Polemik surat politisi Hanura minta fasilitas saat berkunjung ke Australia

JAKARTA, Indonesia — [UPDATED] Surat yang diduga ditandatangani Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dwi Wahyu Atmaji, beredar melalui pesan pendek, Kamis, 31 Maret.

Di dalam surat dengan nomor B/1337/S.PANRB/03/2016 yang diterbitkan pada Selasa, 22 Maret, Dwi menulis bahwa politisi Partai Hanura, Wahyu Dewanto, akan berkunjung ke Sydney dan Gold Coast, Australia, dan agar disiapkan fasilitas berupa akomodasi dan transportasi.

Wahyu dijadwalkan berkunjung pada 24 Maret-2 April 2016. 

Wahyu adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Hanura — partai yang sama dengan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. 

Namun, Wahyu datang ke Australia tidak sendiri, tetapi didampingi anggota keluarga seperti anak dan istrinya. Demi kelancaran kunjungan itu, surat tersebut ikut ditembuskan ke Sekretaris Jenderal Kemlu, Kristiarto Legowo; Duta Besar Indonesia di Australia, Nadjib Riphat Kesoema; dan KJRI Sydney.

Lalu, bagaimana tanggapan Kemlu terkait surat itu? Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, membantah ada instruksi dari Kemlu untuk menyediakan fasilitas bagi anggota DPRD dari Partai Hanura tersebut.

“Setiap perwakilan sudah memiliki protap baku terkait pengaturan dan fasilitas bagi delegasi atau tamu dinas. Selama kunjungan itu resmi atau dinas dan ada instruksi Kemlu, maka akan dilaksanakan sesuai protap,” ujar Arrmanatha, Kamis.

“Dalam hal ini, tidak ada instruksi dari Kemlu,” ujarnya lagi.

Sementara, Konsul Jenderal Indonesia di Sydney, Yayan GH Mulyana, mengakui Wahyu memang berkunjung ke salah satu kota terpopuler di Australia tersebut.

“Tetapi, selama di Sydney, Bapak Dewanto sudah mengatur sendiri baik akomodasi atau program kunjungannya,” ujar Yayan kepada Rappler melalui pesan pendek, Kamis.

Yayan mengatakan, protap pelayanan tamu mencakup antara lain bantuan keprotokolan seperti fasilitas jemput di bandara dengan mempertimbangkan azas kepatutan.

“Kami juga memiliki protap pelayanan WNI yang memerlukan bantuan dan dalam kesulitan yang dilakukan dengan prinsip keberpihakan. Pelayanan dan perlindungan terhadap WNI dilakukan sesuai dengan azas urgensi demi keselamatan dan kemaslahatan WNI terebut,” kata Yayan.

Yuddy sendiri hingga saat ini belum bisa dihubungi oleh Rappler. Berdasarkan informasi di situs resmi Kemenpan RB, saat ini Yuddy diketahui tengah berada di Surabaya.

Namun, Kepala Biro Humas Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengatakan Yuddy tidak tahu-menahu mengenai adanya surat tersebut. Surat tersebut dibuat atas permintaan sekretaris pribadi Menpan RB, Reza Fahlevi kepada staf Kemenpan RB. 

“Staf sekretaris Kemenpan RB mengkonsep surat tersebut,” kata Herman melalui pesan pendek pada Kamis malam, 31 Maret. 

Herman melanjutkan, tanpa melakukan pengecekan kepada Menpan RB, Sekretaris Kementerian malah menandatangani surat itu. 

“Pada hari lain setelah surat itu dikirim, Sekretaris Kementerian meminta konfirmasi kepada Menpan RB tentang arahan pemberian fasilitas kepada saudara Wahyu Dewanto melalui Sekretaris Pribadi,” tutur Herman. 

Ketika menerima konfirmasi dari sekretaris Kemenpan RB, Herman mengatakan, Menteri Yuddy tidak pernah merasa membuat arahan seperti itu dan langsung menegur Sekretaris Kemenpan RB. -dengan laporan Uni Lubis/Rappler.com

BACA JUGA:

• Yuddy Chrisnandi cabut laporan ‘teror’ guru honorer
• Revolusi mental dimulai dengan reformasi birokrasi: Menteri Yuddy
• Pejabat mundur bentuk etik budaya birokrasi yang baik
• Pemerintah hemat Rp 18 triliun anggaran dinas dalam 100 hari