Gerakan anti-Syiah di Indonesia respons dari konflik Timur Tengah

BANDUNG, Indonesia — Penolakan gerakan anti-Syi’ah di Indonesia semakin hari semakin terasa. Ratusan anggota Aliansi Nasional Anti Syi’ah (ANNAS) di Bandung, Jawa Barat, menggelar pertemuan yang menunjukkan komitmen penolakan keberadaan Syi’ah di Indonesia, Minggu, 29 November.

Namun menurut pakar, penyebab sikap anti-Syi’ah ini tumbuh baru belakangan, sejalan dengan merebaknya konflik di Timur Tengah.

Menurut Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, keberadaan gerakan anti-Syi’ah yang muncul belakangan ini tidak dapat dipisahkan dari pergolakan politik yang terjadi di Timur Tengah.

“Gerakan ini mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berkonflik di sana,” kata Bonar kepada Rappler pada Senin, 30 November.

Ia juga menjelaskan bahwa konflik antara Sunni dan Syi’ah memiliki sejarah yang panjang dalam Islam.

“Sepanjang tidak ada perbedaan kepentingan politik kondisi aman dan baik-baik saja,” ujarnya.

“Sebelum ada agresi Amerika di Afghanistan, Irak, dan Suriah, tidak ada konflik yang berarti di sana. Karena sesungguhnya perbedaan teologis tidak cukup untuk menjadi amunisi konflik.”

Berdasarkan penuturan Bonar, hal serupa juga terjadi di Indonesia. “Kita tentu ingat bagaimana Ahmadinejad, Presiden Iran waktu itu, berkunjung ke Indonesia mendapat sambutan hangat dari tokoh-tokoh Islam,” katanya.

Indonesia darurat Syi’ah?

Yang terbaru, sekitar 300 ulama, tokoh masyarakat, dan pengurus pusat maupun daerah ANNAS menyepakati 8 poin penolakan keberadaan Syi’ah di Indonesia, serta perencanaan agenda Konferensi Internasional Anti Syi’ah pada waktu mendatang.

Ketua ANNAS Pusat Athian Ali mengatakan, poin pertama yang disepakati bersama adalah penegasan kata “anti” pada “anti-Syi’ah” bukan berarti ANNAS mendukung radikalisme atau merupakan gerakan intoleran. Akan tetapi kata “anti” merupakan sikap tegas untuk mewaspadai akan penyimpangan Syi’ah yang dapat membahayakan bagi umat, bangsa, dan negara.

“Poin kedua adalah mengingatkan umat dan pemerintah bahwa Syi’ah bukan sekte teologis, melainkan satu gerakan politik dengan ideologi imamah yang berpotensi membangun konflik dan membuat makar untuk merebut kekuasaan (pemerintah),” kata Athian.

Poin berikutnya adalah, Indonesia dinilai sedang dalam posisi darurat Syi’ah karena adanya campur tangan dan intervensi keagamaan, budaya, ekonomi, dan politik dari negara Syi’ah seperti Iran. ANNAS pun meminta Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan jajaran pemerintah harus lebih peka dan waspada terhadap gerakan ideologi transnasional Syi’ah dukungan dari Iran ini.

Ia menambahkan, pada poin keempat, ANNAS meminta pemerintah menutup atase kebudayaan Kedutaan Besar (Kedubes) Iran karena dinilai telah menyimpang dari tugas diplomatiknya dan memberi dukungan pengembangan Syi’ah dengan dana, bantuan pendidikan, maupun lobi politik ke pusat kekuasaan. Bahkan, investasi bisnis dinilai Athian telah menjadi alat politik.

Dalam poin kelima, Athian meminta pemerintah untuk mengawasi secara ketat. Bahkan bila perlu membubarkan lembaga pendidikan, penerbitan, dan yayasan-yayasan yang telah terafiliasi dengan faham Syi’ah. 

Keenam, ANNAS mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meningkatkan hasil kajian tentang penyimpangan Syi’ah.

“Gerakan Syi’ah membahayakan karakter kebangsaan. Persona non grata kan diplomat Iran dari Indonesia,” ucapnya.

Poin terakhir adalah mendorong Kementerian Agama untuk bekerja sama intens dengan Kementerian Luar Negeri melakukan pengawasan kepada misionaris Syi’ah yang masuk ke Indonesia baik dari Iran, Irak, Afghanistan, ataupun Lebanon.

“ANNAS mencoba mencari solusi membangun kedamaian di negeri ini bukan mendekat-dekatkan Sunni dan Syi’ah. Tapi kita ingin meminimalisir konflik tidak terjadi seperti di Irak, Afghanistan, Suriah, atau tempat lainnya,” ungkapnya.

Melarang Syi’ah bisa termasuk ‘hate speech’

Sebagai respon dari pertemuan ANNAS, Bonar mengemukakan bahwa jika gerakan tersebut hanya berupa seruan, maka masih dalam batas toleransi. Namun jika sudah menyatakan kebencian atau hendak melarang Syi’ah di Indonesia, maka hal tersebut termasuk dalam kategori hate speech. 

Aparat keamanan sudah waktunya bertindak dan mengambil langkah preventif dan mediasi, bahkan tindakan hukum, karena gerakan semacam ini berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik yang meluas di Indonesia,” kata Bonar.

Selain itu, ia merasa bahwa pernyataan ANNAS tentang pencarian solusi untuk mencegah terjadinya konflik seperti di Timur Tengah hanya dibuat-buat.

“Itu hanya alasan yang mereka buat-buat, dengan dalih supaya tidak ada konflik, kemudian menindas dan mencoba menihilkan Syi’ah di Indonesia,” tuturnya. —Rappler.com

BACA JUGA: