Warga Ahmadiyah Bangka diminta "tobat ke Islam" atau diusir

JAKARTA, Indonesia — Peneliti Human Rights Watch Indonesia Andreas Harsono meminta agar pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo untuk membereskan peraturan-peraturan diskriminatif yang “membenarkan” tindakan intoleran terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Pernyataan tersebut diberikan terkait warga Ahmadiyah yang diminta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, untuk “segera bertobat sesuai syariat Islam” atau keluar dari lingkungan Kelurahan Srimenanti Sungailiat dan kembali ke tempat asal mereka.

Padahal, menurut Andreas, sebagian warga Ahmadiyah adalah masyarakat asli Bangka.

“Mereka warga negara Indonesia, mereka punya akte kelahiran di sana, sebagian punya KTP di sana, sebagian memang ada yang pendatang dari luar Bangka,” kata Andreas kepada Rappler, Senin, 18 Januari.

Andreas memaparkan bahwa “kebencian” terhadap Ahmadiyah di wilayah Bangka muncul agak terlambat, dibanding daerah-daerah lainnya di Indonesia.

“Di provinsi-provinsi lain, masjid Ahmadiyah sudah banyak yang tutup. Di Jakarta ada satu (yang ditutup), di Bukit Duri. Di wilayah Priyangan Selatan ada belasan yang sampai sekarang belum bisa dibuka,” kata Andreas.

Kasus pengusiran Ahmadiyah di Bangka bermula pada pertemuan 14 Desember 2015.

“Ada delapan puluhan orang datang, termasuk lima Ahmadiyah. Di sana ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nadhlatul Ulama, Kapolres, pegawai Pemda, warga Srimenanti, dan majelis taklim, di mana mereka mengatakan sebaiknya (warga Ahmadiyah) diusir sesegera mungkin,” kata Andreas.

Dalam pertemuan tersebut ada yang mengusulkan agar diberi waktu selama seminggu atau sebulan untuk mematuhi hasil rapat, sampai kemudian muncul surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Fery Insani yang meminta mereka untuk bertaubat sesuai dengan syariat Islam, atau segera meninggalkan lingkungan Srimenanti Sungailiat, dan silakan berdomisili ke tempat asalnya.

“Ini pendekatan yang berdasar dengan yang disebut dhimmi, perlakuan terhadap kelompok minoritas dalam tafsir Islam. Di dalam tafsir tersebut, kaum minoritas harus taat kepada yang mayoritas. Opsinya selalu kalau enggak itu, ya diusir. ISIS juga melakukan hal yang sama, tapi ISIS kasar dan bunuh orang,” kata Andreas merujuk pada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Menurutnya, tindakan semacam ini bersumber pada peraturan pemerintah yang diskriminatif yang selalu dipakai kelompok-kelompok intoleran untuk menyerang kelompok minoritas.

“Selalu ujung-ujungnya pada aturan pemerintah tahun 2008 atau fatwa MUI tahun 2005,” katanya.

Oleh karena itu, Andreas meminta agar momentum diskriminasi yang dialami warga Ahmadiyah di Bangka dapat menjadi kesempatan pemerintah Jokowi untuk memperbaiki peraturan yang ada.

“Kami berharap ketidakbenaran ini segera dihentikan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah pusat mengambil kesempatan ini untuk membereskan warisan SBY yang tidak benar, tidak adil, dan jahat terhadap Ahmadiyah,” ujar Andreas.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan fatwa MUI yang dimaksud dikeluarkan pada era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menanggapi pendapat tentang "kesesatan" Ahmadiyah yang melatarbelakangi pengusiran mereka di Bangka, Andreas menganggap hal tersebut seharusnya menjadi hak masing-masing warga negara.

“Katakanlah mereka memang beda, terus mau diapain? Itu hak masing-masing,” katanya.

“Selama dia tidak melakukan kejahatan, enggak ngerusak, enggak ngebom, ya enggak apa-apa menurut saya. Karena kalau negara ngurusin hal-hal begitu, enggak entek-entek,” ujar Andreas.—Rappler.com

BACA JUGA: