel Macron. Mereka belajar dari situasi di AS dan fenomena Brexit di Inggris.

Empat Prioritas Indonesia

Dalam konferensi yang digelar untuk ke-23 kalinya oleh Nikkei Forum itu, Wapres JK juga menyampaikan bahwa Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2019 dan sesudahnya.  

Untuk mencapai target itu, ada empat hal yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan JK.  Pertama, membangun infrastruktur, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk menurunkan biaya logistik, mencapai ekonomi yang efisien dan hasil ekonomi yang lebih tinggi.

Kedua, mendorong produktivitas sektor pertanian dengan menerapkan metode pertanian yang modern, termasuk konsolidasi lahan menjadi lebih luas untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih baik dan efisiensi sectoral.

Ketiga, mendorong sektor manufaktur baik itu investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan lapangan pekerjaan.  Untuk ini pemerintah telah menerbitkan sejumlah paket kebijakan ekonomi.

Keempat, mengalokasikan lebih banyak sumberdaya untuk industri jasa terutama pariwisata, industri kreatif dan jasa keuangan.

Dorong KA Cepat Jakarta-Surabaya

Pada bagian lain dari pidatonya, JK mengapresiasi Jepang yang secara konsisten menanam investasi di Indonesia.  Tahun 20188, hubungan Indonesia-Jepang akan mencapat 60 tahun.  Investasi Jepang mencakup sektor infrastruktur strategis seperti MRT (Mass Rapid Transit), listrik, energi dan pelabuhan.  JK mengundang investor Jepang untuk terus meningkatkan investasi di Indonesia.

Usai konferensi, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, JK  membahas percepatan proyek kereta api kecepatan sedang Jakarta-Surabaya. Intinya kedua pihak ingin mempercepat  pelaksanaan tender sesudah  hasil studi kelayakan selesai pada akhir 2017.  

Wapres optimistis bahwa percepatan proyek kereta api Jakarta-Surabaya dapat dilakukan, karena Indonesia telah memiliki infrastruktur dasar, seperti rel kereta api, stasiun, dan sumber daya manusia untuk mengoperasikannya.

JK juga menemui pimpinan Sumitomo Mitsui Banking Cooperation (SMBC) membahas kemungkinan SMBC mengucurkan pembiayaan pada pembangunan infrastruktur di tanah air, diantaranya pembiayaan kereta api cepat Jakarta-Surabaya.  –Rappler.com.