Mereka yang dieksekusi sebelum diadili

Karena itu, lewat Komisi III DPR RI, Kontras mendesak ada audit dan evaluasi terhadap kinerja negara negara dalam melakukan tindakan terorisme, dalam hal ini Densus 88. 

“Bukan membubarkan Densus dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), tapi evaluasi,” katanya. 

Permasalahan lainnya yang akan menjadi penghalang, kata Haris, adalah resistensi dari polisi. Jika polisi memang berniat untuk memperbaiki kinerja Densus, harus ada sanksi pidana pada anggota yang melakukan pelanggaran. 

Densus, kata Haris, sebaiknya berhenti melakukan operasi yang menghalalkan segala cara. Ia juga meminta DPR memberikan rekomendasi pada Presiden, sehingga ada keputusan presiden yang mengatur kinerja Densus 88 agar lebih bertanggung jawab. 

“Tapi ini semua tergantung Kapolri,” ujarnya. Kapolri yang akan menentukan penegakan hukum di lembaga intelijen khusus terorisme tersebut. 

Peneliti KontraS, Putri Kanesia, yang khusus mendampingi kasus Siyono, menambahkan bukan hanya DPR, tapi Komnas HAM dianggap memiliki kemampuan untuk mendorong kedua lembaga yudikatif dan legislatif untuk memberikan keadilan pada para keluarga terduga teroris tersebut. 

“Komnas HAM yang didorong. Saya tidak bilang Komnas HAM tidak melakukan sesuatu, tapi saya belum melihat perkembangan penanganan kasus ini,” kata Putri. 

Lalu apa tanggapan Komnas HAM? Hafid mengatakan pada Rappler, ia sedang meminta waktu untuk bertemu dengan presiden untuk membicarakan rekomendasi KontraS.

“Semoga presiden mau mendengar,” kata Hafid. 

Hentikan reproduksi kekerasan 

Sementara negara masih belum menentukan sikap atas kasus Siyono di atas, Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku lebih khawatir dampak atas kasus pemuda asal Klaten itu dan sederet kasus serupa lainnya. 

Ia melihat Densus 88 seperti negara dalam negara. “Jadi seolah-olah yang melakukan aksi counter terorisme tapi tidak bisa dikontrol oleh publik. Mereka melakukan tirani otoritas sendiri. Siapapun bisa mereka tuduh dengan stigma tertentu,” kata Dahnil. 

Ia menyebut aparat kerap membangun paradigma "dibunuh atau membunuh" untuk melegalkan aksi eksekusi tembak mati oleh anggota Densus di lapangan. 

Padahal, siklus pembunuhan itu hanya akan melahirkan balas dendam antara aparat dan kelompok teroris, bahkan keluarganya. 

Dahnil mencontohkan anak teroris Imam Samudra yang terinspirasi untuk menjadi teroris. Ia kemudian merantau ke Suriah untuk bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengikuti jejak ayahnya. 

Kasus anak Imam Samudra ini menunjukkan bahwa negara bukannya melakukan deradikalisasi, melainkan mereproduksi radikalisasi. 

Seharusnya, kata Dahnil, ada penanganan yang lebih berperikemanusiaan dan beradab terhadap terduga teroris. 

Yang terpenting lainnya, kata Dahnil, adalah transparansi atas kinerja Densus. 

Jika polisi tetap ngotot tak mau perbaikan, Dahnil melempar tanda tanya. “Curiga, ada motif rente di balik ini. Bisa proyek, bisa anggaran,” katanya. 

Komisi III janji selidiki 

Sementara itu, Komisi III Bidang Hukum DPR RI sedang melakukan penelusuran terhadap kasus Siyono dan lainnya yang serupa. Salah satu anggota komisi, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan negara seharusnya memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga korban. 

Untuk mewujudkan, negara diharapkan lebih proaktif, salah satunya dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap personil polisi yang terbukti melakukan pelanggaran. 

Untuk membantu pemerintah, Desmond mengatakan bahwa komisinya akan membentuk tim investigasi khusus. 

Tapi tim ini akan dibentuk setelah Kepolisian RI mengumumkan hasil sidang kode etik anggotanya atas dugaan pelanggaran kasus tewasnya terduga teroris Siyono. Menurut agenda, hasilnya diumumkan pada Selasa, 26 April. 

Pembentukan tim ini juga akan bergantung pada jenis hukuman yang diberikan pada sang anggota, jika terbukti melanggar. Ringan atau pidana berat. 

Rappler telah menghubungi Densus 88, namun belum mendapat jawaban. Surat resmi yang dikirimkan untuk melakukan wawancara khusus juga belum dibalas.

Sementara menunggu kasus Siyono dan terduga teroris lainnya diungkap, Suratmi Mufidah, istri Siyono, hidup di bawah bayang-bayang misteri kematian suaminya. Ia kini hidup di bawah perlindungan PP Muhammadiyah. 

Terakhir, ia mengadu tentang segepok duit yang diduga diberikan oleh anggota Densus 88 sebagai "uang damai". Tapi ia menolak dan melawan. Ia yakin nyawa suaminya tak bisa dibayar hanya dengan uang kerohiman semata. 

Karena seperti kebanyakan orang yakini, korban bukan hanya angka, tapi setiap tubuh punya nama.

Yang harus dijelaskan, mengapa mereka harus meregang nyawa sebelum ada pembuktian keterlibatan mereka di jaringan terorisme? —Rappler.com

BACA JUGA: