
JAKARTA, Indonesia — Ribuan buruh kembali berdemonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober.
Kemarin, Rabu, 28 Oktober, demonstrasi serupa juga telah mereka gelar di tempat yang sama. Para buruh peserta demonstrasi menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
PP No. 78 tahun 2015 ini digunakan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016 yang rencananya diumumkan paling lambat pada 1 November mendatang.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, formula kenaikan upah minimum yang tercantum pada PP No. 78 tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam UU No. 13 tahun 2003, penetapan upah minimum dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri atas perwakilan pengusaha, buruh, dan pemerintah.
Faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan.
Sementara dalam PP No. 78 tahun 2015, besaran upah minimum pada tahun tertentu dihitung berdasarkan formula: Upah minimum tahun sebelumnya + {upah minimum tahun sebelumnya x (inflasi tahun sebelumnya + pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya)}.
Perbedaan inilah yang menjadi persoalan menurut Iqbal.
“Jadi, bukan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui PP tanpa dirundingkan dengan serikat pekerja. Dengan diberlakukannya PP ini, upah buruh akan naik paling tinggi hanya 10 persen dan berlaku selama puluhan tahun.
“Ini akan berdampak pada pemiskinan secara sistemik,” kata Iqbal, Selasa, sehari sebelum gelombang demonstrasi buruh dimulai.
Iqbal memprediksi bahwa dengan formula perhitungan UMP di PP No. 78 tahun 2015, besaran kenaikan upah tahunan yang diterima buruh berpotensi berkurang.
— laporan Antara/Rappler.com
BACA JUGA:
- Pemerintah luncurkan paket kebijakan ekonomi keempat
- Hanif Dhakiri menjawab 10 tuntutan buruh
- Buruh cemaskan kehadiran tenaga kerja asing
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.