Berita hari ini: Senin, 25 September 2017

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Senin, 25 September 2017.

Tommy Soeharto: Film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’ adalah sejarah yang sebenarnya

Putra bungsu mantan Presiden Soeharto Hutomo “Tommy” Mandala Putra ikut angkat bicara mengenai ramainya pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI. Menurut Tommy, justru di film itu sudah tergambar fakta sejarah yang sebenarnya.

“Sangat layak (untuk ditonton). Kita tidak bisa memungkiri sejarah. Itu lah sejarah yang sebenarnya,” ujar Tommy.

Dari pemutaran film tersebut, Tommy berharap tidak ada pemutarbalikan sejarah.

“Kami harap tidak ada pemutar balikan sejarah,” kata dia.

Lagipula kata Tommy tidak ada paksaan kepada masyarakat untuk memutar ulang film itu. Ia mengatakan siapa pun dapat menonton film tersebut tanpa ada yang menghalang-halangi.

“Saya tanyakan siapa yang memaksa? Kan enggak ada yang memaksa. Kalau enggak mau nonton juga enggak ada yang menghalangi,” kata dia. Selengkapnya baca di sini.

Orang bersenjata tembak kendaraan operasional PT Freeport

 

Dalam dua hari berturut-turut, kendaraan operasional PT Freeport Indonesia di Papua ditembak orang bersenjata.

Kepala Kepolisian Resor Mimika Victor D Mackbon mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi kelompok yang bertanggung jawab atas penembakan pada Minggu dan Senin 25 September dan sedang melakukan pengejaran.

“Sebenarnya tidak sulit untuk ungkap kelompok penembakan itu. Itu hanya persoalan waktu. Kalau kita sudah tangkap satu berarti kita tahu siapa ketuanya dan sebagainya. Sudah bisa kita petakan, karena mereka itu pemain lama,” kata Victor.

Selama bulan Agustus dan September telah terjadi tiga kasus penembakan yang menurut kepolisian dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Selengkapnya baca di sini.

Aktivis HAM desak Presiden Jokowi evaluasi Panglima TNI

Direktur Imparsial Al Araf menilai Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan DPR harus segera mengevaluasi Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait pernyataan mengenai adanya institusi negara yang memesan 5.000 unit senjata api secara ilegal dengan mencatut nama Presiden. Bahkan, ada pula menurut Gatot pihak-pihak yang memiliki keinginan amoral untuk meraih jabatan.

Pernyataan itu disampaikan di forum terbuka yang dihadiri oleh purnawirawan TNI dan media. Maka, pernyataan Gatot itu kini berakhir menjadi kegaduhan. Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Wiranto pun sampai harus mengklarifikasi.

Al Araf mengatakan pernyataan Gatot tidak sejalan dengan UU nomor 34 tahun 2004 mengenai TNI dan UU nomor 17 tahun 2013 mengenai intelijen.

“Presiden Jokowi dan DPR harus segera mengevaluasi Panglima TNI. Kami anggap pernyataan panglima itu merupakan satu sikap yang tidak tepat dan tidak sejalan dengan UU TNI dan UU Intelijen,” kata dia.

Menurut Al Araf, sebagai seorang Panglima TNI seharusnya tidak boleh menyampaikan informasi intelijen yang diperolehnya kepada publik. Seharusnya, informasi tersebut disampaikan kepada Presiden sebagai end-user dari institusi intelijen.

Lagipula informasi intelijen pada dasarnya bersifat rahasia, sehingga langkah Panglima TNI menyampaikan informasi itu kepada publik adalah tindakan yang salah dan keliru. Selengkapnya baca di sini.

KPK akan kembali memeriksa Setya Novanto jika kondisinya membaik

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan institusi tempatnya bekerja meyakini jika kondisi kesehatan Ketua DPR Setya Novanto sedang sakit. Oleh sebab itu, mereka akan menunggu untuk melayangkan surat pemanggilan ketiga setelah kondisi Setya membaik.

