Provide your email for confirmation

Tell us a bit about yourself

country *
province *

why we ask about location

Please provide your email address

Login

To share your thoughts

Don't have an account?

Login with email

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue signing in. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Sign up

Ready to get started

Already have an account?

Sign up with email

By signing up you agree to Rappler’s Terms and Conditions and Privacy

Check your inbox

We just sent a link to your inbox. Click the link to continue registering. Can’t find it? Check your spam & junk mail.

Didn't get a link?

Join Rappler+

How often would you like to pay?

Monthly Subscription

Your payment was interrupted

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

Your payment didn’t go through

Exiting the registration flow at this point will mean you will loose your progress

DPR sayangkan cuitan Menpora di media sosial soal penyelenggaraan PON

BANDUNG, Indonesia - Anggota Komisi X DPR RI, Popong Otje Djundjunan menyayangkan komentar Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi yang terkesan menuding telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016. Melalui akun Twitternya, Imam mengaku prihatin dengan banyaknya permasalahan selama PON berlangsung.

Menurut Ceu Popong, seorang publik figur apalagi sekelas Menteri, tidak sepatutnya sembarang memberi komentar. Jika Menteri tersebut memang sudah memiliki data dan fakta kecurangan, Popong melanjutkan, sebaiknya disampaikan melalui forum resmi.

“Kalau pun toh sudah punya fakta, seharusnya berbicara di (forum) resmi). Dipanggil Panitia Besar PONnya. Sekarang itu, ada fenomena, pada umumnya, sok hayang geura (suka ingin cepat) ngomong di media, entah itu televisi, koran. Kan ada fenomena begitu,” ujar Ceu Popong ketika ditemui di Trans Luxury Hotel, Bandung pada Rabu, 21 September.

Hingga saat ini, dia mengaku belum memperoleh laporan mengenai kecurangan dalam penyelenggaraan PON Jabar. Oleh sebab itu, Popong menolak berkomentar banyak mengenai tuduhan tersebut.

“Makanya, kita harus tahu dari mana, di mana, dan siapa. Tapi, saya malah baru denger ada kecurangan. Nanti, jika itu memang serius, kemudian didukung dengan data dan fakta yang ada, pasti tentu akan diangkat dalam rapat kerja. Tapi, sekarang belum ada apa-apa,” tutur Popong.

Oleh sebab itu, Popong mengimbau kepada semua pihak agar menyikapi dugaan kecurangan ini dengan berpikir secara positif, seperti halnya azas praduga tak bersalah dalam sebuah kasus hukum.

Tidak hanya Popong yang menyayangkan, beberapa netizen pun juga memiliki opini serupa dan mengkritik komentar Imam di media sosial.

Masih dalam tahap wajar

Sementara, Ketua Umum PB PON 2016 Jabar, Ahmad Heryawan meminta semua pihak bersikap arif dalam menyikapi persoalan yang ada. Sikap bernada provokatif, menurut pria yang akrab disapa Aher itu tidak sepatutnya ditunjukkan di media sosial.

“Pada hari ini, masyarakat terpengaruh, padahal tidak tahu apa yang terjadi. Saya ingin semua pihak bertindak arif, kemudian mari kita sambut multievent nasional terbesar di bidang olahraga yaitu PON. Mari kita sambut dan dorong semua atlet (agar) sportif, sementara wasit agar bertindak adil,” tutur Aher.

Sementara, ketika ditanya mengenai dugaan tindak kecurangan, pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Jabar itu mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi semua persyaratan pertandingan. Mulai dari venue hingga penginapan atlet.

Terkait dengan penilaian wasit, Aher menjelaskan panitia tidak terlibat, karena yang mengusulkan dan menentukan wasit adalah cabang olahraga masing-masing.

“Saya enggak tahu-menahu karena wasit kan kesepakatan di cabor masing-masing. Jadi, mari kita selesaikan (masalahnya) dengan cabor masing-masing,” kata Aher.

Dia menambahkan, sejauh ini KONI Pusat menilai pelaksanaan PON masih dalam tahap wajar. Jika pun ada masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi.

Koordinasi antara PB PON dengan kontingen dari masing-masing provinsi selalu dilakukan setiap hari.

“Tiap pagi ada CDM yang mengungkapkan berbagai temuan dan masalah di lapangan. Kami berkomitmen bersama-sama (agar masalah) diselesaikan,” ujarnya.

Penilaian wajar juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Abudl Fikri Faqih. Menurut Fikri, dalam acara sebesar PON, tidak mungkin tak ada masalah.

“Dari laporan dan berita yang ada, tidak ada yang sampai serius. Tentu bukn berarti tidak ada masalah. Ada banyak kekurangan venue yang sebelumnya sudah dijelaskan. Saya kira ini bisa dipahami,” kata dia.

Fikri justru khawatir dengan penggunaan dana yang sangat besar dalam ajang olahraga nasional ini. Kedatangan Komisi X, kata Fikri, salah satunya untuk mengecek dan melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

“Komisi X memeriksa dan menjalankan fungsi pengawasan. Kami sudah khawatir, dengan anggaran (pemerintah) pusat Rp 100 miliar, Pemprov Rp 2 triliun, ternyata luar biasa. Jadi yang kami datangi, menyakinkan Komisi X bahwa (pelaksanaan) berjalan lancar, meski dengan anggaran APBN yang minim,” katanya.

Tetapi, Fikri menekankan perlunya transparansi dalam setiap penggunaan dana. Hal ini agar tidak berdampak pada kasus hukum.

“Kami minta PB PON, Gubernur Jabar, semua (penggunaan dana) dilakukan (secara) transparan. Mudah-mudahanan tidak ada event olahraga yang menyisakan (kasus) hukum,” ujar Fikri. - Rappler.com