Hari ini, seribuan buruh sampaikan gugatan PP Pengupahan ke MA

JAKARTA, Indonesia – Seribuan buruh se-Jabodetabek yang tergabung dalam Koalisi Anti Utang - Gerakan Buruh Indonesia kembali berunjuk rasa menolak PP Pengupahan, Kamis, 10 Desember.

Aksi damai ini dimulai dari depan Istana Negara, Gambir, dan dilanjutkan menuju Gedung Mahkamah Agung RI.

“Di MA, para buruh akan menyerahkan berkas gugatan Judicial Review (JR) PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan karena melanggar Konsitusi pasal 28 dan UU Nomor 21/2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), salah satu organisasi dalam KAU-GBI, Said Iqbal.

Para buruh sendiri menolak formula kenaikan upah minimal berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PDB). Sebab, formulasi ini hanya akan melanggengkan upah murah.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan saat ini upah buruh Indonesia masih jauh tertinggal dari beberapa negara tetangga di ASEAN seperti UMP Bangkok (Rp 3,2 juta), Manila (Rp 3,6 juta) dan Kuala Lumpur (Rp 3,2 juta).

"Dampak lanjutannya adalah bertambahnya orang miskin sampai 850 ribu orang (rilis BPS Juli 2015 ) serta melambatnya pertumbuhan ekonomi yang hanya di kisaran 4,7 persen, karena melemahnya tingkat konsumsi dan daya beli rakyat," kata Said Iqbal.

Aksi buruh hari ini juga dilaksanakan serentak di sejumlah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Aksi unjuk rasa juga akan terus dilakukan sampai 20 Desember 2015.

Selasa, 8 Desember lalu, buruh telah berunjuk rasa di kawasan gedung kura-kura dengan tuntutan yang sama.

Selain menolak PP Pengupahan, mereka juga menuntut kenaikan upah minimum sebesar Rp 500.000 dan meminta pemerintah memberlakukan upah minimum sektoral.

Pada 24-27 November 2015, dengan tujuan serupa, seribuan buruh sudah melakukan mogok nasional dengan berunjuk rasa serentak di seluruh Indonesia.— Rappler.com

—Laporan ANTARA/Rappler.com

BACA JUGA: