BALIKPAPAN, Indonesia – Wakil Presiden Jusuf Kalla membela pemerintah terkait tudingan bahwa pemerintah membayar pelobi untuk bisa mendapatkan akses bertemu dengan Presiden Barack Obama.
“Di Amerika, lobi itu hal yang biasa, seperti lobi di bidang perdagangan atau lobi dengan parlemen,” kata Kalla, Sabtu, 7 November. “Kalau di kita mungkin lobi masih dilakukan secara pribadi, tidak resmi.”
“Kalau ada suatu kepentingan terkait dengan Pemerintah Amerika, misalnya soal undang-undang, itu bisa menggunakan lobi di sana. Antarperusahaan mereka sendiri juga menggunakan formal lobi. Bahkan di Washington itu puluhan perusahaan-perusahaan lobi terbuka,” katanya.
Sebelumnya, sebuah artikel beredar mengungkapkan adanya kontrak penggunaan jasa lobi antara perusahaan konsultan Singapura Pereira International PTE LTD dengan perusahaan lobi asal Las Vegas R&R Partners Inc. Lobi ini terkait kunjungan Jokowi ke AS akhir Oktober lalu.
Tak hanya untuk mendapatkan akses ke Washington, R&R Partner’s Inc juga menjadi jembatan menyampaikan peran Indonesia bagi Amerika Serikat di sektor keamanan, perdagangan, dan ekonomi, dan kepada orang-orang yang berpengaruh di Gedung Putih.
Artikel itu ditulis dan dipublikasikan oleh seorang dosen Ilmu Politik Asia Tenggara, Michael Buehler, dari School of Oriental and African Studies di London, Jumat, 6 November. Artikel tersebut menyatakan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mencatat nilai transaksi kerja sama dua perusahaan untuk lobi ini senilai US$ 80.000.
Kalla sendiri memastikan dia tidak tahu kebenaran penggunaan jasa konsultan tersebut, namun ia mengatakan uang tersebut tidak berasal dari pemerintah.
“Menlu juga sudah membantah (bahwa itu) bukan pemerintah. Pemerintah tidak pernah melaksanakan lobi seperti itu. Pemerintah Indonesia ya, saya tegaskan, artinya secara resminya itu tidak,” kata Kalla. – Laporan dari Antara/Rappler
BACA JUGA:
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.