Ormas agama di Bandung tuntut gedung GBKP ditutup

JAKARTA, Indonesia – Organisasi masyarakat berbasis agama pada Minggu, 10 April sekitar pukul 08:30 WIB berunjuk rasa di depan gedung Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Buah Batu, Bandung. Ormas itu menuding izin pembangunan gereja tidak sah.

Namun, menurut salah satu pendeta di GBKP, Sura Purba Saputra, tuntutan ormas itu dinilai mengada-ada.

“Izin pembangunan gereja sudah keluar sejak 20 Juni 2012 lalu. Bahkan, ketika kami diminta untuk memverifikasi ulang, kami sudah melakukan hal itu dan dinyatakan legal,” ujar Sura ketika dihubungi Rappler melalui telepon pada Minggu, 10 April.

Sura mengatakan akibat protes dari ormas yang tidak berdasar itu, pembangunan gereja sempat terkatung-katung. Ormas itu kerap berdemonstrasi ke kantor Walikota untuk menghambat pembangunan gereja.

Walau demikian, Sura menjelaskan, gereja mulai dibangun pada Juni 2012 dan rampung pada Januari 2013.

“Izin yang dikeluarkan itu sudah diverifikasi oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) kota Bandung, Ema Sumarna pada Desember 2015, dan dinyatakan sudah tak ada masalah,” tutur dia.

Sura menuturkan pada hari ini seharusnya menjadi hari peresmian gereja yang semula akan dihadiri oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Namun, yang terjadi malah ormas agama terdiri dari Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Reformasi Islam (Garis) dan Front Pembela Islam (FPI) yang mendatangi GBKP.

“Total ada sekitar 200 orang yang berdemonstrasi dan menuntut agar izin pembangunan gereja divalidasi ulang. Padahal, izin yang kami punya sudah valid,” kata dia.

Justru, Sura melanjutkan, para ormas itu yang berdemonstrasi tanpa mengantongi izin. Terlebih massa juga mengajak anak-anak untuk ikut berdemonstrasi.

Informasi itu diperoleh dari petugas polisi yang kini sedang berjaga di depan gereja.

“Massa ini sudah tidak rasional. Mereka yang tidak memiliki izin untuk berdemonstrasi, tetapi malah umat yang dipaksa agar keluar dari gereja. Ini kan sama saja dengan kami tak bisa mengadakan kegiatan di rumah kami sendiri,” kata dia.

Bahkan, ujar Sura, massa memaksa agar nama gereja dicopot lalu tempat ibadah itu juga disegel.

Lalu, apakah ada pernyataan resmi dari Walikota Bandung mengenai aksi demonstrasi di depan GBKP? Sura mengatakan tidak ada komentar apa pun.

“Petugas kepolisian hingga kini masih terus menjaga keamanan di depan gedung GBKP,” ujar Sura.

Komitmen Pemkot Bandung soal keberagaman dipertanyakan

Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Harold Aaron mengatakan sudah ikut mengadvokasi soal pembangunan GBKP. Kendati tidak ada surat kuasa langsung dari GBKP, tetapi LBH Bandung pernah ikut mendorong pelaporan kasus yang menimpa GBKP ke Komnas HAM.

“Sebenarnya, selain GBKP, sudah ada empat gereja lain yang diminta oleh Pemkot Bandung untuk diverifikasi izin pembangunannya. GBKP sendiri sah dan dianggap mengantongi izin,” kata Harold.

Kendati begitu, masalah ini tidak akan selesai begitu saja, jika pemerintah kota tidak memberikan pengertian dan pemahaman ke warganya mengenai isu keberagaman.

“Kalau diberi pemahaman hanya sebatas fasilitas di bidang administrasi, maka kejadian demo semacam ini akan terus berulang,” ujar dia.

LBH Bandung menilai aksi demonstrasi yang mengatasnamakan warga menjadi cerminan isu keberagaman di Bandung yang belum sepenuhnya tuntas. Sementara, di sisi lain, pemkot menganggap hal tersebut juga bukan suatu masalah.

“Konsistensi Pemkot Bandung dalam isu keragaman ini akan jadi tanda tanya. Apakah pasca insiden ini, akan ada upaya dari mereka untuk berbicara dan memberikan pengertian kepada kelompok yang menolak?” tanya Harold. – Rappler.com

BACA JUGA:

• Ketika Al Fatihah melantun 7 kali untuk GKI Yasmin
• Menteri Agama: Pembangunan Gereja Santa Clara Bekasi …
• Menteri Agama dukung Wali Kota Bekasi lanjutkan pembangunan …