CEK FAKTA: Menelisik Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi

JAKARTA, Indonesia — Sama seperti tahun sebelumnya, sehari sebelum perayaan hari Kemerdekaan Indonesia, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di depan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung bahwa tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut. Hal ini sangat mungkin disampaikan Presiden Jokowi untuk menjawab isu liar yang menyebut bahwa pemerintahan Presiden ke-7 tersebut otoriter. 

Presiden Jokowi juga menyebut bahwa tantangan yang paling penting, dan menjadi prioritas semua lembaga negara, adalah mendapatkan kepercayaan tinggi dari rakyat. “Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerja bersama, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ujar Jokowi.

Di luar hal itu ada beberapa hal yang disebutkan oleh Presiden Jokowi. Simak beberapa hal berikut dan faktanya:

Meningkatkan SDM dan memangkas ketimpangan

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,18 tahun 2014 – 2016. 

Menurut penulusuran Rappler, laman milik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan IMP Indonesia memang mengalami pertumbuhan semenjak tahun 2010 hingga 2016.

Atas pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia mampu meningkatkan kelas dari kategori Medium Human Development, menjadi High Human Development. 

Namun pemerintahan sebelumnya, yakni Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga mampu menaikan IMP Indonesia terhitung mulai dari 66,53 pada tahun 2010 hingga 68,90 pada tahun 2014. 

Dalam usahanya mengatasi ketimpangan yang ada di Indonesia, Presiden Jokowi menyebut Indeks Gini Ratio milik Indonesia turun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,393 pada maret 2017. 

Pada laman BPS disebut bahwa Indeks gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 0,407. Untuk daerah perkotaan, indeks gini ratio mengalami penurunan sejak bulan September 2016 dari 0,409. 

Namun untuk indeks gini ratio di daerah pedesaan meningkat dari 0,316 pada September 2016 menjadi 0,320 pada Maret 2017.

Kinerja DPD

Kerja keras Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi, meskipun sempat disindir dengan kalimat, “DPD telah menunjukan kematangannya, setelah melalui masa-masa sulit konsolidasi internalnya”. 

Hingga pertengahan semester 2017, DPD telah mengerjakan 10 pertimbangan terhadap RUU, 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran, dan 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.

Jokowi menyebut beberapa dari pertimbangan itu ada yang sangat diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah seperti Pertimbangan atas RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional, serta Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang desa. 

Adapun setelah ditelusuri di laman dpd.go.id, tercantum 15 pertimbangan dan 37 pengawasan yang sudah dibuat DPD sejak 8 Oktober 2014 hingga 2 Maret 2016.

Pembangunan bidang hukum

Apresiasi juga ditunjukan Presiden Jokowi terhadap dua badan hukum yakni, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selain memperluas layanannya kepada masyarakat di daerah terpencil melalui program “Sidang Keliling”, Mahkamah Agung (MA) juga melanjutkan akreditasi untuk menjamin mutu badan peradilan. “Hingga bulan Juni 2017, telah berhasil mengakreditasi 186 pengadilan” ujar Jokowi.

Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) meraih Bawaslu Award, karena telah menyelesaikan seluruh perkara hingga pertengahan tahun 2017 yang berjumlah 55 perkara.

Selain MA dan MK, Komisi Yudisial (KY), juga memperoleh pujian dari Presiden karena telah memajukan akuntabilitas peradilan di tanah air. Komisi Yudisial telah menyelesaikan 8 kasus advokasi hakim, serta melakukan pemantauan 89 persidangan atas laporan masyarakat. 

KY juga disebut telah melakukan penyelenggaraan pelatihan kode etik dan pedoman perilaku bagi 277 hakim. Dalam menjaga martabat peradilan, KY juga telah merekomendasikan penjatuhan sanksi bagi 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga berat.

Memerangi kemiskinan, memeratakan pembangunan, dan perbaikan ekonomi

Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, pemerintah telah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta orang pada Maret 2015 menjadi 27,77 juta pada Maret 2017.

Hal ini patut diapresiasi, meski standard yang digunakan dalam mengkategorikan orang miskin, adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 600 ribu rupiah. Standar ini juga yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain tingkat kemiskinan, Jokowi juga menyebut tingkat inflasi yang terkendali, dari 2,6 persen dari bulan Januari hingga Juli 2017. Bahkan, pada bulan Mei 2017, angka inflasi Indonesia sempat turun hingga 0,39 persen. 

Hal ini patut diapresiasi, mengingat pada bulan Mei menjelang puasa tersebut pemerintah sebelumnya melakukan banyak impor untuk mengatasi jumlah permintaan yang meningkat. 

Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan di pedesaan, pemerintah setidaknya menggelontorkan dana senilai Rp 60 triliyun rupiah melalui dana desa.  Pemerintah juga mendorong peningkatan rasio elektrifikasi yang mencapai 92 persen pada bulan Maret 2017. 

Selain memberlakukan tarif bahan bakar minyak yang sama di Papua dengan tarif di pulau Jawa, pemerintah sudah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sudah mencapai 250.000 bidang. 

Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi aset tanah untuk masyarakat, dan sudah memberikan 707.000 hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola.

Untuk memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, menekan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 9 persen, dengan menggelontorkan Rp 94,4 triliyun rupiah untuk KUR  yang sudah disalurkan pada tahun 2016.

Pemerataan listrik dan komunikasi

Demi meratakan pembangunan, rasanya tidak lengkap tanpa pembangunan sumber daya listrik dan sarana komunikasi. Untuk itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan energi listrik di 31 wilayah prioritas, serta membangun base transceiver station (BTS) agar wilayah garis perbatasan NKRI dapat mengakses informasi.

Perangi korupsi

“Pemerintah mendukung segala upaya dari semua pihak untuk pencegahan, dan pemberantasan korupsi, dan memperkuat KPK” ujar Presiden ke -7 tersebut.

Meski tidak secara eksplisit disebut, Presiden Joko Jokowi menolak upaya pelemahan institusi anti rasuah KPK, termasuk pelemahan dengan pembentukan Panitia Hak Angket KPK.

Meningkatkan daya saing internasional

Untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional, Indonesia melalui 15 paket kebijakan ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 2015, telah mencapai peringkat 91 pada tahun 2017 pada kategori Ease of Doing Business atau Kemudahan Usaha.

Peringkat tersebut meningkat sebanyak 15 peringkat dari 106 di tahun 2016. Selain itu, Indonesia masuk dalam kategori negara Layak Investasi, yang dinilai oleh badan internasional yang kredibel yaitu, Standard & Poor, Fitch Rating, dan Moody’s Investor Service. 

Dalam survey bisnis yang digelar United Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD), Indonesia menempati peringkat 4, sebagai negara tujuan investasi yang prospektif.

Menunjukan keaktifan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, Indonesia menampung 1.806 migran akibat konflik di Myamar, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan membangun sekolah-sekolah di Myamar.

Dalam diplomasi ekonomi, Indonesia banyak bergerak dalam pasar non tradisional. Pt. INKA berhasil melakukan ekspor 150 gerbong kereta api ke Bangladesh. Sementara, Pt. Dirgantara Indonesia berhasil melakukan ekspor pesawat CN-235 ke Thailand. —Rappler.com