Agum minta PSSI dengarkan aspirasi ‘voter’ untuk pindah lokasi kongres

JAKARTA, Indonesia — ‎Ketua Komite Pemilihan (KP) Kongres PSSI Agum Gumelar telah mengingatkan PSSI untuk menampung aspirasi para voter-nya. Tapi, ‎sebagai Ketua KP, pihaknya memang tak bisa memutuskan di mana venue kongres.

“Mengenai tempat, ini bukan ranahnya Komite Pemilihan untuk memutuskan. Kami KP hanya menampung aspirasi para anggota, para voter bertanya dan menolak mengapa digelar di Makassar. Kami salurkan itu ke PSSI, sekarang bergantung ke PSSI, bagaimana akan diputuskan. Mendengar aspirasi atau tidak,” kata Agum, pada Senin, 12 September.

Sebelumnya, rencana PSSI menggelar Kongres 17 Oktober di Makassar terancam buyar setelah pemerintah tak memberikan rekomendasi.

Agustus lalu, Executive Committee (Exco) PSSI memutuskan kongres digelar di Makassar pada 17 Oktober mendatang. Setelah putusan itu, teriakan penolakan dari para voter menggema. Kebanyakan dari voter menolak kalau kongres yang bertujuan untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota exco PSSI itu digelar di Makassar.

Sebagian besar meminta kongres bisa digelar, asal tidak di Makassar dengan alasan tekanan dan faktor politis yang mungkin muncul apabila digelar di sana.

Kemudian, PSSI mengirimkan surat bernomor 557/UDN/286/V-III/2016 yang berisi permintaan rekomendasi kongres dari pemerintah. Surat itu dikirimkan pada akhir Agustus lalu. Pemerintah kemudian menjawab dengan surat tertanggal 9 September. 

Intinya, dalam surat bernomor S.2844/MENPORA/IX/2016 tersebut, pemerintah menolak memberikan rekomendasi. Alasannya, pemerintah meminta agar ada pemindahan venue kongres. PSSI sejauh ini masih ngotot kongres digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah baru akan memberikan rekomendasi apabila kongres digelar di Yogyakarta.

“Namun demikian, searah dengan harapan pemerintah tersebut, rekomendasi hanya akan diberikan seandainya pelaksanaan Kongres PSSI tersebut diselenggarakan di Yogyakarta,” begitu bunyi penggalan poin kedua surat dari pemerintah.

Surat yang ditandatangani langsung ‎oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi itu menyebutkan alasan kenapa harus di Yogya, yakni sebagai momentum mengembalikan PSSI ke titik nol. Sehingga Yogya sebagai tempat lahirnya PSSI mewakili reformasi PSSI yang bobrok saat ini untuk kembali ke titik nol.

Saat disinggung terkait adanya upaya intervensi, Deputi IV Kemenpora Gatot S Dewa Broto menjelaskan bahwa surat mengenai rekomendasi agar Kongres digelar di Yogyakarta memang berasal dari pihaknya. Namun, itu bukan berarti bentuk intervensi terhadap PSSI. 

“Iya, betul ada surat tersebut, dan itu rekomendasi dari pemerintah karena adanya surat permintaan dari PSSI melalui suratnya,” kata Gatot via pesan singkat.

Gatot tak menyangkal kalau penentuan di mana venue kongres adalah di tangan PSSI. Namun, sebagai pihak yang diminta rekomendasi, pemerintah kemudian memberikan pertimbangan, agar pilihan dan langkah PSSI, tetap terjaga dalam semangat reformasi yang total dan komprehensif.

“Karena ada permintaan dari PSSI tersebut, maka hak pemerintah untuk juga memberikan sikap. Ini bukan paksaan. Poinnya sudah clear, bahwa kewenangan rekomendasi itu diberikan atas surat permintaan dari PSSI,” kata Gatot.—Rappler.com