Ramai-ramai terjerat bansos

JAKARTA, Indonesia—Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bukan kepala daerah pertama yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial. Beberapa kepala daerah terlibat kasus dana bantuan sosial.

Dana bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada individu atau lembaga yang membutuhkan justru banyak disalahgunakan. Ada yang sudah terbukti korupsi, ada yang sedang menjalani sidang dan ada pula yang hanya dipanggil sebagai saksi.

Siapa saja mereka? Ini beberapa diantaranya.

Ridwan Kamil 

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berencana memanggil Wali kota Bandung Ridwan Kamil sebagai saksi.

Pemanggilan ini terkait dengan upaya penyelidikan dugaan korupsi dana hibah bansos Kota Bandung tahun 2012. Dana bansos tersebut diberikan kepada Bandung Creative City Forum, yang diketuai Ridwan Kamil. sebelum dia menjabat sebagai Wali Kota.

Dada Rosada
Ia adalah Wali kota Bandung sebelum Ridwan Kamil. Korupsi dana bansos Dada terungkap dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan, tercatat ada kerugian negara sebesar Rp 40 miliar dalam penggunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009-2010.

Dada divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta oleh Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Bandung. Ia terbukti bersalah telah melakukan suap kepada hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bandung miliaran rupiah supaya para terdakwa korupsi bantuan sosial dihukum ringan tanpa mengungkap keterlibatan Dada. Kini dia baru menjalani hukumannya salama satu tahun di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung.

Tasiya Soemadi
Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi alias al Gotas terjerat kasus hibah bansos tahun anggaran 2009-2012 sebesar Rp 298,4 miliar. Kasusnya ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Ia didakwa terlibat korupsi dana bansos tersebut dengan melakukan pemotongan dana hibah bansos untuk kepentingan partainy. Saat itu Gotas menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Helmi Hasan
Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dicegah Kejaksaan Tinggi ke luar kota setelah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2012 dan 2013 senilai Rp 11,4 miliar. Selain menyelidiki korupsi dana bansos itu, Kejaksaan Negeri Bengkulu saat ini tengah mengumpulkan bahan pemeriksaan dan keterangan tentang dugaan korupsi dana hibah dari APBD 2011 dan 2012 Kota Bengkulu senilai Rp 45,8 miliar dan dana bansos 2011 sebesar Rp 8,4 miliar.  

Beny Litelnoni
Pada 2010, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalokasikan dana lebih dari Rp 2 miliar untuk bantuan sosial. Dari dana itu, kejaksaan menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 170 juta. Dugaannya, bantuan itu salah sasaran. Dalam kasus ini, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Beny Litelnoni, karena ia merupakan pihak yang mengeluarkan memo untuk pencairan dana bansos pada 2010 untuk sejumlah kalangan. Kala itu, Beny masih menjabat Wakil Bupati Timor Tengah Selatan.—Rappler.com