“Kan enggak boleh abuse, ketika orang enggak sehat pun enggak bisa (dipaksa untuk diperiksa). Sampai sejauh ini, kami masih percaya jika dia (Setya Novanto) sakit. Penyidik-penyidik ini juga punya akal juga dong (untuk menyatakan seseorang sakit atau tidak),” ujar Saut yang ditemui akhir pekan kemarin.

Kesimpulan ini diambil ketika penyidik dan dokter KPK melihat kondisi Setya saat dirawat di RS Premier Jatinegara.

“Memang ketika kami datang ke sana, yang bersangkutan tidak menggunakan selang infus atau oksigen. Tetapi, Dokter KPK sempat masuk ke dalam dan kami juga mengontak dokter di RS. Kami terima informasi bahwa ia memang sakit,” kata dia.

Ia pun mengaku siap dan yakin KPK dapat memenangkan gugatan pra peradilan melawan Setya. Lantaran bukti-bukti yang dimiliki KPK sangat kuat untuk menetapkan Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai tersangka.

Polisi tangkap pendiri situs nikahsirri.com

Polisi pada Minggu dini hari menangkap pemilik dan pendiri situs www.nikahsirri.com Aris Wahyudi. Situs itu ramai menjadi perbincangan masyarakat di media sosial karena diduga mengandung konten pornografi.

Selain mendorong masyarakat untuk melakukan nikah siri, Aris juga menawarkan lelang keperawanan kepada anggota di situs tersebut.

“Pada Minggu dini hari sekitar pukul 02:30 WIB, tim Cybercrime Krimsus Polda Metro Jaya menangkap tersangka dugaan tindak pidana ITE dan pornografi serta perlindungan anak,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dalam keterangan tertulis.

Aris ditangkap usai tim Cybercrime Krimsus Polda Metro Jaya menemukan situs www.nikahsirri.com pada 22 September lalu. Kepada polisi, Aris mengakui jika memang membuat dan memiliki situs www.nikahsirri.com yang mengandung unsur pornografi dan eksploitasi anak serta perempuan.

Dari kediaman Aris, polisi menyita barang bukti berupa laptop, empat buah topi berwarna hitam bertuliskan ‘Partai Ponsel’, dua buah kaos berwarna putih bertuliskan ‘Virgins Wanted’ dan satu spanduk hitam bertuliskan ‘Deklarasi Partai Ponsel Brutally Honest Political’. Selengkapnya baca di sini.

Kantor LBH Jakarta kembali beroperasi

Usai mengalami kerusakan akibat digeruduk massa pada 16-17 September lalu, kantor LBH Jakarta akhirnya kembali beroperasi. Kantor LBH Jakarta bisa kembali melayani bantuan hukum secara maksimal mulai hari ini.

“Kami prihatin atas kejadian yang terjadi pada Minggu, 17 September sekitar pukul 21:00 hingga Senin 18 September dini hari. Di mana ratusan massa datang mengepung gedung LBH, meneriakan ancaman mengerikan, merusak dan mencoba membuat kerusuhan karena berita bohong acara PKI atau komunisme,” tulis perwakilan LBH Jakarta melalui keterangan tertulis.

Akibatnya, kata mereka gedung LBH rusak dan tidak bisa melakukan pendampingan hukum, melayani pengaduan atau konsultasi baru. Kendati para pengabdi bantuan hukum LBH tetap terus menjalankan tugas, tetapi tetap saja dapat menghambat akaes bantuan hukum bagi publik.

“LBH juga merupakan rumah bersama bagi berbagai macam masyarakat sipil di Indonesia yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Rule of Law,” kata mereka.

Sebelumnya, LBH Jakarta sudah membantah secara tegas kegiatan seminar yang digelar pada 16 September merupakan upaya untuk membangkitkan kembali komunisme. Direktur Yayasan LBH Indonesia Asfinawati mengatakan isu tersebut sengaja dilempar oleh pihak tertentu yang tidak menyukai pengungkapan fakta peristiwa tahun 1965.

– Rappler.com