Memahami aksi 212, apakah akan berjalan damai?

JAKARTA, Indonesia — Ratusan ribu umat muslim akan membanjiri Jakarta pada Jumat, 2 Desember. Mereka akan menghadiri aksi doa bersama di lapangan Monas, Jakarta Pusat, yang bertajuk ‘Aksi Bela Islam III.’

Ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang bertajuk serupa, masing-masing pada 14 Oktober dan 4 November lalu. Tuntutannya masih sama, supaya gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama segera dibui.

Aksi yang digawangi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Islam (GNPF MUI) ini menuntut Kepolisian untuk memproses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Meskipun yang bersangkutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Muhammad Rizieq Shihab atau biasa disebut sebagai Habib Rizieq ini menginginkan Ahok dibui. GNPF MUI menilai, bebasnya Ahok meski berstatus tersangka aneh dan tak adil.

“Selama ini semua tersangka yang terkait Pasal 156a KUHP (penistaan terhadap agama) langsung ditahan,” kata Juru Bicara FPI Munarman. (BACA: Tuntut Ahok ditahan, GNPF MUI akan gelar demo Bela Islam jilid 3)

Awalnya, mereka berencana untuk menggelar sajadah di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Semanggi untuk melaksanakan ibadah. Namun, setelah bertemu dengan pihak kepolisian, lokasinya diubah ke Monas.

Dalam kesepakatan bersama antara kedua pihak, Rizieq meyakinkan masyarakat kalau aksi ini akan berlangsung damai. Para peserta hanya akan menjalankan ibadah bersama, dari pukul 8 pagi hingga usai salat Jumat.

Usai salat Jumat, para pemimpin akan menyapa umat yang telah hadir, kemudian melepas mereka pulang dengan tertib. Meski demikian, pada poin akhir kesepakatan, disebutkan bila ada sesuatu yang tak diharapkan di luar lokasi aksi maka hal tersebut bukan merupakan bagian Aksi Bela Islam III.

“Dan GNPF tidak bertanggung jawab,” kata Rizieq.

Sempat dilarang

Meski akhirnya mengizinkan aksi digelar, sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat melarang kegiatan ini dilangsungkan. Alasannya, ia mencium adanya agenda makar dalam demonstrasi tersebut.

Kegiatan tersebut bukanlah yang berlangsung di Monas, melainkan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. “Ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik meguasai DPR,” kata dia pada 21 November lalu. Selain itu, kegiatan yang awalnya akan berlangsung di jalan raya tersebut juga mengganggu ketertiban umum sehingga kepolisian berhak melarang.

Namun, tudingan makar ini malah menjadi senjata makan tuan. Beberapa pihak, termasuk Komisi III DPR, menganggap Tito terlalu terburu-buru dalam memberi pernyataan. “Jangan informasi yang masih mentah diungkap, dihayati, didalami, dikroscek kalau perlu dicegah kalau ada konstitusional. Saya kira tidak perlu diajari. Jangan mengaku-ngaku membuat orang terprovokasi,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Ia juga mengaku tidak tahu rencana pendudukan DPR oleh demonstran dan sangat tidak khawatir. Menurut dia, ada mekanisme yang harus dipenuhi pendemo bila ingin menyampaikan aspirasi di DPR.

“Saya kira aman-aman saja. Enggak khawatir,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Kelompok pendemo lain

Meski GNPF MUI menjanjikan aksi damai, namun yang akan berunjuk rasa bukan hanya mereka saja. Beberapa tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan NKRI juga akan bergerak ke DPR untuk meminta sidang istimewa.

Inisiatornya adalah putri presiden pertama Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dan musisi Ahmad Dhani. Menurut mereka, saat ini sistem politik dan ekonomi Indonesia terlalu liberal.

“Komitmen Jokowi untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat dan bebas dari ketergantungan asing tidak pernah terwujud. Hal ini memang sulit dilakukan jika kita masih terjebak dengan payung konstitusi bangsa saat ini yaitu UUD 1945 hasil amandemen,” kata Rachmawati ketika memberikan keterangan pers di Jakarta pada Kamis, 1 Desember.

Selain itu, mantan aktivis 98 Sri Bintang Pamungkas juga merencanakan hal serupa. Ia dan gerakan yang dinamakan People Power 2016 juga berencana melakukan hal tersebut, menduduki DPR/MPR dan menuntut perubahan UUD 1945 dari yang sudah diamandemen menjadi versi aslinya.

“Kami juga meminta MPR melakukan sidang istimewa untuk mencabut mandat Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla),” kata dia di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Rabu, 30 November.

 

Yudi Syamhudi Suyuti: "Kita akan menduduki gedung MPR/DPR untuk mendesak diadakannya sidang istimewa MPR dan kembali ke UUD 1945" pic.twitter.com/VtsCLzcRiK

— Rappler Indonesia (@RapplerID) November 30, 2016

Saat ditanyakan apakah ini merupakan gerakan makar, salah satu panitia gerakan Yudi Syamsudi Suyuti membantahnya. “Menurut KUHP, makar itu kalau merebut pemerintahan sah dengan menggunakan senjata. Kami kan aksi meminta sidang MPR,” kata dia.

Ia, dan belasan orang lainnya yang turut hadir pada konferensi pers tersebut, mengaku tidak takut bila ditahan polisi. “Kalau GNPF MUI menggelar sajadah, kami menggelar sejarah,” kata dia.

Sri Bintang mengatakan aksi di DPR akan berlangsung setelah salat Jumat dan diharapkan massa yang sudah selesai mengikuti ibadah bersama GNPF MUI ikut bergabung. Ia mengaku belum tahu teknis sesungguhnya dan baru akan mengajukan izin ke Polda Metro Jaya setelah konferensi pers selesai.

 

Sri Bintang Pamungkas: Massa 212 GNPF MUI bisa ikut People Power Indonesia setelah salat Jumat pic.twitter.com/sqSkxV6847

— Rappler Indonesia (@RapplerID) November 30, 2016

Selain gerakan ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga berencana menggelar aksi unjuk rasa. Mereka akan mengambil lokasi di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, yang awalnya akan ditutup untuk kepentingan aksi damai di Monas.

Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim 1 juta buruh dari seluruh Indonesia akan beraksi, di berbagai lokasi. Tuntutannya adalah memenjarakan Ahok.

Namun, Mabes Polri mengimbau supaya aksi digelar pada hari lain saja. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan hari itu pasalnya pengamanan terkonsentrasi di Monas.

Saat ini, kedua belah pihak masih bernegosiasi dan diharapkan kesepakatan tercapai pada malam ini.

Akankah aksi besok benar-benar ‘super damai’ seperti yang digaungkan? Semoga GNPF MUI memegang teguh janjinya, sekaligus mengimbau dua kelompok lainnya untuk berlaku serupa. —dengan laporan Ursula Florene/Rappler.com