Diambil alih BUMN, kereta cepat Jakarta-Bandung akan tetap meluncur

 

JAKARTA, Indonesia — Meski Presiden Joko “Jokowi” Widodo membatalkan rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung, proyek ini masih akan tetap berjalan. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan bahwa BUMN yang akan meneruskan proyek ini dengan skema business-to-business. 

“Jadi kami dari BUMN kan membuat konsorsium, kita sedang finalisasi, sedang final negosiasi untuk dapat membangun KA cepat Jakarta-Bandung,” kata Rini, Rabu, 9 September 2015. 

Konsorsium tersebut rencananya akan dipimpin PT Wijaya Karya, dengan anggota PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII. 

Pemerintah awalnya berniat bekerja sama dengan Jepang atau Tiongkok untuk membangun kereta cepat ini. Namun proyek ini kemudian dibatalkan. 

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, ada dua alasan dibalik pembatalan tersebut. Yang pertama, pemerintah tidak ingin menggunakan APBN untuk membangun kereta cepat tersebut. 

Kedua, kereta berkecepatan lebih dari 300 km per jam dinilai tidak berguna dengan jarak pendek antara stasiun. Kecepatan maksimal yang bisa dicapai diperkirakan hanya sekitar 200 kilometer. 

Namun Rini berpendapat berbeda. Dia berpandangan bahwa kereta cepat ini masih bisa direalisasikan. 

“Kita sedang menganalisa (kecepatannya), pada dasarnya 250 -350 km per jam. Jadi kita melihat cost-nya. Kalau sampai sekarang dilihat secara rel 250-350 itu sama, perbedaannya itu di signaling sama link stok-nya. Jadi keretanya kita finalisasikan.”

Dalam rencana Rini, ada lima stasiun yang akan menghubungkan Jakarta dengan Bandung: Gambir, Manggarai, Walini, Bandung Kopo dan Gede Bage. 

Tiongkok akan ditunjuk? 

Meski sudah dalam tahap finalisasi, ada banyak hal yang masih belum jelas. Rini mengatakan masih belum tahu kapan proyek ini akan mulai dilaksanakan. 

Masih belum jelas juga siapa yang akan ditunjuk menyediakan keretanya, apakah Tiongkok atau Jepang. Rini sebelumnya pernah mengatakan bahwa bila proyek tersebut diberikan pada BUMN, dia akan menunjuk Tiongkok. 

“Kalau kami diberi kepercayaan untuk membangun kereta cepat, ini semua adalah investasi dari badan usaha yang berpartner dengan China. Jadi betul-betul tidak ada beban kepada pemerintah,” kata Rini seperti dikutip Liputan6.com.  

“Kalau dari pihak BUMN, saya kan pemegang saham BUMN, jadi ya proposalnya dengan China.” — Rappler.com

BACA JUGA: