Berita hari ini: Selasa, 15 November 2016

Halo pembaca Rappler,

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Selasa, 15 November 2016.

Gelar perkara penodaan agama, juru bicara FPI dikeluarkan dari ruangan

Insiden kecil mewarnai gelar perkara kasus penodaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 15 November.

Insiden tersebut berupa dikeluarkannya dua perwakilan dari pihak pelapor, yakni  Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir dan juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Munarwan dikeluarkan dari ruangan tempat berlangsungnya gelar perkara pada pukul 09.15 wib. “Saya dari pelapor kuasa hukum.‎ Tapi kami tidak boleh masuk,” kata Munarman di depan Rupatama Mabes Polri. Baca berita selengkapnya di sini.

Jawa Barat berstatus darurat bencana hingga Mei 2017 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan daerahnya berada dalam keadaan siaga darurat bencana banjr dan tanah longsor pada 1 November hingga 29 Mei 2017.

“Kepada masyarakat saya berpesan untuk selalu berwaspada mengingat rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sampai bulan Mei 2017 curah hujan di berbagai daerah di Jabar cukup tinggi,” kata Heryawan.

Status ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi antara Pemprov Jabar dengan para pemangku kepentingan dan instansi terkait pada 4 September, serta hasil evaluasi terhadap bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Jabar. 

Tahun ini Pemprov Jabar telah mengeluarkan dua kali status siaga bencana banjir dan longsor. Periode pertama adalah awal tahun ini mulai 4 Januari 2016 hingga 4 April 2016. Selengkapnya di sini.

KSPI: Mogok nasional, buruh akan ikut demo 25 November

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sejumlah buruh anggota KSPI akan menggelar aksi mogok nasional pada 25 November, untuk turut serta berdemo di depan Istana Kepresidenan.

“Anggota kami ada sekitar 1,7 juta buruh di 31 provinsi, dan aksi ini sudah disosialisasikan kepada mereka. Jadi nanti tanggal 25 November, mereka tidak akan bekerja,” ujarnya.

Menurut Said, tuntutan yang diajukan para buruh dengan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI memiliki keterkaitan, sehingga hal tersebut menjadi alasan mereka melakukan mogok nasional dan demonstrasi mendatang.

“Kasus Ahok itu penistaan agama yang kemudian meminta penegakan hukum, tapi penegakan hukum itu diulur-ulur. Itu ada arogansi kekuasaan dan juga ada kekuatan modal di belakangnya. Sedangkan, upah buruh itu diputuskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, itu berdasarkan arogansi kekuasaan, jadi sama saja ada persinggungan kepentingan,” kata Said.

Selengkapnya di sini. —Rappler.com