Mengapa Go-jek disebut inovasi atasi ketimpangan?

Uni Lubis
Mengapa Go-jek disebut inovasi atasi ketimpangan?
4 Faktor utama pendorong ketimpangan

   

JAKARTA, Indonesia – Cerita tentang bagaimana pengendara angkutan sepeda motor aplikasi, Go-jek, membaik kehidupannya, bisa kita temui di media sosial.  Baik melalui laman berita, atau masuk ke laman resmi perusahaan yang didirikan Nadiem Makarim pada tahun 2012 itu.  

Ada cerita tentang Pak Rochim, pengendara Go-jek yang kehilangan pekerjaannya sebagai kurir di sebuah konsultan hukum.  Mendadak dia tak punya sumber nafkah bagi istri dan dua anaknya.  Setelah bergabung dengan Go-jek dan bekerja tak kenal batas waktu, tahun ini dia bisa membawa keluarganya mudik ke kampung.

“Go-jek adalah sebuah inspirasi yang melahirkan inovasi, dan datang dari kalangan swasta. Perannya penting dalam menjadi solusi ketimpangan sosial dan mengentaskan kemiskinan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Profesor Bambang S. Brodjonegoro, di kantornya, di Jakarta, 4 Agustus 2017.  

Menurut Bambang, Go-jek menjadi platform yang memungkinkan pekerja informal masuk menjadi pekerja di sektor formal. Secara statistik ekonomi, sebenarnya keduanya bekerja, baik di sektor informal maupun formal. Yang membedakan adalah kualitas yang meningkat setelah masuk ekonomi formal. Tingkat upah membaik, ada kepastian penghasilan, ada aspek keamanan dalam bekerja yang ujungnya meningkatkan kesejahteraan.

“Dalam prinsip ekonomi pembangunan, semakin banyak pekerja di sektor informal yang tidak tercatat, tidak baik. Menunjukkan negara belum dapat menyediakan pekerjaan yang layak bagi semua warga. Go-jek membuat pekerja informal masuk dalam perusahaan, punya penghasilan yang terukur, ada catatan administrasi,” kata Bambang.  

Inovasi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan sosial bisa datang dari semua jurusan, termasuk swasta. Inovasi yang dilakukan Go-jek, misalnya, tidak menggunakan dana APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Hal-hal seperti ini bisa dipelajari orang lain, juga daerah lain. Menginspirasi,” kata guru besar ilmu ekonomu di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Upaya menurunkan gini rasio

Bambang menyampaikan hal ini sebagai alasan penting mengapa pemerintah perlu menggelar Indonesia Development Forum 2017, yang dibuka Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Dari 555 karya ilmiah yang masuk, ada 44 yang dipaparkan, dari berbagai kalangan. Fokusnya tahun ini mengenai ketimpangan antar kelompok pendapatan. Tidak hanya menurunkan rasio gini, pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Seorang pengemudi Go-Jek di jalanan Jakarta. Foto oleh Adek Berry/AFP

Koefisien gini atau rasio ginimerupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

“Pemerintah sangat peduli dengan masalah ketimpangan ekonomi.  Dalam Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018,  Presiden Jokowi berpesan agar fokus mengatasi ketimpangan, termasuk memperbaiki angka rasio gini,” kata Bambang.  Tema “Melawan Ketimpangan Untuk Pertumbuhan Yang Lebih Baik” jadi pilihan.

Selain fokus kepada pertumbuhan, RKP 2018 juga fokus ke pemerataan. “Kalaupun kita bangun infrastruktur itupun lebih diarahkan ke upaya pemerataan,” kata Bambang. Pemerintah menyadari, ada masalah dalam tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan dan gini rasio.  

“Tahun ini kita fokus ke gini rasio. Realiasi 0,393% sebenarnya membaik dibandingkan  0,397 saat 2016. Tapi, ini batasnya tipis, perlu dicarikan solusi agar angka gini rasio terus diperbaiki,” ujar Bambang.

Dari tabel di atas, Bambang menunjukkan bahwa tidak seperti di negara Asia lainnya, ketimpangan di Indonesia cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. “Namun, di tahun 2014 Indonesia dapat menurunkan gini rasio,” ujarnya.  Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji upaya mengurangi ketimpangan dengan memperbaiki kualitas Program Keluarga Sejahtera (PKH).  

