Aktivis LSM: Setop penggunaan bahasa dan tindak kekerasan!

JAKARTA, Indonesia − Para aktivis yang tergabung di dalam LBH Jakarta dan Organisasi Masyarakat Sipil pada Jumat, 26 Mei menyerukan imbauan perdamaian di kantor mereka pasca terjadi aksi dua ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Mereka meminta pemerintah sebagai pihak yang berada di garda terdepan untuk mendinginkan suasana. 

Dalam peristiwa ledakan dua bom panci di Kampung Melayu, tiga personel polisi tewas. Sementara, 10 orang lainnya mengalami luka. Hal lain yang disayangkan yakni sebagian publik berdebat di media sosial bahwa peristiwa merupakan tindak rekayasa polisi. 

Menurut mereka, memanasnya suhu di ibukota dan beberapa kota di Indonesia juga dipicu oleh rentetan tindak kekerasan yang marak terjadi di masyarakat selama ini, khususnya pasca digelar Pilkada DKI. 

Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan situasi Indonesia saat ini sedang panas dengan adanya kontestasi politik di level elit yang melibatkan masyarakat sipil. Hal ini menurutnya berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar di masyarakat. 

“Kami mengimbau setiap pihak untuk menahan diri dan menyuarakan perdamaian agar tidak terpancing dengan situasi yang ada saat ini,” ujar Alghiffari pada Jumat kemarin. 

Kekerasan yang terjadi di masyarakat, lanjutnya, juga dinarasikan selalu muncul di tempat lain seperti terjadinya kerusuhan yang melibatkan kelompok suku dan keagamaan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menurutnya, respons negara juga berperan memicu terjadinya tindak kekerasan di daerah lain. 

“Kami serukan juga ke pemerintah sebagai yang terdepan dalam mendinginkan suasana,” kata dia. 

Sementara, Sri Palupi, peneliti Institute of Ecosoc Rights, menjelaskan bahwa kehadiran media sosial juga berperan dalam penyebaran informasi yang menghasut maupun mengandung ujaran kebencian. Menurutnya pemerintah, partai politik, maupun organisasi masyarakat harus menjadi pelaku yang terdepan dalam mewujudkan perdamaian untuk mencegah peristiwa di masa lalu agar tidak terulang kembali.

“Stop penggunaan bahasa dan tindakan kekerasan,” ujar Sri.

Dia menambahkan bahwa peran masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya mencegah gerakan-gerakan yang berujung pada kekerasan. Menurutnya pemerintah semestinya tidak menyikapi kekerasan dengan kekerasan maupun mengandalkan pendekatan legalistik. 

Ia menuturkan pemberian pendidikan pada masyarakat perlu diutamakan sebagai upaya menolak dan mencegah munculnya segala bentuk kekerasan.

“Pendekatannya tidak bisa lagi dengan aparat keamanan, tapi langsung ke komunitas-komunitas masyarakat” kata dia. – Rappler.com