Forum warga lintas budaya serukan ‘Kalbar Damai Milik Kita’

PONTIANAK, Indonesia – Pontianak berhasil lolos dari adanya potensi konflik horizontal pada akhir pekan kemarin. Kegiatan Aksi Bela Ulama dan Pekan Gawai Dayak ke-32 yang dilakukan bersamaan pada 20-21 Mei.

Sempat terjadi ketegangan di ibukota provinsi Kalbar itu. Bahkan, banyak beredar informasi di media sosial ketegangan itu berujung pada aksi kericuhan di antara kedua kubu. Namun, itu semua dibantah oleh aparat keamanan.

“Masyarakat diharapkan tenang dan tidak mudah terprovokasi. Serahkan persoalan keamanan pada aparat keamanan,” ujar Kepala Kepolisian Resor kota Pontianak, Komisaris Besar Polisi Iwan Imam Susilo pada Sabtu, 20 Mei.

Kondisi tegang kembali terjadi pada Minggu dini hari yang dipicu aksi sekelompok warga di kawasan Jalan Tanjung Raya, Pontianak Timur. Massa memaksa untuk melintasi jembatan Kapuas I yang menjadi akses penghubung ke arah Pontianak selatan. Massa sempat membakar ban dan membuat personel gabungan TNI-Polri sempat menutup akses menuju dan keluar Pontianak timur.

Tetapi, beruntung situasi kota Pontianak di pagi harinya berangsur-angsur mereda. Aktivitas warga kota Pontianak pun kembali seperti biasa. Walau nampaknya warga masih membatasi aktivitas di luar rumah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar, AKBP Sugeng Hadi Sutrisno sejak awal sudah mengimbau agar tidak terpancing dengan situasi yang ada saat ini.

“Sampai saat ini TNI dan Polri masih terus menjaga keamanan dengan ketat. Kami berharap partisipasi dari semua masyarakat karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana,” ujar Sugeng pada Minggu kemarin.

Untuk meminimalisasi konflik, otoritas keamanan meniadakan kegiatan Car Free Day. Tetapi, beberapa kegiatan yang telah diagendakan seperti jalan dan senam sehat di Taman Digulis Universitas Tanjungpura tetap berlangsung.

Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis oleh komunitas di kota Pontianak. Kegiatan Subuh Akbar di Masjid Raya Mujahidin pun berlangsung dengan tertib dan lancar. Begitu pula kegiatan Festival Gawai Dayak yang tetap dilanjutkan.

Untuk tetap menjaga keamanan, Sugeng mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi baik keterangan berupa gambar atau video yang tidak diketahui kebenarannya. Dia khawatir materi-materi itu justru bisa memprovokasi publik.

Sementara, pada Minggu petang panitia Festival Gawai Dayak memberikan keterangan pers. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalbar, Kartius mengakui sempat ada insiden pada Minggu dini hari kemarin yaitu pengrusakan sebuah bus kontingen yang akan pulang ke daerah.

Bus viara dirusak massa sehingga menyebabkan lima orang cidera. Lima orang itu kini dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.

Tidak langgar hukum

Kartius mengatakan kegiatan Gawai Dayak kali pertama digagas oleh Gubernur Kalbar, Kadarusno. Kegiatan tersebut tidak melanggar hukum sehingga tidak ada alasan untuk dihentikan. Bahkan, pemda sempat berniat meningkatkan pemasukan dari sektor wisata melalui kegiatan-kegiatan budaya semacam Pekan Gawai Dayak.

Sementara, Sekretaria Jenderal Masyarakat Adat Dayak (MAD), Yacobus Kumis, mengatakan bahwa mereka selalu mendukung TNI-Polri di garis terdepan dalam menjaga NKRI dan ideologi Pancasila.

“Aksi-aksi penolakan tersebut tidak ada hubungannya dengan komunitas etnis lainnya,” kata Yacobus.

Dia mengaku sudah membangun komunikasi dengan seluruh etnis di Kalbar, mulai dari etnis Melayu, warga Sulawesi, warga Jawa, Sunda, Madura dan Tionghoa serta beberapa organisasi lainnya.

“Jika ada intruksi yang mengundang tindakan anarkis, dipastikan bukan dari mereka,” kata dia lagi.

Secara bersamaan, kumpulan warga yang menyebut Forum Warga Lintas Budaya membuat seruan bersama; Kalbar Damai Milik Kita. Pada hakikatnya, setiap manusia menghendaki adanya rasa nyaman, aman dan damai. Maka, rasa damai yang menjadi asa tersebut adalah milik semua warga.

“Situasi yang terjadi mengingatkan kita semua untuk mawas diri dan ambil bagian dengan turut memastikan serta menjaga agar Kota Pontianak, terutama Kalimantan Barat menjadi rumah yang nyaman untuk dihuni semua warga,” kata aktivis lingkungan yang menginisiasi gerakan itu, Hendrikus Adam.

Pesan itu terasa semakin bermakna karena kota Pontianak dan Kalbar akan menghadapi pesta demokrasi. Menurut dia, bukan tidak mungkin situasi itu justru sengaja dikelola dan bahkan dimanfaatkan oleh beberapa oknum tertentu yang cerdas membaca situasi dengan menjadikannya peluang untuk “memuluskan” kepentingannya.

Maka, Forum Warga Lintas Budaya pun mendesak agar setiap komponen mendukung dan meminta kepada aparat untuk bertindak tegas serta profesional dalam menjaga dan memastikan rasa aman, nyaman dan damai bagi segenap warga.

Forum tersebut juga mengajak segenap komponen untuk tidak mudah menyertakan simbol-simbol identitas yang dapat memicu ketegangan sosial yang berujung konflik antar sesama. – Rappler.com