“Di Brasil, program Bolsa Familia yang notabene adalah program bantuan tunai langsung, berhasil meningkatkan menurunkan gini rasio secara signifikan, misalnya sebanyak 0,1%.  Kita berupaya menurunkan 0,01% susahnya setengah mati,” kata Bambang.

(BACA:  Inflasi Juli 2017 rendah, daya beli turun?)

4 Faktor pendorong ketimpangan

Bappenas juga mengindentifikasi empat faktor pendorong utama ketimpangan. Pertama, ketimpangan peluang sejak awal kehidupan.  Misalnya, seorang bayi lahir dari keluarga miskin. Begitu lahir, kena stunting atau tak dapat tumbuh baik.  Tidak dapat perlakuan kesehatan yang baik dalam 1.000 hari pertama kehidupannya.  Ini akan memberatkan dia saat sekolah, dewasa dan bekerja.  Bisa menjadi lebih miskin dari orang tuanya.  

“Memang ada masyarakat yang sulit sekali keluar dari kemiskinan.  Padahal ekonomi makin tumbuh, kelas menengah makin besar.  Sekarang ada 40 juta, pada tahun 2045 diperkirakan ada 200 juta kelas menengah. Jarak dengan yang miskin makin besar,” ujar Bambang.

Faktor kedua adalah pekerjaan yang tidak merata. Baik secara sectoral, secara kewilayah, maupun dilihat dari upah. Otomatis ini menimbulkan ketimpangan. “Kalau dulu misalkan guru dan dosen, itu punya gaji di bawah pekerja swasta profesional, ketimpangan itu. Di kalangan  kelas menengah, berpotensi memperburuk gini rasio,” kata Bambang.

Faktor ketiga adalah tingginya konsentrasi kekayaan. Bambang merujuk kepada fenomena menarik di tahun 1990an, ketika terjadi pemusataan kekayaan di tangan segelintir konglomerat bisnis.  “Fenomena yang unik. Ekonomi Indonesia saat itu mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi, dalam sejarah  yang belum bisa lagi dicapai, sekitar  7-8% per tahun,” tutur dia.

Situasi itu terjadi karena sektor manufaktur tumbuh  luar bisa, padat karya, minyak sedang booming, begitu juga bisnis kayu dan perkebunan. “Memang saat itu ada masalah keuangan global, tapi  ekonomi kita kolaps parah, membuat perubahan pemerintahan, reformasi, lantas demokrasi. Mengapa? Ada masalah sosial yang terlupakan, yaitu ketimpangan. Saat itu ada persentase kenaikan gini karena ada konsentrasi kekayaan  di konglomerat. Makro ekonomi  bagus tapi konsentrasi di konglomerat, yang ketika krisis global, kolaps.  Ekonomi Indonesia ikutan kolaps.  Ini yang kita antisipasi,” ujar Bambang.

Faktor keempat adalah ketahanan ekonomi yang rendah. “Kalau sudah begini, rentan masuk ke kategori miskin dan sangat miskin.  Kena bencana alam, kena penyakit dan sebab lainnya.  Mereka tidak punya kemampuan meenjaga kesehatan, ancaman lingkungan dan ancaman bencana,” kata Bambang.

Pemerintah menganggap cara ampuh turunkan gini rasio adalah dengan intervensi yang tepat sasaran, termasuk dana desa. “Jadi, kalau ada kasus, dana yang seharusnya dialokasikan untuk kurangi kemiskinan, ternyata penggunaannya tidak sesuai, ini mengganggu,” kata Bambang.  Penguatan potensi usaha mikro kecil dan menengah  (UMKM) juga penting.

“Kita bicara kelompok rentan miskin dan hampir miskin, sangat rentan kembali ke kelompok miskin dan sangat miskin.  Kepada mereka harus ada intervensi pemerintah tidak gampang turun ke miskin, bisa dapat penghidupan yang berkelanjutan, atau masuk dunia usaha melalui UMKM,” kata Bambang. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.