5 Hal menarik tentang reshuffle kabinet jilid 2

JAKARTA, Indonesia – Sepanjang hari ini, Rabu, 27 Juli saya memperhatikan daftar nama menteri yang terdampak perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2. Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat mengumumkan perombakan kabinet menyampaikan sejumlah tantangan berat.

“Kita harus menyelesaikan masalah  kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, kesenjangan antar wilayah. Inilah masalah yang harus dipercepat penyelesaianya.  Kita harus memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus tantangan kompetisi global.  Membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan kurangi pengangguran,” ujar Jokowi.

Berikut 5 hal menarik mengenai reshuffle kabinet Jilid 2 Kabinet Jokowi

1. Menteri perempuan tambah satu

Presiden Jokowi menambah jumlah menteri perempuan di kabinet Kerja, dari sebelumnya delapan orang menjadi sembilan orang dengan masuknya Sri Mulyani sebagai menteri keuangan.  Kalangan penggiat isu perempuan menganggap selama ini dengan delapan perempuan pun, kabinet Jokowi dianggap belum memuaskan dalam pemberdayaan perempuan. 

Dalam tahun pertama memerintah, Jokowi mendapat rapor merah terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ditanggapi dengan membuat Perppu kebiri.

Pola ini ditolak aktivis perempuan, karena dianggap tidak efektif.  Pengenaan hukuman maksimal dengan regulasi yang ada belum dilakukan.  Masuknya Sri Mulyani ke kabinet, karena ekspektasi tinggi untuk memandu kabinet ekonomi melalui masa krisis yang sebagian dipicu situasi global.  Tapi saya juga berharap, Sri Mulyani bisa memimpin dan mempengaruhi kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan anak, melihat pengalamannya saat memimpin di Bank Dunia. Begitu juga dengan isu pembangunan berkelanjutan. [BACA: Pengalaman Sri Mulyani saat tsunami Aceh]

2. Kabinet pengusaha

Dari daftar susunan kabinet hasil kocok-ulang jilid dua, nuansa pengusaha menonjol.  Nama baru seperti Menteri Desa dan Pengembangan Daerah Tertinggal  Eko Putro Sandjojo,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi  Asman Abnur, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memiliki latar belakang pengusaha. 

Mereka memang mewakili jatah kursi partai politik PKB, PAN, Nasional Demokrat dan Golkar.  Tetapi mereka juga pengusaha.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga memiliki pengalaman mengelola bisnis, termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.  Sebelum masuk kabinet, Budi Karya menjabat Direktur Utama PT Angkasa Pura II yang mengelola 13 bandara termasuk bandara internasional Soekarno-Hatta. 

Masuknya menteri berlatar-belakang pengusaha ini melengkapi mereka yang sudah ada di kabinet: Menteri  Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong yang sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata Arief Yahya yang sebelumnya di BUMN pula.  Bahkan Luhut Binsar Panjaitan yang purnawirawan TNI pun sebelum masuk kabinet Jokowi lebih dikenal sebagai pengusaha dengan banyak bisnis.

Ketika mengumumkan reshuffle jilid 2, Jokowi kembali mengingatkan, agar kabinet bekerja lebih cepat, solid, saling mendukung sehingga hasilnya nyata dan dapat dinikmati rakyat dalam waktu secepatnya. Apakah menteri dengan latar belakang pengusaha bisa mendukung niat Jokowi? Kita lihat saja. 

3. Ekonom Universitas Indonesia menjadi tulang punggung tim ekonomi

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Bambang S. Brojonegoro adalah ekonom senior Universitas Indonesia.  Di era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, ekonom senior jaket kuning menguasai kursi penting di sektor ekonomi. 

Sering disebut dari Lapangan Banteng sampai Taman Suropati untuk menunjukkan gedung kementerian keuangan dan kantor Bappenas. Sebelumnya Kepala Bappenas Sofyan Djalil juga dari UI. Tapi lebih dikenal sebagai ahli hukum bisnis dan pasar modal ketimbang ekonom. Trio ekonom UI ini diharapkan bekerjasama erat dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad. Keduanya lulusan UI juga. 

4. Jumlah jatah kursi kabinet Partai Kebangkitan Bangsa tetap 4

Ketika isu reshuffle mengemuka dan Jokowi diperkirakan mengakomodir menteri dari Partai Golkar serta Partai Amanat Nasional (PAN), banyak yang menduga jatah kursi PKB yang akan dikurangi.  Meskipun Menteri Desa dan PDT Marwan Djafar dicopot, penggantinya tetap dari PKB, yaitu Eko Putro Sandjojo yang bukan orang baru buat Jokowi. 

Eko Putro adalah salah satu deputi di tim transisi Jokowi-JK. Yang berkurang adalah Partai Hanura. Yuddy Chrisnandy dan Saleh Husin keluar kabinet, Wiranto masuk. Jaksa Agung M. Prasetyo yang semula ramai disebut akan diganti, ternyata tetap, sehingga jatah kursi Partai NasDem tetap. Ferry Mursyidan Baldan digantikan Enggartiasto Lukita.

5. Jokowi fokus membangun citra positif di sektor ekonomi

Susunan kabinet ekonomi disambut baik, terutama dengan masuknya Sri Mulyani.  Tapi menarik Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dianggap sebagai minimnya komitmen Jokowi untuk menuntaskan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Menurut pemeriksa dari PBB, Wiranto dianggap ikut bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur.  Wiranto juga dikaitkan dengan tanggung jawab sebagai Panglima ABRI saat terjadi Tragedi Mei 1998.  Tentu saja Wiranto membantah. Salah satunya bisa dibaca di sini.

Ada yang mengatakan komposisi baru Kabinet Kerja menggambarkan koalisi dalam Pemilu Presiden 2019.  Well, waktunya masih panjang dan politik itu adalah seni kemungkinan.  Cair.  Segalanya bisa berubah,  Bisa tetap.

Bagi saya, komposisi baru menunjukkan keberhasilan konsolidasi politik Jokowi. Membuatnya nyaman.  Menurut saya, ini juga yang akhirnya membuat Sri Mulyani bersedia masuk kabinet. 

Meskipun ada Golkar di pemerintahan, Sri Mulyani boleh jadi menganggap Golkar kali ini tak sekuat  pengaruh Golkar di era SBY. Benarkah demikian? – Rappler.com